NEWS - Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
05 June 2023 20:00
SHARE 
Komisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI. (Tangkapan Layar Youtube) Foto: Komisi I DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Luar Negeri RI. (Tangkapan Layar Youtube)
Jakarta, CNBC Indonesia - Usulan rencana perdamaian (peace plan) untuk perang di Ukraina yang dilontarkan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menimbulkan banyak reaksi, termasuk dari politisi Indonesia.
Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, sempat mempertanyakan peace plan yang dilontarkan Menhan Prabowo dalam International Institute for Strategic Studies (IISS) Shangri-La Dialogue ke-20 di Singapura pekan lalu.

Hal ini ia sampaikan dalam rapat kerja (raker) Komisi I DPR RI dengan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) pada Senin (5/6/2023).

"Substansi usulan itu tidak sesuai dengan kebiasaan dan etika untuk menyelesaikan problem-problem pertempuran di lapangan. Itu tidak sesuai. Lalu apakah usulan Menhan menjadi keputusan negara atau menjadi keputusan politik luar negeri yang notabene Kemlu bertanggung jawab?" tanya TB Hasanuddin.

Menurutnya, usulan rencana perdamaian Prabowo dianggap membentuk pandangan kurang baik karena dianggap kurang tahu situasi di lapangan.

"Kita juga (jadi) masuk ke ranah-ranah yang sesungguhnya kurang tepat dan itu sangat merugikan politik luar negeri kita," tambahnya.

Prabowo sebelumnya mengusulkan beberapa ide, seperti penghentian permusuhan dan gencatan senjata pada posisi saat ini.

Ia juga mengusulkan zona demiliterisasi yang akan dijamin oleh pengamat dan pasukan penjaga perdamaian PBB, serta ikut menyarankan sebuah 'referendum di wilayah yang disengketakan' dengan PBB sebagai penyelenggara.

Menlu Buka Suara
Dalam raker tersebut, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi pun buka suara terkait usulan Menhan Prabowo.

"Mengenai masalah Shangri-La Dialogue, karena Kementerian Pertahanan (Kemhan) adalah juga mitra dari Komisi I DPR RI, mungkin ada baiknya juga dilakukan komunikasi langsung dengan Pak Menhan untuk mendapatkan gambaran, pandangan yang disampaikan Pak Menhan di Shangri-La Dialogue beberapa hari lalu," kata Retno.

Retno menjelaskan bahwa posisi Pemerintah Indonesia selalu sama dan tidak berubah dalam konflik tersebut. Setidaknya ada empat poin yang dipaparkan Retno soal posisi Indonesia.

"Pertama, penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas wilayah itu selalu kita hormati, dan ini terefleksi dengan baik pada saat ada voting mengenai isu yang terkait penghormatan teritorial integrity dan kedaulatan," jelasnya.

"Kedua, call kita selalu please hentikan perang, dan ini disampaikan Bapak Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Kyiv, Moskow, dan bulan lalu Pak Presiden bertemu dengan Presiden Zelensky di Hirosima, Jepang. Call ini selalu diulangi."

Retno menyebut ada banyak rencana perdamaian, baik dari negara lain maupun Ukraina sendiri. Namun, yang menjadi tantangan adalah usulan mana yang akan digunakan dan disepakati oleh kedua belah pihak.

"Ketiga, yang selalu kami sampaikan adalah kita ingin mendapatkan jaminan agar rantai pasok makanan tidak terganggu. Oleh karena itu Pak Presiden waktu bertemu dengan Presiden Zelensky di Hiroshima mengatakan bahwa Indonesia mendukung perpanjangan Black Sea Grain Initiative," ungkapnya.

"Kami justru menyampaikan perpanjangannya jangan hanya dua bulan. Padahal, kalau sudah bicara mengenai makanan, diperlukan adalah untuk jangka waktu yang lebih lama. Itu sudah disampaikan kepada Presiden Zelensky."

Keempat atau poin terakhir, Retno menekankan masalah Ukraina adalah bantuan kemanusiaan. Indonesia, melalui Jokowi yang berkunjung ke sana, sudah memberikan obat-obatan dan komitmen untuk perbaikan salah satu rumah sakit yang terdampak perang.


"Jadi empat poin tersebut menjadi posisi dasar dari Pemerintah Indonesia (terhadap konflik perang Ukraina). Untuk yang Shangri-La monggo Bapak call sama Pak Menhan," pungkasnya.
https://www.cnbcindonesia.com/news/2...nlu-buka-suara

Itu ranah Kemenhan berarti bukan keputusan Presiden Jokowi . Keputusan Menhan

Rusia Apresiasi Proposal Damai Indonesia untuk Akhiri Perang di Ukraina

Anton Suhartono - Senin, 05 Juni 2023 - 19:39:00 WIB Andrei Rudenko memberikan apresiasi atas usulan perdamaian dari Indonesia (Foto: president.gospmr)

MOSKOW, iNews.id - Proposal perdamaian yang diajukan Indonesia untuk mengakhiri perang Rusia dan Ukraina disambut Moskow. Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto menyampaikan 5 usulan perdamaian di forum IISS Dialog Shangri-La di Singapura pada akhir pekan lalu.

Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Andrei Rudenko mengatakan, negaranya memberikan apresiasi kepada negara lain yang mengusulkan perdamaian.

“Kami menyambut baik upaya semua negara yang ditujukan untuk penyelesaian konflik ini secara damai,” kata Rudenko, kepada kantor berita TASS.

Dia mengaku belum menerima salinan proposal damai tersebut secara resmi dari Indonesia, namun telah membacanya melalui laporan media.

Prabowo menyampaikan lima usulan damai dalam forum yang juga dihadiri delegasi dari Ukraina tersebut. Adapun lima usulan perdamaian dari Indonesia adalah:

Pertama, gencatan senjata atau penghentian permusuhan di wilayah yang saat ini terlibat konflik. 
Kedua, pembentukan zona demiliterisasi di mana kedua pihak mundur sejauh 15 km dari posisi terdepan masing-masing.
Ketiga, pembentukan pasukan pemantau dan penjaga perdamaian oleh PBB. Pasukan diterjunkan di sepanjang zona demiliterisasi baru kedua negara. 
Keempat, pasukan pemantau dan ahli dari PBB, terdiri atas kontingen dari negara-negara yang disepakati oleh Ukraina dan Rusia. 
Kelima, PBB mengorganisasi dan melaksanakan referendum di wilayah sengketa untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk dari berbagai wilayah sengketa.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Ukraina menolak proposal perdamaian, terutama menyoroti usulan referendum dan pembentukan zona demiliterisasi. Namun Kemlu Ukraina menyatakan rasa penghargaan atas upaya Indonesia dalam membantu menyelesaikan konflik dengan Rusia.

“Kami menghargai perhatian Indonesia terhadap pemulihan perdamaian di Ukraina, tapi tidak ada wilayah yang diperebutkan oleh Ukraina dan Rusia yang mengharuskan diadakannya referendum,” kata Juru Bicara Kemlu Ukraina, Oleg Nikolenko.

Negaranya, lanjut dia, juga menolak usulan gencatan senjata serta pembentukan zona demiliterisasi kedua negara.

: https://www.inews.id/news/internasio...-di-ukraina/2.



Dubes Jelaskan Alasan Ukraina Tolak Proposal Referendum Prabowo

CNN Indonesia
Senin, 05 Jun 2023 18:55 WIB
Bagikan : 
Dubes Ukraina Vasyl Hamianin jelaskan negaranya tolak proposal referendum Prabowo Subianto. (CNN Indonesia/Tunggul)
Jakarta, CNN Indonesia -- Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin membeberkan alasan Kyiv menolak usulan referendum terkait proposal damai yang diajukan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto.
Hamianin menjelaskan tak ada wilayah Ukraina yang disengketakan dengan Rusia sehingga referendum tidak mungkin dilakukan.

"Tidak ada wilayah yang disengketakan antara Ukraina dan federasi Rusia, sehingga tidak mungkin mengadakan referendum di sana," kata Hamianin dalam keterangannya, Senin (5/6).

"Setelah federasi Rusia melancarkan agresinya, Rusia menduduki Crimea, sebagian wilayah Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, dan Kherson. Fakta ini tercatat dalam dokumen resmi PBB," lanjut dia.

Menurut Hamianin, beberapa wilayah Ukraina itu saat ini hanya diduduki Kremlin, bukan diperebutkan. Di wilayah itu pula, kata dia, Rusia melakukan kejahatan perang, kejahatan kemanusiaan, hingga genosida.

"Rusia harus menarik pasukannya dari wilayah Ukraina, dan batas-batas teritorial Ukraina yang diakui secara internasional harus dipulihkan. Kami tidak menerima skenario lain selain itu," ucap Hamianin.

Hamianin juga mengatakan proposal mengenai gencatan senjata, penarikan pasukan hingga 15 kilometer, dan pembentukan zona demiliterisasi "tidak akan berhasil".

Sebab kini, menurutnya, Rusia sedang mencoba segala cara untuk mengacaukan serangan balik Ukraina.

"Gencatan senjata tanpa penarikan pasukan Rusia dari wilayah Ukraina hanya akan memberikan Rusia kesempatan untuk mengulur waktu, menyusun kembali pasukannya, memperkuat posisinya di wilayah yang diduduki, dan mengumpulkan kekuatan untuk melancarkan gelombang agresi baru," tutur Hamianin.

Ia pun menegaskan, "Perdamaian jangka panjang di Ukraina berarti pembebasan seluruh wilayah Ukraina dari pendudukan Rusia. Inilah tujuan Formula Perdamaian Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky."

Pernyataan Hamianin ini dilontarkan setelah Menteri Pertahanan Ukraina Oleksii Reznikov menolak mentah-mentah usulan damai Prabowo soal Kyiv dan Moskow. Menurut Reznikov, proposal Menhan RI "aneh" dan tak mencerminkan Indonesia.

"Terdengar seperti usulan Rusia, bukan usulan Indonesia. Kami tidak butuh mediator seperti ini datang ke kami [dengan] rencana aneh ini," kata Menteri Pertahanan Ukraina, Oleksii Reznikov, seperti dikutip AFP.

Prabowo sendiri menyodorkan tiga poin untuk menghentikan perang antara Rusia vs Ukraina, yaitu gencatan senjata, penarikan pasukan, dan referendum.

"Yang pertama harus dilakukan adalah meminta pihak Ukraina dan Rusia untuk menerapkan gencatan senjata," ujar Prabowo, seperti dilansir kantor berita Antara.

Prabowo juga mendesak pasukan Ukraina dan Rusia mundur sejauh 15 kilometer dari titik gencatan senjata guna menciptakan wilayah demiliterisasi.

Menurutnya, zona demiliterisasi ini mesti diamankan dan dipantau oleh pasukan penjaga perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Lebih lanjut, Ketua Umum Partai Gerindra itu juga mengusulkan agar PBB menggelar referendum untuk menentukan warga di zona demiliterisasi tersebut ingin bergabung dengan Ukraina atau Rusia.

"PBB kemudian menggelar referendum kepada masyarakat yang tinggal di wilayah demiliterisasi," ujar Prabowo.

Prabowo berpandangan bahwa PBB harus menggelar referendum untuk memastikan secara objektif keinginan mayoritas penduduk di wilayah sengketa.

"Saya mengusulkan agar dialog Shangri-La menemukan modus deklarasi sukarela yang mendesak Ukraina dan Rusia untuk segera memulai negosiasi perdamaian," kata Prabowo, sebagaimana dilansir Reuters.

Terkait penolakan ini, Hamianin mengaku Kyiv menghargai perhatian Indonesia. Ia percaya proposal itu diambil berdasarkan kesimpulan atas sejarah Indonesia di masa lalu.

"Kami menghargai perhatian Indonesia, yang tampaknya telah menarik kesimpulan berdasarkan sejarahnya sendiri, terhadap masalah pemulihan perdamaian di Ukraina.

(blq/bac)

https://www.cnnindonesia.com/interna...endum-prabowo.

Download Apps CNN Indonesia sekarang https://app.cnnindonesia.com/