GUBERNUR Jawa Tengah Ganjar Pranowo diberi penghargaan oleh KPK. Ganjar yang masa jabatannya akan berakhir September mendatang itu dipuji KPK karena pemberantasan korupsi di Jateng selama 10 tahun kepemimpinan Ganjar dinilai sangat bagus.

Dalam artikel berjudul Bangun Sistem Pencegahan Korupsi di Jateng, Ganjar Diapresiasi Wakil Ketua KPK yang diunggah Berita Satu (beritasatu.com), pujian dilontarkan Wakil Ketua KPK Nawawi Pongolango, Senin (7/08/2023).

Nawawi memuji kinerja Gubernur Ganjar Pranowo dalam penanganan dan penerapan sistem pencegahan korupsi di Jawa Tengah.

“Jawa Tengah termasuk provinsi yang bagus dalam upaya pemberantasan korupsi sejauh ini,” kata Nawawi usai acara pengukuhan KOMPAK API Jateng di Gedung Gradhika Bhakti Praja.

Nawawi hanya memberikan satu catatan terhadap pencegahan korupsi Jateng, yakni soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK Mantan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo.

Sementara itu, Ganjar terus mengingatkan pentingnya menjaga integritas untuk mencegah tindak korupsi. Menurutnya, dengan menjaga integritas seseorang akan memiliki sikap yang dapat mencegah agar tidak tergoda memanfaatkan jabatan dan melakukan tindak pidana korupsi.

Gubernur Jateng dua periode itu mengatakan, selama ini upaya penguatan sistem pencegahan korupsi di Jateng terus dilakukan. Di antaranya dengan menggandeng kelompok masyarakat sebagai agen penyuluh antikorupsi.

Ganjar yang mengusung slogan Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi ini juga membawa Jateng meraih penghargaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai provinsi paling berintegritas pada 2019 lalu. Jateng dinilai KPK paling berintegritas dengan skor 78,26, diikuti Jawa Timur, Sumatera Barat, dan Jawa Barat.

Bupati Tasdi
Sementara Ganjar Pranowo diduga pernah memberikan uang Rp 100 juta rupiah kepada (mantan) Bupati Purbalingga Tasdi, yang ditangkap KPK pada Juni 2018. Dalam sidang tipikor pada awal Januari 2019, Tasdi mengaku menerima uang Rp 100 juta dari Ganjar Pranowo.

Tasdi menjelaskan, uang dari Ganjar tersebut belum sempat digunakan karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah lebih dulu menangkap dirinya. Hal itu terungkap dalam sidang tipikor di Semarang, 8 Januari 2019 sebagaimana ditulis kompas dalam artikel berjudul Fakta Sidang Bupati Purbalingga Non-aktif Tasdi, Alasan Terima Suap hingga Nasib Rp 100 Juta dari Ganjar Pranowo.

Kepada Detik.com, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengaku tidak mengetahui perihal pemberian uang kepada Bupati nonaktif Purbalingga Tasdi yang disebut untuk pemenangan Ganjar di Pemilihan Gubernur. Pemberian uang dari Wakil Ketua DPR RI, Utut Adianto disebut dalam persidangan kasus suap.

Dalam sidang kasus suap, Tasdi mengakui uang Rp 150 juta dari Utut digunakan untuk pemenangan Ganjar-Taj Yasin di daerahnya. Ganjar menegaskan dirinya tidak mengetahui sumber dan kegunaan uang yang dimaksud. Baca: Respons Ganjar soal Uang Rp 150 Juta dari Utut ke Bupati Tasdi.

Angka sumbangan kampanye pemilu gubernur yang disebut-sebut diberikan kepada Tasdi memang bervariasi. Kadang sebut 100 juta, 150 juta, serta 180 juta.

Utut sendiri, mantan pecatur yang juga Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDIP mengaku memberikan Rp 150 juta kepada Tasdi. Adapun menurut Tasdi, uang tersebut digunakan untuk biaya pemenangan paslon Ganjar-Taj Yasin dalam Pemilu Gubernur 2018.

Ganjar mengaku tidak memahami penggunaan uang tersebut. "Kita tidak ngerti bener digunakan untuk apa. Silakan saja dibuktikan," kata Ganjar usai acara di MG Suite Semarang, Kamis (13/12/2018).

Namun Ganjar membenarkan di partainya ada gotong royong berupa iuran. Terkait dari mana asal iuran tersebut tidak pernah ditanyakan kepada donaturnya.

Ganjar juga menegaskan Tasdi tidak pernah mengatakan langsung terkait iuran yang digunakan untuk pemenangannya saat Pilgub.

Utut sempat dihadirkan dalam sidang dan mengaku memberikan uang kepada Tasdi. Adapun Ganjar tidak pernah dipanggil.  Menurut Jaksa Penuntut Umum dari KPK, Kresno Anto Wibowo, tak ada pemanggilan saksi untuk Ganjar. Hal itu juga tak mungkin dilakukan dalam persidangan, karena agenda pemeriksaan saksi sudah berakhir (tirto.id).

Tasdi bukan satu-satunya kepala daerah yang dicokok KPK pada kurun waktu 10 tahun terakhir (2013-2023). Total ada tujuh kepala daerah yang dicokok KPK selama periode wakti tersebut.

Di antaranya Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo (2020), kemudian Bupati Banjarnegara Budi Sarwono alias Wing Chin (2021), serta Bupati Kudus Mohammad Tamzil (2019).

Kemudian Bupati Kebumen M. Yahya Fuad (2018). Bupati Klaten Sri Hartini (2016), dan Walikota Tegal Siti Mashita (2017).

Sementara itu menurut situs ganjarpranowo.com, sejumlah penghargaan yang diperoleh Ganjar itu membuktikan bahwa memberantas korupsi bukan hal yang mustahil.

Jika pemimpinnya tegas dan bersungguh-sungguh, maka jajaran di bawahnya akan mengikuti. Ganjar Pranowo telah membuktikannya, tulisnya dalam artikel bertajuk Perjuangan Antikorupsi Berbuah Penghargaan KPK yang ditulis tahun 2022 itu. (***)