Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi:

Beranda

...

Berita dan Politik
Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi:

yellowmarker

14-03-2023 06:15

Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi:

Quote:

Anies Teken Lebih dari 1.000 IMB di Reklamasi, Bukan 932

Rabu, 26 Jun 2019 07:12 WIB

Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi:

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa tak memiliki jalan keluar selain menerbitkan IMB kepada pengembang. (CNN Indonesia/Safir Makki)

CNN Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengakui telah memberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan yang sudah terlanjur dibangun di pulau reklamasi.

Sebelumnya disebutkan ada sekitar 932 izin sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Namun, Anies menyebutkan jumlah sebenarnya mencapai lebih dari 1.000 IMB.

"Jumlahnya 1.000 lebih dari yang sudah terbangun," kata Anies di Balai Kota, Selasa (25/6).

Anies menegaskan pemberian IMB hanya bagi bangunan yang sudah terbangun. Sementara bangunan yang belum dibangun, Anies menyatakan tidak akan menerbitkan IMB kembali.

"Tidak. Hanya bangunan yang terbangun dan sesuai dengan PRK (Panduan Rencana Kota), karena pelanggarannya di situ," kata Anies.

Anies menjelaskan awal pemberian IMB ialah Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 206 tahun 2016 tentang Panduan Rencana Kota Pulau C, D dan E yang diterbitkan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Setelah itu, Anies mengeluarkan perjanjian kerja sama (PKS) antara DKI dengan pengembang sebagai dasar pengembang untuk membangun. Kemudian terbit Hak Guna Bangun (HGB) dan Hak Penggunaan Lahan (HPL).

"Setelah ada HGB maka yang ada lahan di situ boleh melakukan kegiatan pembangunan. Untuk membangun harus keluar izin membangun," ujar Anies.

Anies Teken Lebih dari 1.000 IMB di Reklamasi, Bukan 932Pulau Reklamasi. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Sempat terjadi penyegelan pada 2016, 2017 dan 2018. Anies menggarisbawahi bahwa kesalahan pengembang ialah terkait IMB, namun mereka membangun sesuai dengan Tata Kota Pergub nomor 206 tahun 2016.

Menurutnya, pengembang melakukan pembayaran denda hingga mengurus secara hukum ke pengadilan sebagai pemenuhan syarat melanjutkan pembangunan. Anies merasa tak memiliki jalan keluar lain selain memberikan IMB kepada pengembang.

Atas kasus itu, Anies justru mempertanyakan kepemimpinan era Ahok yang mengeluarkan Pergub 206 tahun 2016 sebagai sumber reklamasi.

"Malah pertanyaan saya kenapa dibuat PRK dulu? Kalau dulu enggak dibuat PRK, enggak bisa keluar HGB. HGB bisa dikeluarkan karena ada PRK. Jadi kalau saya bilang tidak ada keluar Pergub 206, enggak seperti sekarang ini. Jadi ini yang kata-kata ini prinsip hukum," ujar Anies.

Kebijakan Anies menjadi polemik karena salah satu janji politiknya saat kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017 adalah menghentikan reklamasi.

Namun pada awal Juni 2019, Anies menerbitkan IMB ribuan bangunan di pulau reklamasi. Hal ini mengejutkan banyak pihak karena DKI belum memiliki rancangan peraturan daerah (raperda) Rencana Tata Ruang Kelola Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta.

(ctr/pmg)

Sumber

KTP Itu Berbeda...

Senin, 13 Maret 2023, 15:50 WIB
Anies Baswedan Tak Sevisi, IMB Plumpang Justru Berlawanan dengan Misi Jokowi:

Kredit Foto: Sufri Yuliardi

Warta Ekonomi, Jakarta -Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Bambang Kusumanto keheranan dengan penerbitan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Kawasan di Plumpang.

Dirinya mengatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah langkah ceroboh yang menimbulkan polemik di kemudian hari.

Selain itu, dirinya membantah bahwa izin tersebut adalah bukti satu visinya Anies Baswedan dengan Joko Widodo alias Jokowi.

Seperti diketahui, Jokowi memberi Kartu Tanda Penduduk (KTP), sedangkan Anies menerbitkan surat IMB bagi warga di sekitar Depo Pertamina Plumpang.

Menurut Bambang, pemberian KTP dan penerbitan IMB tidak ada kaitannya. Dia menilai langkah dua mantan pemimpin Ibu Kota itu sama sekali berbeda.

"Enggak tepat itu, karena memberikan KTP agak beda dengan IMB, tidak ada hubungannya," kata Bambang kepada wartawan, Minggu (12/3/2023).

Menurut Bambang, KTP diterbitkan kepada tiap individu yang dinyatakan sebagai warga suatu daerah. Sementara, IMB berkaitan dengan lokasi yang dibolehkan mendirikan warga.

"Orangnya bisa pindah ke mana-mana tapi KTP-nya masih berlaku. Tapi kalau izin tinggal di suatu kawasan itu kan melekat pada suatu bangunan ya. Ya ini gak bisa dipindahin," ucapnya.

Karena memiliki IMB, maka warga bisa memiliki dasar untuk mendiami suatu lokasi. Sementara KTP tidak membuat tiap orang yang mendapatkannya tidak memperoleh izin tinggal, melainkan hanya pengakuan sebagai warga.

"Itu (IMB) makanya yang menjadikan orang akan bertahan dan akan menjadi complicated," tuturnya.

Sumber

Setelah bikin IMB Reklamasi pamor kan anjlok bre.
Biar enga malu ya musti dikerek lagi tho.
Jadilah IMB Plumpang.<<< click baca selengkapnya

Konten Sensitif