Panglima TNI Laksamana Yudo Margono saat melepas pasukan Laba-Laba dan Teratai ke Papua dan Papua Barat Daya/Dok TNI

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan status di Papua ditingkatkan menjadi siaga tempur. Peningkatan status ini dilakukan setelah terjadinya serangan dari Kelompok Kriminal Bersenjata atau KKB yang menewaskan seorang prajurit TNI.

“Dengan kondisi ini, khususnya di wilayah tertentu kita ubah menjadi operasi siaga tempur,” kata Yudo dalam rekaman konferensi pers di Timika, Papua, Selasa, 18 April 2023.

Yudo mengatakan penerapan status ini mirip dengan yang dilakukan TNI di wilayah Natuna. Apabila di Natuna diterapkan oeprasi siaga tempur laut, maka di Papua dilakukan siaga tempur darat. Yudo berkata status siaga tempur hanya berlaku di sejumlah tempat dengan tingkat kerawanan tinggi. Peningkatan status ini, kata dia, dilakukan agar naluri bertempur prajurit terbangun.

Menurut Yudo, selama ini TNI menerapkan soft approach atau pendekatan lunak dalam menghadapi KKB dan dalam upaya pembebasan pilot Susi Air, Philip Mark Marthens. Soft approach dilakukan dengan cara komunikasi sosial dan operasi teritorial. Akan tetapi, pendekatan itu dinilai tidak efektif dalam menanggulangi eskalasi yang terjadi di sejumlah tempat di Papua.

Yudo mengatakan peristiwa serangan KKB terhadap Batalyon Infanteri Raider 321/Galuh Taruna di Distrik Mugi-Mam, Nduga, Papua pada 15 April 2023 menjadi alasan peningkatan status ini.

Serangan itu menyebabkan 1 prajurit tewas dan 4 lainnya mengalami luka tembak. Yudo mengatakan awalnya satgas tersebut melakukan patroli karena mendengar kabar tentang keberadaan Philip. Satgas berangkat dengan harapan bisa bernegosiasi untuk pembebasan pilot asal Selandia Baru itu. Akan tetapi, menurut Yudo, pasukan itu justru ditembaki. “Belum sampai di lokasi justru dihadang dan diserang,” ujar Yudo.

Yudo berkata peningkatan status ini tidak akan mengubah banyak strategi atau pendekatan yang dilakukan TNI di Papua. Pendekatan lunak, kata dia, akan tetap dilaksanakan. Penetapan status siaga tempur, kata dia, hanya dilakukan agar para prajurit lebih bersiap siaga.

Yudo mengatakan TNI juga tidak menambah jumlah prajurit yang ditugaskan di Papua. “Tidak ada penambahan pasukan, pasukan yang ada adalah pasukan rotasi yang menggantikan pasukan yang telah ditugaskan sebelumnya,” kata dia.

https://nasional.tempo.co/read/17164...i-siaga-tempur
Siaga tempur...
udah bisa pakai helikopter buat nembakin teroris?

Wanti-wanti Komnas HAM Di Operasi Pembebasan Pilot Susi Air: Utamakan Negosiasi, Keselamatan Jiwa Yang Utama

Wanti-wanti Komnas HAM Di Operasi Pembebasan Pilot Susi Air: Utamakan Negosiasi, Keselamatan Jiwa Yang Utama
Kondisi pilot Susi Air, Philip Mark Merthens yang disandera TPNPB-OPM. (Ist)
Suara.com - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua meminta kepolisian daerah (Polda) setempat agar operasi pembebasan pilot Philips Mark Merhtens yang disandera oleh kelompok OPM di Kabupaten Nduga mengutamakan negosiasi demi keselamatan jiwa sang pilot.

Kepala Kantor Komnas HAM Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam siaran pers, Senin (17/4/2023), mengatakan pihaknya telah bertemu dengan Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri pada 14 April 2023 untuk membahas kasus penyanderaan pilot asal Selandia Baru itu.

"Kini sudah dua bulan lebih pilot Philip Mark Marthens ditahan dan berbagai upaya telah dilakukan untuk pembebasan, namun belum berhasil," katanya.

Ia menambahkan pesan dari kelompok OPM kepada Komnas HAM Papua dalam video yang telah beredar terkait permintaan untuk penarikan TNI-Polri dari Bumi Cenderawasih.

"Selain itu KKB (kelompok OPM) bersedia membebaskan pilot Philips melalui jalur diplomasi, sehingga kami meminta agar dalam operasi pembebasan pilot diutamakan negosiasi," ujarnya.

Menurut Ramandey, dengan ada ancaman serius terhadap hak hidup sandera dan dampak lainnya dapat mengganggu hak atas rasa aman warga di daerah tersebut.

Dalam pertemuan dengan Kapolda Papua, kata dia, juga membahas kasus kerusuhan di Wamena pada 23 Februari 2023 dan kasus kekerasan di Dogiyai.

"Sehingga kami harapkan agar Kapolda Papua memberi perhatian serius pada upaya penegakan hukum untuk kasus kerusuhan di Wamena dan di Dogiyai," katanya lagi.

Sementara itu, Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengatakan pihaknya bersama TNI masih terus melakukan upaya penegakan hukum dengan mengedepankan upaya negosiasi sesuai arahan Presiden RI Joko Widodo.

"Tetapi juga melalui upaya penindakan yang terukur, sehingga kami mempersilakan Komnas HAM melakukan upaya komunikasi dan negosiasi untuk pembebasan pilot sesuai prinsip-prinsip dan standar HAM," katanya. (Sumber: Antara)
https://www.suara.com/news/2023/04/1...iwa-yang-utama
Kata Komnas HAM


Tokoh pemuda dan mahasiswa Kuyawage minta tiga kabupaten memperhatikan masyarakat

Tokoh pemuda Kuyawage, Moses Karunggu, dan Ketua DPC-IPMNI, Inggipilik Kogeya, saat foto bersama Tim Pencari Kebenaran Kuyawage di Wamena. -Jubi/Imma Pelle
Wamena, Jubi -Tokoh pemuda dan mahasiswa Kuyawage mengeluh akibat kekosongan tenaga medis dan fasilitas kesehatan di Distrik Kuyawage, Kabupaten Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan.
Hal itu disampaikan langgsung oleh salah satu tokoh pemuda Kuyawage, Moses Karunggu, dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Mahasiswa Nduga Indonesia atau DPC-IPMNI, Inggipilik Kogeya, saat ditemui Jubi di Wamena, Senin (17/4/2023) pagi.

Moses Karunggu termasuk keluarga korban dari Parina Karunggu (14) yang merupakan korban penembakan yang diduga dilakukan oleh pasukan gabungan TNI/Polri di Distrik Kuyawage, pada 4 April 2023.

Karunggu mengatakanParina Karunggu diduga ditembak oleh anggota TNI/Polri saat melakukan operasi militer di Kuyawage, dalam rangka pencarian atas penyanderaan pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mahrtens, oleh anggota TPNPB Kodap III Nduga di bawah pimpinan Egianus Kogeya, pada 7 Ferbruari 2023 lalu.

“Akibat dari penembakan itu, korban kena peluru tajam di bagian pinggang belakang, sampai hari ini peluruh masih bersarang di dalam tubuh korban, kondisinya makin lama makin parah karena belum ada dokter atau tenaga medis yang menangani korban,” katanya.

Ia meminta tiga kabupaten yakni Nduga, Lanny Jaya, dan Puncak Papua segera memfasilitasi keluarga korban agar korban dirujuk ke luar daerah untuk dilakukan pengobatan.

Ia menambahkan bahwa kondisi masyarakat di Kuyawage kebanyakan masih mengungsi di hutan-hutan, karena rumah dan kebun mereka jadi sasaran operasi militer.

“Kami meminta kepada anggota TNI/Polri agar saat melakukan penangkapan warga sipil dan interogasi, harus ditanyakan baik karena masyarakat masih banyak belum memiliki kartu identitas seperti KTP, KK dan lain-lain, apalagi status anak yang masih di bawah umur, mereka tidak punya kartu identitas sama sekali,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPC-IPMNI, Inggipilik Kogeya, mengatakan mereka bersama Tim Pencari Kebenaran Koyawage pada pekan kemarin menyerahkan surat terkait sejumlah tuntutan dan aspirasi, di antaranya terkait kekosongan tenaga medis dan fasilitas kesehatan, serta kondisi keamanan dan kenyamanan masyarakat yang ada di Kuyawage.

“Surat itu kita serahkan langsung kepada pemerintah Lanny Jaya dalam hal ini Sekretaris Daerah Lanny Jaya, karena Kuyawage berada di wilayah Lanny Jaya,” katanya.

Ia menambahkan, kalau semua tuntutan dan aspirasi yang telah diserahkan itu tidak direspons dengan baik, maka pihaknya akan melakukan konsilidasi dan mobilisasi massa, baik yang ada di Wamena maupun yang ada di luar Papua.

“Untuk melakukan aksi secara serentak guna menyikapi persoalan yang sedang terjadi Kuyawage maupun di Papua pada umumnya,” katanya. (*)

https://jubi.id/lapago/2023/tokoh-pe...an-masyarakat/

Aspirasi masyarakat mengenai masalah operasi militer TNI
tenaga medis kosong kayaknya efek medis takut ditempatkan di daerah konflik 

Suratnya kayaknya . Dapat dari Facebook. Keaslian surat kemungkinan besar secara masih terkait sama beberapa pemebritaan daerah konflik