Jakarta - Proyek pembangunan fasilitas Jalan Layang Non Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara sepanjang 10,1 kilometer itu dibiarkan mangkrak selama bertahun-tahun. Kini kondisinya memprihatinkan.
Pada sisi utara jalan layang ini yang berhubungan langsung dengan JL. Pluit Barat Raya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Kemudian di penghubung jalan layang ini nampak belum dibeton, dan hanya ada batu-batu kerikil dan sisa-sisa rerumputan di bahu jalan.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT era Ahok ini memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Sempat dihuni gelandangan

Dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun, dikabarkan proyek ini sempat dihuni oleh Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Namun, berdasarkan penuturan warga sekitar, para PMKS itu sudah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

"Kemarin ada Satpol PP datang, sudah diusir-usirin mereka (PMKS). (Satpol PP yang datang) ada banyak, ada 5 mobil," kata warga sekitar saat berbincang dengan detikcom di lokasi, Senin (29/5/2023).

Masih berdasarkan penuturannya, hingga pagi kemarin Satpol PP sempat mengunjungi kembali tempat tersebut. Hal itu untuk memeriksa apakah masih ada PMKS yang tinggal di JLNT Pluit tersebut.

"Tadi Satpol PP sempat datang lagi," katanya.

Penjelasan Ahok soal asal-usul proyek JLNT Pluit
Mengetahui proyek tersebut mangkrak, Ahok yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI menjelaskan asal-usul Proyek JLNT Pluit.

Dirinya menjelaskan bahwa jalur tersebut sedari awal merupakan proyek dari pengembang swasta, Agung Podomoro Group, sebagai bentuk kewajiban (CSR) atas pembangunan pulau reklamasi di wilayah Penjaringan, Jakarta Utara.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15% kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15% dari harga NJOP," ungkap Ahok kepada detikcom.

Saat itu, proyek JLNT ini sendiri ditargetkan untuk selesai pada 2016. Namun karena ada masalah dalam penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi, pengerjaan proyek CSR ini pun jadi ikut tertunda.

"Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

Tidak lama setelah itu, sayangnya proyek pulau reklamasi sendiri sempat terhenti. Menurutnya mungkin saja hal ini menjadi alasan utama mengapa proyek JLNT ini juga jadi ikut terhenti dan mangkrak hingga sekarang. "Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan distop," ungkap Ahok.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.


Detik.com