JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyatakan, partainya sangat mungkin akan membentuk koalisi baru.

Hal ini terjadi setelah Partai Nasdem dan bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan dianggap berkhianat karena meminang Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai pendampingnya.

"Sangat mungkin kita punya rumah baru, tempat baru, tetapi melanjutkan yang sudah baik tetap," kata SBY di Cikeas, Jawa Barat, Jumat (1/9/2023).

"Kita bisa berdiskusi perbaikan seperti apa yang kita lakukan dengan mitra koalisi yang baru nanti, semua terbuka untuk itu," sambung dia.

Meski begitu, SBY meminta pengertian para kader untuk bersabar terkait keputusan yang akan diambil para pimpinan partai.

Ia memastikan bahwa semua pimpinan partai, dari tingkat daerah hingga cabang akan dilibatkan untuk menentukan nasib Demokrat ke depan.

"Jadi saya mohon pengertian, tidak mungkin hari ini, besok, lusa, kita ambil keputusan apa begitu, tapi kita olah secara seksama, kita diskusikan seksama," tegas SBY.

SBY juga mengatakan bahwa dirinya mendukung langkah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengenai sikap yang akan diambil.

Baik itu terkait pilihan koalisi maupun sosok calon presiden yang akan didukungnya.

"Karena begini, ketum mengatakan, saya tentu sangat mendukung sikap kita seperti apa nanti? Pilihan koalisi seperti apa? capres siapa yang kita dukung," kata SBY.

"Itu harus kita ajak serta para pimpinan Demokrat daerah, para pimpinan demokrat cabang," imbuh dia.

Diketahui, duet Anies dan Cak Imin mengemuka setelah diungkap oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya.

Riefky menyebut Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh telah menunjuk Cak Imin sebagai pendamping Anies di Pilpres 2024.

Keputusan ini berdasarkan hasil pertemuan antara Paloh dan Cak Imin yang berlangsung di Nasdem Tower, Menteng, Jakarta, Kamis (31/8/2023).

Setelah keduanya bersepakat, Anies langsung dipanggil ke Nasdem Tower untuk mengkomunikasikan keputusan tersebut tanpa sepengetahuan Demokrat dan PKS sebagai mitra koalisi.

Riefky menyatakan rentetan peristiwa tersebut sebagai bentuk pengkhianatan terhadap kesepakatan Koalisi Perubahan.

"Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," kata Riefky.

Sementara itu, Paloh membantah tudingan Demokrat bahwa dirinya membuat keputusan sepihak untuk menduetkan Anies dengan Cak Imin. Ia menyebut keputusan ini belum final.

"Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya," kata Paloh di Nasdem Tower.


Sumber :
https://nasional.kompas.com/read/202...nya-rumah-baru