RNZI/Korol Hawkins
Benny Wenda: Lukas Enembe Tidak Bersalah, Sebut Rekening dan Tuding KPK
TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Pentolan KKB Papua yang mengaku Presiden Sementara Papua Barat , Benny Wenda menyabut bahwa Lukas Enembe tidak bersalah, sebut rekening dan tuding KPK .

Pentolan KKB Papua Benny Wenda juga menegaskan bahwa Lukas Enembe , Gubernur Provinsi Papua adalah pemimpin Papua terbaru yang dikriminalisasi oleh negara Indonesia.

Menurut Pentolan KKB Papua Benny Wenda , alasan palsu, Lukas Enembe dituduh melakukan korupsi dan dilarang bepergian ke luar negeri untuk perawatan medis vital.

Berikut pernyataan Benny Wenda selanjutnya soal Lukas Enembe dan Papua Barat :

Berita ini datang segera setelah penangkapan Eltinus Omaleng, Bupati Mimika, atas tuduhan korupsi yang sama palsunya.

Pesan Indonesia jelas, setiap orang Papua yang berbicara dengan suara mereka sendiri, yang bekerja untuk rakyatnya, dikriminalisasi.

Indonesia takut pada orang Papua Barat, bahkan mereka yang bekerja di dalam institusi Indonesia.

Seperti halnya Omaleng, rekening Gubernur Enembe telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan negara Indonesia sendiri.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berusaha mencari tindak pidana yang tidak ada.

Orang Papua Barat telah merespon dengan memobilisasi di sekitar rumah Enembe untuk membela Gubernur.

Kejahatan Enembe yang sebenarnya adalah mengutuk bencana kemanusiaan yang ditimpakan Indonesia pada rakyat kita, mengatakan bahwa 'Intan Jaya menangis, Puncak Papua menangis, Nduga menangis, Maybrat menangis.

Orang Yahukimo, orang gunung Bintang menangis.

Orang Papua tidak hidup dengan aman di negara kita sendiri.'

Kejahatannya yang sebenarnya adalah menentang pembentukan kolonial dari tiga provinsi baru di Papua Barat – sebuah taktik pembagian dan aturan oleh Indonesia yang akan membantu mereka lebih jauh lagi menghancurkan sungai kita, meruntuhkan hutan dan gunung kita, dan mencuri sumber daya alam kita.

Undang-undang ini, bagian dari pembaruan 2021 program 'Otonomi Khusus', ditolak oleh rakyat Papua Barat.

Protes massal diorganisir menentangnya, dan lebih dari 600.000 dari kami menandatangani petisi yang menolak 'Otonomi Khusus'.

Ketika Enembe berbicara untuk rakyatnya, Indonesia mengkriminalisasi dia.

Sementara Indonesia mengejar tuduhan korupsi palsu terhadap para pemimpin Papua Barat, militer Indonesia menyiksa, membunuh, dan memutilasi penduduk asli Papua Barat.

Setelah penyiksaan dan pembunuhan Bruno Kimko baru-baru ini di tahanan polisi tentara Indonesia menaruh 200 juta Rupiah – kira-kira £11.000 – di peti matinya. Ini adalah biaya hidup orang Papua untuk negara Indonesia.

Dengan berlangsungnya Sidang Umum PBB, saya sekali lagi menyerukan kepada Komisaris Hak Asasi Manusia PBB untuk segera memperhatikan situasi di Papua Barat.

Menurut angka PBB sendiri, hingga 100.000 orang Papua Barat telah mengungsi oleh militerisasi Indonesia sejak 2019.

Mereka hidup sebagai pengungsi di tanah mereka sendiri, tanpa perawatan medis atau pendidikan yang layak, dan dengan gereja dan sekolah mereka diduduki oleh pasukan kolonial.

Ratusan orang telah meninggal karena kekurangan makanan dan air karena tanah telah berubah menjadi zona perang.

Ini bukan pelanggaran tunggal atau kejahatan satu kali.

Ketika tentara Indonesia membantai empat orang Papua Barat, memenggal kepala dan kaki mereka, itu adalah bagian dari upaya sistematis untuk menghancurkan masyarakat adat, menghancurkan keinginan kami untuk melawan, dan membungkam suara kami. Begitu pula dengan Gubernur Enembe.

Sangat penting bahwa PBB mendengarkan tangisan kami.

Kami membutuhkan semua 84 negara yang telah menyerukan kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk meningkatkan upaya mengungkap kejahatan pendudukan kepada dunia.


https://pekanbaru.tribunnews.com/202...-kpk?page=all.
Ini pernyataan lama ULWMP pas September 2022.. tapi sayang media lokal belum ada yang mengutip pernyataan Benny Wenda dan akhirnya ada yang mengutip juga

Tapi kepala suku di Timika aja minta PLT Gubenur
Kepala Suku Papua Minta Kemendagri Segera Tetapkan Plt Gubernur Papua

Kamoro dan Amungme mewakili Kepala Suku di Papua, Gergorius Okoare meminta Istana dan Kemendegari segera menetapkan Plt. Gubernur Papua yang ditinggal Lukas Enembe. Foto/istimewa



Foto/istimewa

JAKARTA - Kamoro dan Amungme mewakili Kepala Suku di Papua, Gergorius Okoare meminta pemerintah pusat dalam hal ini Istana dan Kemendegari segera menetapkan Plt. Gubernur Papua yang ditinggal Lukas Enembe.Seperti diketahui saat ini Lukas Enembe tengah menjalani proses hukum karena tersangkut kasus tindak pidana korupsi.

“Jika Pemerintah Pusat lebih tegas berarti pusat sedang menyelamatkan bumi Papua. Namun kepala suku melihat KPK gamang,” kata Kepala Suku Kamoro Gergorius Okoare kepada Direktur Eksekutif The Jokowi Center Teuku Neta Firdaus, Kamis (25/10/2022).

Menurut dia, atas nama Kepala Suku Papua pihaknya mendukung penegakan hukum di Papua. Sebab, menegakkan hukum berarti menyelamatkan Papua dari korupsi yang terus menerus menggerogoti sendi-sendi kehidupan rakyat Papua.

“Perlu dicatat bahwa Lukas Enembe bukan kepala suku besar di Papua. Kami setuju Lukas dijemput paksa, selama ini yang menghalangi KPK hanya dari keluarga dan orang-orang dekatnya saja. Jika Jakarta cinta Papua maka penegakan hukum menjadi agenda utama. Jangan ditipu daya dengan gertak sambal karena hal itu sesuatu yang membuat kami di Papua menjadi malu sekali,” ucapnya.
Artikel ini telah diterbitkan di halaman SINDOnews.com pada Kamis, 27 Oktober 2022 - 23:05 WIB oleh Adi Mihardi dengan judul "Kepala Suku Papua Minta Kemendagri Segera Tetapkan Plt Gubernur Papua". Untuk selengkapnya kunjungi:

https://nasional.sindonews.com/read/...pua-1666890620

Kepala suku Komoro dan Amungme dukung KPK
Ini suku-suku yang ada di daerah Timika
Beda sama ULMWP dan TPNPB yang bela Lukas Enembe