Jakarta, CNN Indonesia - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berpotensi memperoleh pemasukan sebesar Rp60 miliar per hari jika kebijakan electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar jadi diterapkan.

Rencana kebijakan jalan berbayar itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik yang masih dibahas di DPRD DKI.

Dalam Raperda itu disebutkan bahwa ERP akan diterapkan di 25 jalan di Jakarta. Selain itu ada wacana soal tarif mulai dari Rp5 ribu sampai Rp19 ribu.

"Kalau itu benar diterapkan, tadi juga kita dapatkan info, itu tidak kurang per hari sekitar Rp30 miliar sampai Rp60 miliar dana yang masuk, satu trip itu Rp30 miliar, berarti dua kali sekitar Rp60 miliar," kata Ismail di Gedung DPRD DKI, Senin (16/1).

Ia mengaku akan meminta penjelasan dari Pemerintah DKI Jakarta soal dasar dari tarif Rp5 ribu hingga Rp19 ribu yang diusulkan.

Hari ini, Komisi B DPRD DKI Jakarta seharusnya menggelar rapat kerja dengan Pemprov DKI, namun rapat ditunda lantaran sejumlah pihak terkait tak hadir.

"Kita akan mempertanyakan dasarnya dari mana angka tersebut, pasti harus ada hitung-hitungannya," kata dia.

Lebih lanjut, Ismail menyebut jika kebijakan itu benar diterapkan, Pemprov harus memanfaatkan pemasukan yang didapat demi peningkatan pelayanan transportasi.

Ia mengatakan dalam rapat internal Komisi B, diusulkan agar ada badan khusus milik pemerintah yang mengurus hal itu.

"Nanti yang dituntut adalah bagaimana ketika dia didapatkan dana dari hasil jalan berbayar ini, itu dipastikan layanan untuk pengguna jalan itu semakin baik termasuk juga kepada pengguna kendaraan umum seperti itu," kata dia.


SUMURRRR

alhamdulillah 60 Milyar sehari, masuk kantong 100juta per hari juga ga akan ketahuan