Susahnya Jadi Calon Dokter Spesialis di RI: Sekolah Mahal, Kerja Tak Digaji

Senin, 12 Des 2022 08:34 WIB


Susahnya jadi dokter spesialis di Indonesia. (Foto: Getty Images/iStockphoto/Ivan-balvan)

Jakarta - Indonesia masih kekurangan jumlah dokter spesialis. Kondisi ini berdampak kepada penanganan pasien di fasilitas kesehatan sehingga pasien berujung meninggal dunia.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan akan memperbanyak dokter spesialis dengan menyediakan kemudahan bagi yang akan menempuh Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Hanya saja faktanya banyak sekali tantangan yang dihadapi oleh calon dokter spesialis.

Calon dokter spesialis Jagaddhito Probokusumo kepada Menkes mengatakan biaya yang harus dikeluarkan untuk menjadi dokter spesialis tidak sedikit. Pendidikan dokter spesialis tidak murah, kebanyakan hanya bisa diakses orang-orang yang mampu.

"Sekarang kita bayangkan terkait uang kuliah, katakanlah 15 juta per semester, sedangkan saya mengikuti kuliah 4,5 tahun sampai 5 tahun, berarti selama 5 tahun atau 10 semester saya harus mengeluarkan 150 juta rupiah hanya untuk SPP spp belum untuk biaya hidup," katanya dalam sesi berbincang dengan Menkes beberapa waktu lalu.

"Itu kenyataan di lapangan, tidak semua bisa menjadi spesialis karena biayanya seperti ini. Ada uang pangkal dan sebagainya, itu ironi," sambungnya.

Selain itu para dokter residen tidak digaji. Padahal Dalam UU Dikdok 2013, dokter residen harus diberikan insentif karena mereka melayani masyarakat.

Sebagai perbandingan, di negara lain seperti Inggris dan Australia dokter residen dihitung sebagai pekerja dan digaji.

"Di luar negeri semua (dokter) spesialis itu pasti akan dibiayai oleh negara karena mereka terhitung sebagai pekerja," tutur Dhito.

Menanggapi persoalan dokter residen yang tidak digaji, Menkes mengatakan Indonesia adalah negara yang menerapkan PPDS berbasis pendidikan. Hal itu menyebabkan para calon spesialis tidak mendapatkan gaji.

"Aku juga udah cek, kenapa sih di kita (PPDS) musti bayar? Karena kita university based. nggak banyak negara spesialisnya university based. Jadi kalau orang ikut sekolah ya bayar tapi pendekatan di luar negeri, spesialis itu kerja di rs makanya dia dibayar," ucap Menkes.

Menyiasati hal ini, Kemenkes akan menambah kuota beasiswa kedokteran dan fellowship sebanyak 82 program studi (prodi) pada tahun 2023 mendatang. Adapun 82 prodi yang ditambahkan terdiri dari 51 prodi untuk dokter spesialis dan subspesialis, 29 fellowship dan 2 dokter spesialis kedokteran layanan primer.

Beasiswa ini ditujukan memenuhi dan memeratakan layanan spesialistik seperti kanker, jantung, stroke, uro-nefrologi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di semua fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah terutama di wilayah Indonesia Timur dan DTPK.

https://health.detik.com/berita-deti...rja-tak-digaji