Merdeka.com - Puluhan kepala keluarga yang menghuni kolong tol Angke adalah warga gusuran Kalijodo. Seperti diketahui, di era Gubernur Ahok, hunian kumuh Kalijodo ditertibkan petugas karena dianggap sarang prostitusi.

"Kebanyakan sih bekas eks Kalijodo," kata Lurah Jelambar Baru, Danur Sasono ketika dihubungi, Selasa (20/6).

Namun, ada pula warga lama yang sudah tinggal turun menurun di sana.

"Cuman itu kan sudah lama ya, kayaknya juga pergi masuk ke situ," jelas Danur.

Danur menambahkan, hari ini pihaknya melakukan pendataan warga kolong Tol Angke bersama dengan Satpol PP. Selain itu, terus berkomunikasi dengan pemda untuk langkah-langkah yang akan diambil ke depannya.

Hasil pendataan sementara, ada 34 kepala keluarga atau lebih kurang 108 jiwa yang tinggal di sana.

"Kalau bangunan kurang lebih 64. Itu data rekap detailnya ya," ujar Danur.

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat sangat membahayakan. Salah satunya menyebabkan kebakaran.

Prasetyo menilai temuan warga di kolong Tol Angke adalah masalah klasik yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menilai keterlibatan Pemprov DKI Jakarta kurang dalam persoalan ini.

"Kalau itu masalah klasik, pemerintah daerah seharusnya kan ada satpol yang di wilayah ada lurahnya di wilayah. Kalau ada pemerintah di dalam situ orang gak mungkin (Tinggal di situ)," jelas dia.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta harusnya mampu mengatasi keberadaan permukiman di kolong Tol Angke bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada.

Masalah Klasik Tak Bisa Diselesaikan Pemprov DKI

Terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mengatakan keberadaan warga yang tinggal di kolong Tol Angke, Jakarta Barat sangat membahayakan. Salah satunya menyebabkan kebakaran.

Prasetyo menilai temuan warga di kolong Tol Angke adalah masalah klasik yang hingga saat ini tidak dapat diselesaikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Dia menilai keterlibatan Pemprov DKI Jakarta kurang dalam persoalan ini.

"Kalau itu masalah klasik, pemerintah daerah seharusnya kan ada satpol yang di wilayah ada lurahnya di wilayah. Kalau ada pemerintah di dalam situ orang gak mungkin (Tinggal di situ)," jelas dia.

Menurut Prasetyo, Pemprov DKI Jakarta harusnya mampu mengatasi keberadaan permukiman di kolong Tol Angke bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang ada.

https://www.merdeka.com/amp/jakarta/...-era-ahok.html

Jakarta sudah overpopulasi, oleh karena itu pemindahan ibukota merupakan langkah yang sangat tepat