Ketika Lukas Enembe Klaim sebagai Pemilik Freeport

Beranda

...

Berita dan Politik
Ketika Lukas Enembe Klaim sebagai Pemilik Freeport

mabdulkarim

27-09-2022 04:12

Ketika Lukas Enembe Klaim sebagai Pemilik Freeport

Gubernur Papua Lukas Enembe (Foto: Istimewa)
Jakarta, Beritasatu.com – Kuasa hukum Gubernur Papua Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening menjelaskan kliennya memang benar memiliki tambang emas. Bahkan sempat diungkapkan pula soal klaim Lukas sebagai pemilik dari tambang Freeport di Papua.

Stefanus menerangkan, dirinya sempat menanyakan ke Lukas soal kepemilikan tambang emas. Sembari tersenyum, Lukas lalu memberikan respons.

“Dengan senyum dia katakan ‘itu Freeport saya punya, apa kamu ragukan lagi? Freeport itu saya punya. Sebagai gubernur saya punya itu Freeport, masa kamu ragu?’,” ujar Stefanus saat jumpa pers di Jakarta, Senin (26/9/2022).

Namun demikian, Stefanus lalu kembali menanyakan ke Lukas soal ada tidaknya kepemilikan tambang emas di kampung halamannya. Lukas pun membenarkan soal kepemilikan tambang emas di Distrik Mamit, Kabupaten Tolikara, Papua. Adapun tambang tersebut tengah diproses perizinannya.

"'Oh saya punya di kampung ya di Tolikara di Mamit itu sedang dalam proses'," kata Stefanus menirukan jawaban Lukas Enembe.

Dia memastikan, proses perizinan tambang tersebut kini tengah berlangsung. Tidak lupa, dia juga turut mengajak Wakil Ketua KPK Alexander Marwata untuk melihat langsung kepemilikan tambang emas Lukas Enembe di Papua.

"Sekarang prosesnya sedang dibuat semua, dokumentasinya, termasuk videonya dan saya kemarin sudah coba mengajak kalau bisa kita 'karena Pak Marwata yang minta,' mari kita sama-sama ke Mamit kita sama-sama ke Tolikara kita lihat itu tambang," ungkapnya.

Terkait tambang emas, Alexander Marwata menyampaikan pihaknya siap untuk menghentikan penyidikan kasus dugaan suap dan gratifikasi Gubernur Papua Lukas Enembe. Penyidikan kasus tersebut bisa dihentikan jika Lukas mampu membuktikan sumber uang ratusan miliar rupiah yang dia terima tidak melanggar hukum.

“KPK berdasarkan UU yang baru ini bisa menghentikan penyidikan dan menerbitkan SP3, kalau nanti dalam proses penyidikan Pak Lukas itu bisa membuktikan dari mana sumber uang yang puluhan ratusan miliar tersebut, misalnya Pak Lukas punya usaha tambang emas ya sudah, pasti nanti akan kami hentikan,” ujar Alex saat jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (19/9/2022).

Terkait hal itu, Alex, sapaan akrabnya, menegaskan kasus dugaan korupsi Lukas Enembe tidak hanya soal gratifikasi Rp 1 miliar. Dia juga menekankan supaya Lukas Enembe bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan KPK. Alex mendorong agar Lukas dapat menyampaikan klarifikasinya terkait dugaan penerimaan uang ratusan miliar rupiah tersebut.

“Penuhi undangan KPK, panggilan KPK untuk diperiksa. Kami akan melakukan pemanggilan kembali, mohon nanti Pak Lukas dan juga penasihat hukumnya untuk hadir di KPK, ataupun kalau misalnya Pak Lukas ingin diperiksa di Jayapura kami juga mohon kerja samanya agar masyarakat ditenangkan. Kami akan melakukan pemeriksaan secara profesional,” tutur Alex.

https://www.beritasatu.com/news/9815...ca-Selanjutnya

Punya gubenur tapi izin tambang aja masih diproses padahal harusnya udah ada izinnya emoticon-Big Grin

Iut Freeport yang beli Pemerintah Indonesia dengna saham 51% loh dan dikasih juga jatah ke Pemda

Quote:

"Dulu kita mau ambil Freeport. Mayoritas informasi yang saya terima menakutkan. Ini akan guncang Papua, Papua akan lepas, Amerika akan marah," ungkapnya saat memberikan sambutan dalam Acara Puncak HUT ke-7 Partai Solidaritas Indonesia, Rabu (22/12/2021).

Dia mengatakan, selama tiga tahun proses pengambilan saham Freeport ini selalu maju mundur, hingga akhirnya dirinya memerintahkan Menteri untuk "maju".

"Sampai tiga tahun kita kerja ini dan Menteri maju mundur, maju mundur, 'Maju!' saya gitukan," ucapnya.

Dia mengaku, ancaman ini mengerikan. Apalagi, saat dirinya menjabat sebagai Presiden pada 2014 lalu, artinya sudah 41 tahun lebih Freeport beroperasi di Indonesia, namun saham Indonesia masih sangat minim di bawah 10%.

Padahal, lanjutnya, pembelian saham Freeport ini pun bukan dengan menggunakan dana APBN atau pun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karena dalam tiga tahun uang untuk membeli saham Freeport tersebut menurutnya sudah kembali modal.

"Ya memang ngeri karena ini sudah 41 tahun Freeport ini, ternyata nggak ada apa-apanya, padahal kita beli juga nggak pakai uang kita, kita beli pakai uangnya dia. Beli Freeport itu bukan dari uang APBN, uang BUMN juga tidak. Paling kalau mau dalam tiga tahun sudah balik sekarang, US$ 5 miliar lebih dikit," tuturnya.

Dia menuturkan, dengan akhirnya menguasai 51% saham PT Freeport Indonesia, akhirnya Indonesia memiliki kontrol penuh, termasuk untuk memerintahkan pembangunan smelter baru.

"Kita sudah mayoritas, yang menentukan kita. Dulu bikin smelter berpuluh-puluh tahun geleng-geleng terus, sekarang kita sudah 51%, saya perintahkan bangun smelter di Gresik, sudah langsung dimulai," pungkasnya.

Seperti diketahui, Indonesia akhirnya resmi menguasai 51,2% saham PT Freeport Indonesia pada 21 Desember 2018 lalu. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya dokumen dan pelunasan transaksi senilai US$ 3,85 miliar atau sekitar Rp 55,8 triliun. Indonesia mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia ini melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID atau PT Inalum (Persero).

https://www.cnbcindonesia.com/news/20211222163313-4-301240/jokowi-ungkap-ancaman-saat-ambil-saham-freeport-papua-lepas#:~:text=Seperti%20diketahui%2C%20Indonesia%20akhirnya%20resmi,sekitar%20Rp%2055%2C8%20triliun.

Quote:

Untuk diketahui, pemerintah melalui Holding BUMN Pertambangan MIND ID sejatinya sudah resmi mendapatkan jatah 51,2% saham PTFI sejak 2019. Dalam 51,2% saham tersebut, diantara 10%-nya adalah milik Pemerintah Provinsi Papua 3% dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika 7%.

Namun, belakangan ini muncul kembali isu bahwa bagian dari saham 10% milik Papua itu tak kunjung diperoleh oleh Pemprov Papua, khususnya bagian dari 7% milik saham Pemkab.

Dalam siaran tertulis yang diterima CNBC Indonesia, Bupati Mimika Eltinus Omaleng mengklaim bahwa Papua memang sudah mendapat jatah 10% saham Freeport yang akan dibagi ke pemerintah provinsi 3% dan pemerintah kabupaten 7%. Namun, sampai sekarang pemerintah kabupaten belum mendapat saham yang sudah disepakati tersebut.

"Kami menganggap bahwa 7% saham untuk Kabupaten Mimika sudah tidak ada," kata Eltinus dalam keterangan tertulis, Selasa (26/4/2022).

Ia pun menghimbau kepada pemerintah pusat dan MIND agar berlaku adil terhadap daerah tempat operasi Freeport dan daerah yang menjadi bagian langsung dari operasi tambang emas dan tembaga Grasberg.

Caranya, menurut Eltinus, adalah segera merealisasikan 7% saham kepada pemerintah Kabupaten Mimika.

https://www.cnbcindonesia.com/market...-ini-alasannya

Cuam 3% untuk Pemprov Papua emoticon-Hammer2