Jakarta - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap Indonesia membutuhkan dana hingga Rp 60 triliun untuk membangun rumah sakit penyakit kronis, seperti jantung, ginjal, hingga kanker. Anggaran itu dibutuhkan juga untuk kebutuhan alat dan tenaga medis terutama dokter spesialis deretan penyakit tersebut.

Budi Gunadi menerangkan seharusnya dana US$ 5 miliar bisa cepat didapatkan. Jika dihitung dengan kurs saat ini US$ 5 miliar setara dengan Rp 75 triliun (kurs Rp 15.000). Ia pun membandingkan dengan Indonesia yang berhasil mendapatkan dana sebesar US$ 4 miliar selama dua bulan saja untuk membeli Freeport.

"Kira-kira kita butuh US$ 5 miliar, sekitar Rp 60 triliun untuk seluruh Indonesia. Teman-teman bilang, gede banget, menurut saya nggak karena kita butuh pendataan (beli) Freeport butuh US$ 4 miliar, 2 bulan kita dapat uangnya. Harusnya ini bisa selesai," ujar Budi Gunadi, dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Rabu (8/2/2023).

Ia juga mengatakan pihaknya terus berupa mencarikan dana tersebut dari berbagai sumber. Terbaru, dia baru saja mempresentasikan kepada World Bank dan mencapai kesepakatan. Targetnya, perluasan akses kesehatan untuk penyakit kronis ini bisa tercapai pada 2027.

"Sudah deal-deal-an dengan World Bank. Kita sudah cari dana, pinjaman, masuk Blue Book Bappenas bulan ini dan Green Book bulan depan agar 2027 selesai. Ini bukan masa saya, jadi tolong kalau bisa dijaga anggarannya dimasukkan," jelasnya.

Budi menjelaskan, targetnya memang Indonesia ingin memperluas standar layanan kesehatan ke seluruh provinsi, terutama kabupaten/kota. Menurut dia, keberadaan RS, dokter spesialis, dan alat yang mumpuni untuk penyakit kronis tidak menular itu sangat dibutuhkan di masing-masing kabupaten.

Ia pun mencontohkan seseorang yang memiliki penyakit jantung. Ketika terkena serangan jantung dan perlu tindakan cepat, butuh maksimal waktu empat jam agar bisa selamat. Tetapi, jika rumah sakit kebutuhan itu hanya ada di provinsi, akan terlampau lama untuk menyelamatkan nyawa seseorang.

"Itu 80% selamat, tapi di atas empat jam tutur 10% di bawah 12 jam 5%. Jadi kalau serangan jantung, empat jam itu is a must bahkan kalau bisa 1-2 jam. Artinya kita pengin serangan jantung pasang stent maksimal 4 jam. Itu urusan kabupaten/kota-lah, nggak mungkin Provinsi. Kalau di Sukabumi (kasusnya) harus dibawa dulu ke Bandung, mati duluan dia. Jadi lingkarannya harus per kabupaten untuk bisa menangani pasang ring," jelasnya.

Kebutuhan alat, RS, dan dokter spesialis itu juga untuk penyakit kanker yang membutuhkan alat radiologi. Selain RS dan alat, dokter spesialis penyakit itu juga minim.

Ia mengusulkan ke depan anggaran pemerintah daerah bisa dibagi dua untuk kesehatan, pertama untuk kebutuhan pembangunan RS, alat, dan dokter spesialis. Kedua untuk pelayanan masyarakat.

"Jadi dengan adanya BPJS, demand site selesai. Orang bisa akses, tetapi kalau supply sitenya nggak ada, 'saya serangan jantung pak, punya BPJS'. Ya tapi nggak ada RS-nya nggak ada dokternya, problemnya di situ. Harusnya anggaran pemda bisa setengah-setengahlah untuk keseimbangan kebijakan itu. Jadi semua bisa akses. Kami persiapkan selesai 2027," tutupnya.

https://finance.detik.com/berita-eko...-2-bulan-dapat

Semoga lancar ya pak..