Partai Ummat besutan mantan petinggi PAN, Amien Rais dinyatakan gagal memenuhi persyaratan usai verifikasi oleh KPU. Akibatnya partai baru bernuansa Islam itu tidak dapat mengikuti perhelatan akbar pesta demokrasi lima tahunan, Pemilu 2024 mendatang.

Seperti diketahui bahwa KPU baru-baru sudah mengumumkan partai mana saja yang sudah lolos verifikasi baik administrasi maupun faktual. Hal itu merupakan persyaratan resmi yang sudah diatur melalui Undang-Undang dan Peraturan KPU tentang syarat partai politik yang bakal mengikuti Pemilu 2024 mendatang. Bahkan terbaru sudah ditetapkan pula nomor urut masing-masing partai setelah proses cabut lot bersama.

Melihat hal ini, para pentolan partai Ummat geram dan menyatakan bakal menggugat KPU yang menurut mereka tidak bekerja dengan baik. Bahkan mereka menuding bahwa partainya sudah dizalimi dan dikondisikan supaya tidak diloloskan dan tidak bisa ikut pemilu.

Untuk itu, Sekretaris Majelis Syuro Partai Ummat, Idrus Sambo, menyatakan bakal melakulan gugatan ke Bawaslu agar meloloskan partainya mengikuti kontestasi pada pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, partai ummat menuding telah terjadi manipulasi dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU. Dua daerah yang dianggap tidak memenuhi syarat bagi kepengurusan partai Ummat di daerah adalah Sulawesi Utara dan NTT.

Menyikapi keadaan ini, Idrus Sambo menyerukan kepada kadernya untuk patungan berapapun besaran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Uang yang terkumpul tersebut nantinya bakal digunakan untuk membayar para pengacara yang dipimpin oleh Deny Indrayana. Partai Ummat kekurangan anggaran untuk hal tersebut.

Dari informasi diatas setidaknya saya ingin memberi ulasan dalam dua sudut pandang.

Pertama dalam sudut pandang demokrasi, seharusnya setiap partai idealnya punya hak yang sama untuk mengikuti pemilu. Terlepas dari persoalan administrasi dan verifikasi faktual, rasanya dalam hal ini partai Ummat memang wajar merasa kecewa karena tidak bisa ikut berkontestasi. Mereka bakal kehilangan hak untuk dipilih. Lagian sebenarnya mereka sudah memenuhi lebih dari 80 % syarat yang ditentukan. Hanya tinggal dua daerah saja yang tidak memenuhi syarat yaitu Sulawesi Utara dan NTT. Rasanya tidak begitu signifikan. Toh setelah lolos verifikasi mereka bakal harus ikut kontes lagi, which is biayanya juga tidak murah. Dan kalaupun sudah ikut, mereka belum tentu juga bisa memenuhi target suara sesuai ambang batas parlemen.

Kedua dalam hal meminta urunan dari para kadernya saya rasa tidak perlu dan terkesan memaksakan kehendak. Gugat sih boleh saja, asal jangan membebankan biaya dengan cara "minta-minta", rasanya kurang elok. Apalagi mereka adalah lembaga politik yang notabene seharusnya dari awal sudah mempersiapkan segala sesuatunya termasuk logistik dan dana yang memadai untuk urusan beginian.

Menurut saya sih kalau tidak siap dana mending legowo saja. Coba lagi 5 tahun berikutnya. Anggap saja kali ini konsolidasi internal saja dulu. Hitung-hitung persiapan buat 5 tahun berikutnya. Rasanya akan sangat mantap dari segi persiapan nantinya. Atau opsi lain, carilah pengacara yang tidak mahal-mahal bangat. Jadi ya bajetnya bisa disesuaikan dengan isi kantong. Semangat ya pak Amien dkk!

Agan dan sista mungkin punya tambahan pendapat lain? Monggo dikasih komentar.

Sumber :

Ulasan pribadi diolah dari situs berita

https://www.cnnindonesia.com/nasiona...aign=cmssocmed

https://www.google.com/amp/s/news.de...emilu-2024/amp