Heboh Peta Baru Laut China Selatan: Tuai Kecaman dari RI hingga Filipina

1 September 2023 18:37

Ilustrasi laut China Selatan. Foto: Shutterstock

Negara di Asia Tenggara gempar usai pemerintah China merilis peta terbarunya, Peta Standar China Edisi 2023, yang memperlihatkan klaim lebih luas atas perairan Laut China Selatan (LCS).



Tampilan peta yang menuai kontroversi ini dirilis oleh Kementerian Sumber Daya Alam China pada Senin (28/8), bertepatan dengan Pekan Kesadaran Pemetaan Nasional dan Hari Publikasi Survei dan Pemetaan China.


Dikutip dari Reuters, peta itu berbeda dengan versi yang diserahkan oleh China kepada PBB pada 2009 tentang LCS. Semula area yang diklaim China di perairan kaya sumber daya alam itu dibatasi oleh 9 garis putus-putus (nine-dash line), tetapi kini meluas menjadi 10 (ten-dash line).


Dengan kata lain, ten-dash line yang berbentuk huruf U tersebut menunjukkan China seolah telah memperluas klaimnya atas wilayah geografis di LCS, diperkirakan hingga 90 persen.


Ten-dash line ini melingkar sejauh 1.500 km di selatan Pulau Hainan dan memotong Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Malaysia — dekat Sabah dan Sarawak, lalu Brunei, Filipina, Vietnam, hingga mepet ke wilayah maritim Indonesia.

Garis titik-titik itu juga mencakup wilayah lain yang disengketakan, termasuk klaim atas Taiwan serta dua wilayah di dekat perbatasan India di sepanjang Himalaya, yakni Arunachal Pradesh dan Aksai Chin.


Masih belum jelas apakah peta terbaru tersebut menunjukkan adanya klaim baru China di LCS, yang telah lama menjadi kawasan sengketa dengan beberapa negara ASEAN.



Ilustrasi laut China Selatan. Foto: STR/AFP
Adapun China membela diri bahwa penarikan garis ten-dash line itu didasarkan pada peta historisnya yang mirip dengan peta China di tahun 1948.


Namun, klaim sepihak China menuai reaksi keras dari negara-negara di kawasan tersebut. Sebab, ten-dash line yang dibuat China tak sesuai dengan hukum internasional, yaitu Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS 1982).


Ketika ditanya mengapa Beijing merilis peta terbaru dengan ten-dash line ini, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengatakan, pihaknya tidak bersikap ragu-ragu jika menyangkut kedaulatan negara.


"Posisi China dalam masalah Laut Cina Selatan selalu jelas. Otoritas yang berwenang di Tiongkok secara teratur memperbarui dan merilis berbagai jenis peta standar setiap tahun," ujar Wang.


Wang juga mengutarakan harapannya agar setiap pihak tidak berlebihan dalam menginterpretasikan peta baru tersebut. "Kami berharap pihak-pihak terkait dapat melihat hal ini secara objektif dan rasional," sambung dia.


Namun, bagaimana respons negara lain yang dilanda kekhawatiran?


Indonesia, Filipina, Malaysia, Taiwan, India, dan Vietnam telah menolak keberadaan ten-dash line tersebut. Beberapa di antara negara ini bahkan telah mengirimkan protes diplomatik ke Beijing.


Pemerintah Indonesia menegaskan, penarikan garis di suatu wilayah — khususnya Peta Standar China 2023 harus sesuai dengan hukum internasional UNCLOS 1982.


Dikutip dari Antara, hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi kepada wartawan usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Senayan, pada Kamis (31/8).


"Penarikan garis apa pun, klaim apa pun yang dilakukan harus sesuai dengan UNCLOS 1982," jelas Retno.



Menlu Retno Marsudi memimpin Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN (PMC) dengan Amerika Serikat di Jakarta, Jumat (14/7/2023). Foto: Bagus Indahono/Pool via REUTERS
Mematuhi hukum internasional, sambung diplomat itu, juga adalah pedoman Indonesia yang dijalani secara konsisten dalam mengambil sikap. "Posisi Indonesia ini bukan posisi yang baru, tetapi posisi yang selalu disampaikan secara konsisten," tutup Retno.


Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Vietnam menegaskan klaim China atas ten-dash line tidak memiliki validitas, sekaligus melanggar hukum internasional dan hukum kelautan Vietnam.



"Vietnam dengan tegas menolak klaim apa pun di Laut Timur oleh China yang didasarkan pada garis putus-putus," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Vietnam, Pham Thu Hang.


Kecaman serupa juga disampaikan melalui Kementerian Luar Negeri Filipina dalam keterangan tertulisnya. "Upaya terbaru melegitimasi kedaulatan dan yurisdiksi yang diklaim oleh Tiongkok atas fitur-fitur dan zona maritim Filipina ini tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional," bunyi keterangan itu.



Nelayan memanen makanan laut di sebuah peternakan di perairan China di seberang pulau Matsu yang dikuasai Taiwan dekat Teluk Luoyan, provinsi Fujian, China. Foto: Thomas Peter/REUTERS
"Kami meminta China untuk bertindak secara bertanggung jawab, mematuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan keputusan arbitrase tahun 2016 yang menyatakan bahwa garis tersebut tidak memiliki dasar hukum," pungkasnya.


Di sisi lain, pemerintah Malaysia mengatakan bahwa peta baru itu tidak memiliki otoritas mengikat atas Malaysia, yang juga memandang LCS sebagai isu rumit dan sensitif. Bersama dengan Malaysia, India juga mengaku telah mengajukan protes diplomatik kepada Beijing atas klaim ini.



Adapun isu mengenai ten-dash line tersebut kemungkinan bakal menjadi salah satu agenda utama yang dibahas oleh China dan India dalam pertemuan KTT G20 di New Delhi pada pekan depan.

https://kumparan.com/kumparannews/he...6Wj4hglAg/full