Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan kembali mengguyur Rp 452,6 triliun kepada PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), sebagai kewajiban pemerintah melakukan pembayaran kompensasi dan subsidi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam realisasi belanja negara hingga Oktober 2022, belanja kompensasi dan subsidi mendominasi realisasi belanja non Kementerian dan Lembaga (K/L) yang sudah terserap Rp 917,7 triliun atau mencapai 67,7%.

Sri Mulyani merinci, dari pembayaran Rp 452,6 triliun sebanyak Rp 268,1 triliun merupakan pembayaran kompensasi dan sebesar Rp 184,5 triliun untuk pembayaran subsidi.

Adapun pagu kompensasi yang ditetapkan pemerintah di tahun ini cukup fantastis, dari Rp 48 triliun pada 2021, menjadi Rp 293,5 triliun.

"Ini menunjukkan APBN tetap sebagai shock absorber. Menggambarkan masyarakat merasakan ekonomi stabil, sebab kami belanja kompensasi untuk menahan shock harga komoditas yang melonjak begitu besar di seluruh dunia," jelas Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN kita, Kamis (25/11/2022).

Berkat guyuran pembayaran kompensasi yang telah dibayarkan hingga Oktober, Sri Mulyani mengklaim saat ini kondisi keuangan Pertamina dan PLN sudah cukup baik.

"APBN jaga mereka dan buat perekonomian dan masyarakat relatif terjaga dengan harga di sektor energi relatif enggak dapat kenaikan sangat besar (dibandingkan) di berbagai negara lainnya," kata Sri Mulyani lagi.

Sementara penyaluran subsidi yang sebesar Rp 184,5 triliun diketahui realisasinya lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi penyaluran subsidi pada 2021 yang sebesar Rp 144,4 triliun.

Peningkatan jumlah anggaran subsidi tersebut dipengaruhi oleh volume penyaluran barang bersubsidi dan kenaikan harga produk BBM dan LPG. "Kami sudah bayarkan (Subsidi) ke PLN dan Pertamina sebesar Rp 184,5 triliun ini," tuturnya.

Lebih rinci, realisasi penyaluran BBM (solar dan minyak tanah) sebanyak 13,3 juta kilo liter, naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu baru 11,7 juta kilo liter.

Sri Mulyani bilang, penyaluran subsidi yang meningkat tersebut menggambarkan pemulihan ekonomi jadi mobilisasi dan permintaan terhadap BBM mengalami kenaikan.

Adapun subsidi LPG 3 kg terealisasi 5,8 metrik ton, listrik bersubsidi diberikan kepada 38,7 juta pelanggan, subsidi perumahan 152,2 ribu unit dan penyaluran KUR Rp 301,3 triliun.

"Ini semua adalah di satu sisi APBN jadi shock absorber tapi APBN juga jadi pengungkit atau pendorong ekonomi. Karena KUR ditingkatkan, subsidi perumahan naik diharapkan bisa dorong pemulihan ekonomi,"tutupnya.

Adapun total utang kompensasi BBM dan listrik untuk tahun anggaran 2021, kata Sri Mulyani telah sepenuhnya dibayarkan pada semester I-2022. Begitu juga untuk kewajiban kompensasi BBM dan listrik semester I-2022 telah dilunasi pada Oktober 2022.

link

guyur gan