BANDUNG –Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil diketahui telah bertemu Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jabar kemarin.

Usai pertemuan tertutup tersebut, Ridwan Kamil mengklaim polemik Kesra Jabar Gate Rp1 triliun sudah selesai.

Dalam pernyataannya, Ridwan Kamil hanya menyampaikan anggaran Rp1 triliun telah diberikan untuk masyarakat Jawa Barat yang berafiliasi dengan NU atau disebut warga NU kultural (Nahdliyin), bukan diberikan kepada struktur NU Jawa Barat.

Ridwan Kamil pun tidak menjelaskan nilai keseluruhan rincian anggaran bantuan untuk Nahdliyin tersebut. Termasuk tidak menjelaskan dan menunjukkan bukti bahwa penerima bantuan tersebut benar warga Nahdliyin bukan penerima bodong atau yang mengatasnamakan NU.

Dikonfirmasi JABARNEWS terkait nilai keseluruhan rincian anggaran dan penerima bantuan untuk Nahdliyin tersebut. Wakil Sekretaris Pengurus Wilayah NU Jawa Barat, Kurnia Permana Kusumah mengungkapkan, sebenarnya nilai keseluruhan anggaran bantuan untuk Nahdliyin bukan Rp1 triliun melainkan Rp1,6 triliun.

“Gubernur menyampaikan bocoran, sebenarnya bukan Rp1 triliun. Tapi, Rp1,6 triliun sudah dicairkan untuk kelompok Nahdliyin,” ungkap Kurnia Permana Kusumah kepada JABARNEWS, Bandung, Jumat, 30 Desember 2022.

Selain itu, gubernur Jabar pun menjelaskan yang menerima bantuan tersebut bukan struktur NU melainkan kultural NU. Saat menjelaskan, gubernur memang menunjukkan data yang ternyata tidak kami miliki atau tidak sama (data warga Nahdliyin).


“Gubernur menyebutkan angka Rp1,6 triliun itu berikut melampirkan data-data pihak-pihak yang mendapat bantuan (masyarakat Nahdliyin). (Data masyarakat Nahdliyin) tentu berbeda (yang dimiliki PWNU Jabar), dan kami tidak memiliki datanya (data para pihak yang menerima bantuan), disinilah silang sengketa itu terjadi,” jelas dia.

“Misalnya ada pesantren NU dapat bantuan Rp200 juta, tapi tidak mau melapor atau rerencepan, ini menyulitkan kami PWNU dalam pendataan penerima bantuan tersebut,” tambah dia.

Sementara gubernur punya data atau catatan yang masuk berupa berita acara yang sepertinya sulit dibantah.

“Masalah yang masih menggantung berarti data yang terverifikasi soal Rp1,6 triliun tersebut apakah betul mengalir ke warga NU ya (atau penerima bodong),” ucap dia.***

Sumber



Prinsip prinsip Good Governance sudah hancur diganti dengan deal deal-an  kroni.. 
Di Jawa Timur Juga seperti itu..