Ungkap Kesulitan Tangani KKB, Mahfud MD: Kalau Kita Tegas, Dianggap Langgar HAM

Kompas.com - 22/05/2023, 21:49 WIB 18 Lihat Foto Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD memberikan keterangan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (22/5/2023).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D) Penulis Nirmala Maulana Achmad | Editor Icha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan kesulitan pemerintah memberantas Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau kelompok kriminal bersenjata (KKB). Hal itu disampaikan Mahfud dalam "Peringatan Satu Tahun Gerakan Bhinneka Nasionalis (GBN)" di Gedung GBN, Jakarta, Minggu (21/5/2023).

“Tidak mudah dengan mengatasi itu. Satu, karena alam. Dua, karena biaya, kemudian sorotan dunia internasional,” kata Mahfud dikutip dari YouTube GBN, Senin (22/5/2023).

Mahfud mengatakan, terkadang, orang-orang atau masyarakat Indonesia "genit" saat aparat TNI-Polri bertindak tegas.

“Kalau kita bertindak tegas, Indonesia melanggar HAM, kalau dibiarkan, bilang Indonesia bodoh,”[b/] ucap Mahfud.

Menurut dia, pemerintah sebenarnya bisa menghitung kekuatan OPM. Hampir setiap minggu, OPM atau KKB menewaskan prajurit TNI.

Kasus terbaru, KKB melakukan penembakan di Kampung Wako, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Jumat (19/5/2023) siang. Akibat kejadian tersebut, seorang anggota TNI, Praka Jamaluddin gugur setelah mengalami luka tembak.

https://nasional.kompas.com/read/202...p-langgar-ham.
masalah pelanggaran HAM karena sering korban KKB dianggap sipil ditembak oleh aparat oleh aktivis
KSAD Dudung Abdurachman Sebut KKB Hanya Kriminal yang Cari Makan dengan Memeras

Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Dudung Abdurachman saat wawancara dengan Tempo di ruang kerjanya, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Gambir, Jakarta Pusat, Senin, 14 Mei 2023. [Tempo/Eka Yudha Saputra]
IKLAN
TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal Dudung Abdurachman menyebut Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB di Papua hanya sekelompok orang yang memanfaatkan dana desa untuk mencari makan tanpa kegiatan politik berarti.

Saat diwawancarai Tempo di ruang kerjanya pada 15 Mei 2023, Dudung meyakini 90 persen masyarakat Papua cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara hanya segelintir yang mendukung KKB. Mereka, kata dia, memanfaatkan dana desa, dana kecamatan, dan dana otonomi khusus untuk hidup.


“Mereka kan kriminal sebenarnya. Hanya cari makan sebetulnya. Saya jamin kegiatan politik mereka juga terbatas, pihak luar juga tidak merespons. Nah, sekarang mereka mulai belajar mencari respons dari luar. Salah satunya dengan penyanderaan,” kata Dudung saat ditemui Tempo di Markas Besar Angkatan Darat di Jakarta Pusat.

Dudung menjelaskan KKB memanfaatkan dana otonomi khusus Papua. Sebab, mereka tidak bekerja. Ia menyebut KKB memeras setiap ada proyek di Papua. Apabila tidak menyetor, maka KKB akan menyerang.

“Setiap ada proyek, kalau kontraktor proyek enggak nyetor, dihajar sama mereka. Kalau nyetor aman,['/B]” ujarnya.

Menurut Dudung, jajarannya bisa saja membasmi KKB dengan kekuatan dan alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki oleh TNI. Sebab, anggota mereka tidak mencapai 200 orang.

Namun ia mengakui memang ada kesulitan dalam memberantas KKB, antara lain demografi dan geografi. Selain itu, ia menyebut KKB kerap menggunakan tameng hidup dengan membaur bersama anak-anak dan perempuan untuk menghindar kejaran aparat. Dudung mengatakan hal ini yang membuat TNI-Polri berhati-hati agar tidak menimbulkan korban jiwa dari masyarakat.

“Dia (KKB) lebih menguasai medan. Mereka ini di wilayah didukung juga oleh masyarakat pendukung mereka,” katanya.

Ia mengatakan masalah KKB harus ditangani dengan pendekatan keamanan oleh kepolisian dengan dukungan TNI, dan menurutnya pendekatan yang dilakukan saat ini sudah bagus. Meski demikian ia mengatakan masalah KKB lebih dari sekadar masalah keamanan. Konflik di Papua, kata dia, tidak akan langsung selesai setelah KKB hilang.“Papua itu bukan masalah TNI dan Polri saja. Masalah bangsa,” kata dia.

Kepada Wakil Presiden, Dudung mengatakan pernah menyampaikan agar semua pihak terlibat dalam penyelesaian konflik di Papua. Menurut dia, tidak boleh terjadi saling serang antara TNI-Polri dan KKB terus menerus tanpa ada dukungan dari kementerian atau lembaga pemerintahan lain.

“KKB mati sekian, nanti TNI-Polri mati sekian. Terus begitu berulang-ulang. Mereka mati, pasti juga ada yang sedih. Mungkin keluarganya. Kita juga sama,” ujarnya.

Dudung mengatakan selama ini anggotanya yang selalu datang ke kampung-kampung untuk memperhatikan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua di pelosok tanpa terjamah kementerian lain. Dudung menceritakan anak buahnya kerap membawa bibit atau buku dan alat tulis untuk masyarakat Papua. Padahal, kata dia, TNI tidak memiliki anggaran untuk itu.

“Seharusnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, Kementerian Perdagangan, serta Kementerian Pertanian terlibat. Semuanya terlibat,” kata Dudung.

https://nasional.tempo.co/read/17286...dengan-memeras
Soal KKB dari sudut pandang KSAD