tim | CNN Indonesia
Rabu, 12 Jul 2023 21:02 WIB
Bagikan : 
Uni Eropa mempersiakan langkah khusus melawan langkah banding Indonesia di WTO dalam sengketa larangan ekspor bijih nikel. (Foto: AFP/Francois Walschaerts)
Jakarta, CNN Indonesia -- Uni Eropa (UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Aturan ini juga memungkinkan Eropa memblokir prosedur penyelesaian sengketa, termasuk dalam perjanjian perdagangan multilateral, regional, dan bilateral, sehingga mencegah UE mendapatkan keputusan akhir yang mengikat.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).


Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-nikel-jokowi.



Ekspor Sawit Hingga Kopi Dijegal Eropa, RI Bakal Rugi Rp104 T

CNN Indonesia
Kamis, 13 Jul 2023 20:40 WIB
Bagikan : 
UU Antideforestasi Uni Eropa diniai akan menjegal ekspor sawit hingga sapi dari Indonesia. Kerugian RI ditaksi mencapai Rp104,7 triliun. (CNN Indonesia/ Panji Septo)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Undang-undang (UU) Antideforestasi yang diberlakukan Uni Eropa (UE) berpotensi menimbulkan kerugian bagi Indonesia hingga US$7 miliar atau Rp104,7 triliun (asumsi kurs Rp14.961 per dolar AS) dari sisi ekspor.
Ia menyebut UU Antideforestasi membuat produksi 7 komoditas yang berpotensi menurun, di antaranya sapi, kakao, sawit, kacang kedelai, kayu, hasil karet, hingga kopi dan produk turunannya.

"Regulasi ini akan ada implementing regulation yang akan berlaku sejak nanti diundangkan 18 bulan, di bulan Juni 2025. Produk Indonesia yang terdampak senilai US$7 miliar," katanya usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (13/7).

"Di sini mereka minta agar barang yang masuk EU itu deforestation free, tergantung kepada UU di negara masing-masing. Yang kedua, di lengkapi dengan due diligence (uji tuntas)," ujarnya.

Kemudian, negara-negara eksportir juga akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat deforestasi yang dilakukan yaitu high risk, standard risk, serta low risk. Akibatnya, dibutuhkan ongkos tambahan untuk proses itu.

"Pada saat dia high risk, 8 persen dari barang ini harus diverifikasi. Standard risk 6 persen, sedangkan low risk 4 persen. Dalam berbagai kasus, mereka tetap butuh verifikasi. Nah verifikasi ini tentu ada ongkosnya. Siapa yang menanggung, dan ini sangat mengganggu kepada small holder," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan itu akan berdampak pada 15-17 juta perkebunan Indonesia. Untuk itu pemerintah Indonesia dan Malaysia melakukan misi bersama (joint mission) dan akan melakukan dialog dengan EU agar kebijakan itu tidak diskriminatif.

Sebelumnya, Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga menilai UUAntideforestasi yang dikeluarkan UE merupakan bentuk tindakan diskriminatif. UU itu dinilai merugikan petani kelapa sawit hingga kopi.

"UU deforestasi ini jelas sesuatu yang sifatnya diskriminatif merugikan, dan tentunya tidak sesuai dengan apa yang selalu disemangati oleh prinsip-prinsip perjanjian perdagangan internasional," kata Jerry di Gedung DPR, Selasa (6/6).

Uni Eropa resmi memberlakukan UU Antideforestasi sejak 16 Mei 2023. Dengan adanya aturan itu, blok ini akan menutup ekspor bagi produk pertanian atau perkebunan yang dianggap menyebabkan deforestasi, termasuk sawit dan kopi.

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi...-rugi-rp104-t.



Prabowo Sindir Eropa yang Gugat Jokowi: Indonesia Tak Boleh Sejahtera?
[img]
CNN Indonesia
Kamis, 13 Jul 2023 16:33 WIB
Bagikan : 
Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi industri. (Arsip Defend Id)
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) dari gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan hilirisasi industri.
Prabowo mempertanyakan langkah Eropa yang tak ingin Indonesia mengelola sumber daya alam sendiri. Ia berkata Indonesia hanya ingin menyejahterakan rakyat sendiri.

"Mengapa Indonesia tidak boleh sejahtera? Mengapa Indonesia harus jual murah bahan bahan yang kita miliki?" kata Prabowo di Rakernas XVI Apeksi di Makassar, Kamis (13/7).

Prabowo bercerita bagaimana pemerintah diganggu Uni Eropa lewat gugatan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Indonesia harus berkali-kali hadir di persidangan untuk membela hak bangsa sendiri.

Ia juga bercerita bagaimana Dana Moneter Internasional (IMF) ikut campur dalam pengelolaan sumber daya Indonesia.

"Mereka tidak suka kalau kita hilirisasi. Kemudian selain Uni Eropa, IMF menegur kita juga. Saudara bayangkan kita bahan baku ada di kita, milik kita, karunia Tuhan, kita mau olah di Indonesia," ujarnya.

Prabowo paham kebijakan Jokowi melakukan hilirisasi industri tak disenangi negara lain. Namun, ia bertekad melanjutkan kebijakan itu bila menjadi presiden.

"Strategi pembangunan yang sedang dilaksanakan pemerintah di bawah kepemimpinan Pak Joko Widodo sudah benar dan saya bertekad, apabila saya menerima mandat dari rakyat, saya akan teruskan strategi yang sudah benar ini," katanya.

Sebelumnya, Uni Eropa (UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding usai kalah gugatan dari Eropa di WTO. Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

(dhf/fra)
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...leh-sejahtera.

Soal hilirisasi nikel berdampak ke mana-mana dan juga kebijakan anti defoerstation