Emir Yanwardhana, CNBC Indonesia
25 October 2022 12:05


Jakarta, CNBC Indonesia - Sempat mandek, proyek antibanjir DKI Jakarta mulai kembali dikebut.

Program antibanjir seperti normalisasi Kali Ciliwung sebelumnya tertahan karena masalah pengadaan lahan. Pembangunan sudetan kali Ciliwung ke Banjir Kanal Timur yang dibangun pada 2015 lalu molor, ditargetkan baru kelar 2023 mendatang dari target sebelumnya 2019.

Begitu juga dengan dua bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi yang juga belum rampung dari target penyelesaian sebelumnya di akhir 2021.  Hingga kini, konstruksinya belum juga beres.

Mengutip keterangan Kementerian PUPR, normalisasi Kali Ciliwung rencananya mencapai 33,69 kilometer, namun hingga tahun 2017 Kementerian PUPR baru menyelesaikan normalisasi sepanjang 16,19 km.

Di tahun 2022 ini, normalisasi kali Ciliwung baru berjalan 500 meter dari target 1,2 kilometer karena masih ada lahan yang belum dibebaskan.

Nantinya program ini akan segera dilanjutkan setelah ada pembebasan lahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Saat ini Pemprov sudah membebaskan lahan sepanjang Sungai Ciliwung seluas 4,7 ha

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menjelaskan perlu langkah kolaboratif dari hulu ke hilir untuk pengendalian banjir di Ibu Kota Jakarta, melibatkan seluruh pemilik kepentingan.

"Perlu diterjemahkan di lapangan menjadi peran dan tanggung jawab bersama. kebersamaan dan kolaborasi harus terus diupayakan sehingga semua dapat memahami siapa yang sedang bekerja dan program yang dilaksanakan," kata Basuki dikutip, Selasa (25/10/2022).

Master Plan

Kunci penanganan banjir Jakarta adalah kembali ke rencana induk (master plan) Sistem Pengendalian Banjir Jakarta yang disusun oleh Netherlands Engineering Consultants (Nedeco) pada tahun 1973.

Masterplan tersebut telah dikaji ulang sebanyak dua kali. Yaitu, tahun 1997 oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan tahun 2007 melalui program Jakarta Integrated Flood Management Programme (JIFMP).

Selain itu beberapa langkah yang dilakukan Kementerian PUPR untuk memberi dukungan penanganan banjir Jakarta sesuai rencana induk di bagian hulu yakni, pembangunan Bendungan CIawi dan Sukamahi yang ditargetkan selesai akhir 2022.

Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta m3 dan luas genangan 39,40 hektar dengan total biaya pembangunan sebesar Rp 1,32 trliun. Sedangkan bendungan Sukamahi dengan daya tampung 1,68 juta m3 dan luas area genangan 5,23 hektare untuk mereduksi banjir sebesar 15,47 m3/detik

Pembangunan Bendungan Sukamahi sudah direncanakan sejak tahun 1990-an dan mulai dibangun tahun 2017. Total kontrak pembangunannya senilai Rp 673,45 miliar dengan kontraktor pelaksana PT Wijaya Karya-Basuki KSO.

Sementara itu di bagian hilir, tengah dibangun Sudetan Kali Ciliwung-Kanal Banjir Timur yang akan mengalihkan debit Kali Ciliwung ke KBT sebesar 60 m3/detik. Dengan progres konstruksi mencapai 44,21%, sudetan ini direncanakan akan selesai pada April 2023

Keberadaan Bendungan Ciawi, Bendungan Sukamahi, dan Sudetan Kali Ciliwung-KBT akan mengurangi puncak debit banjir di Pintu Air Manggarai sebesar 21 %.

Kementerian PUPR juga tengah membangun Pompa Ancol Sentiong yang berkapasitas 50 m3/detik. Dengan progres konstruksi 49,53% dan target rampung pada Desember 2023, pompa ini akan mengamankan Kel. Kemayoran, Sunter Agung, dan Sunter Jaya di Kec. Tanjung Priok dari risiko banjir

Tahun 2020, Kementerian PUPR juga telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km. Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI.

Hingga tahun ini Kementerian PUPR telah mengerjakan penanganan tanggul sepanjang 3,75 km. Sementara 7,07 km sisanya sedang dalam proses lelang dan ditargetkan selesai pada tahun 2024

Antisipasi Curah Hujan Tinggi Hingga Koordinasi Pemprov DKI-Kementerian PUPR

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan, percepatan program anti banjir ini sebagai antisipasi musim hujan ekstrem  pada Januari-Februari 2023 mendatang.

PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun mulai melakukan koordinasi dan membangun komunikasi kembali dengan Kementerian PUPR. Meski begitu dia menegaskan bukan artinya Gubernur sebelumnya kurang menjalin komunikasi

"Saya gak sebut itu, cuma kelihatannya ada perbedaan sudut pandang saja untuk menyelesaikan permasalahan perkotaan," jelas Yayat kepada CNBC Indonesia, Selasa (25/10/2022).

Dia menjelaskan dari komunikasi dan koordinasi itu membuat program yang sudah direncanakan sebelumnya seperti mengeruk Kali Ciliwung bisa lebih cepat, karena bisa dilakukan tanpa menggunakan anggaran Pemprov DKI Jakarta.

"Membangun komunikasi untuk progres percepatan ini penting untuk menghadapi cuaca ekstrim dan ketidakpastian. pengalaman kita Desember-Januari - Februari itu puncaknya hujan," katanya.

Disini terlihat dimana saat ini Pemprov DKI Jakarta saat ini gencar melakukan pembebasan lahan untuk normalisasi kali Ciliwung. Sehingga Kementerian PUPR yang memiliki anggaran bisa secara praktis melakukan eksekusi mengurangi potensi masalah banjir.

"Paling penting saat ini membuat program jangka pendek, membangun koordinasi dan komunikasi ini upaya konsultasi yang dilakukan PJ Gubernur Heru Budi membangun komunikasi," jelasnya.
cnbc.com