Judul Asli: "Keras, Tokoh Adat Papua Minta Jokowi Hentikan Periksa Gubernur Papua Lukas Enembe Demi Keutuhan NKRI"

TRIBUNPEKANBARU.COM - Gubernur Papua Lukas Enembe telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.

Namun hal itu dinilai janggal oleh tokoh adat Papua.

Secara mengejutkan, tokoh Adat Papua berani meminta Presiden Joko Widodo memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk segera menghentikan kasus korupsi yang tengah menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe.

Seperti diketahui, KPK memang telah menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi.

Kasus korupsi yang menjerat Lukas Enembe itu pun kini tengah berjalan.

Di lain pihak, penetapan Gubernur Papua Lukas Enembe sebagai tersangka dugaan kasus suap dan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut telah membuat publik gaduh.

Terkait hal itu, Tokoh Adat Papua Ramses Wally meminta Presiden Jokowi untuk perintahkan KPK menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe.

Ramses Wally tampaknya mengungkapkan hal itu bukan tanpa alasan.

Langkah ini menurut Ramses Wally dimaksud demi menjaga persatuan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) di tanah Papua.

"Belum ada tahapan pemeriksaan, tiba-tiba KPK langsung menetapkan LE sebagai tersangka.. Jadi pertanyaan, kenapa bisa terjadi demikian," ujar Ramses Wally kepada Tribun-Papua.com, di Sentani, Kabupaten Jayapura, Sabtu (17/9/2022).

"Sebab secara hukum, untuk menetapkan tersangka, seseorang harus melalui tahapan," sambungnya.

Menurut Ramses, KPK seharusnya mengedepankan asas praduga tak bersalah.

Kemudian, melakukan tahapan pemeriksaan, hingga menentukan status tersangka atau tidak.

"Saya pikir apa yang dilakukan KPK bisa menimbulkan persoalan, sebab bicara soal Pak Lukas Enembe, berarti bicara tentang Papua," ujarnya.

Karena itu, Presiden Jokowi diminta memerintahkan KPK agar menghentikan pemeriksaan terhadap Lukas Enembe.

"Label tersangka ini lebih baik dicabut. Jangan-jangan ada kepentingan dan permainan yang tidak sehat," pungkasnya.

Diketahui, ribuan pendukung Gubernur Papua Lukas Enembe yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Papua Save LE akan menggelar demo damai pada di Jayapura, pada Selasa (20/9/2022).

Tokoh Adat Papua Ramses Wally meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menghentikan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe.

Aksi ini sebagai respon masyarakat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menetapkan Lukas Enembe sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi senilai Rp 1 miliar.

Informasi yang dihimpun Tribun-Papua.com, aksi massa nantinya untuk menolak kriminalisasi KPK terhadap Gubernur Papua.

Nah, apakah Presiden Jokowi akan mau menuruti permintaan Ramses Wally?

Sumber Tribun Medan

https://pekanbaru.tribunnews.com/202...nkri?page=all.

Aksi demo rencananya besok sebagai Aksi Bela Lukas Enembe dan ada penolakan dari berbagai tokoh

Sikap Tolak Rencana Demo Pendukung Lukas Enembe


Para tokoh Papua dalam pertemuan bersamaa saat membuat pernyataan sikap di Obhe Ondo Yanto Eluay, Jl. Bestur Post Kelurahan Sentani Kota, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Minggu (18/9/2022)
Sentani – Rencana pelaksanaan aksi demo oleh para pendukung Lukas Enembe (LE) mendapat penolakan dari belasan tokoh Papua, baik tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.

Penolakan tersebut disampaikan dalam pernyataan sikap yang dibacakan Ketua Peradilan Adat suku Moy Tanah Merah yang juga sebagai Anggota MRP dari Pokja Agama, Benhur Yaboisembut di Obhe Ondo Yanto Eluay, Kota sentani, Kabupaten Jayapura, (18/9/2022).

“Jadi ada 5 poin pernyataan sikap, yang sudah kami sepakati bersama sebagai bentuk penolakan rencana aksi demo yang akan dilakukan oleh pendukung pak LE sebagai Gubernur Papua.” kata Benhur Yaboisembut.

Selain itu, kata Benhur, lewat pernyataan sikap ini ingin memberikan dukungan secara moral kepada KPK untuk memproses secara hukum kepada Lukas Enembe dalam kasus dugaan korupsi.

“ Tentunya kami selaku tokoh adat dan para tokoh-tokoh masyarakat lainnya, ikut mendorong serta akan ikut mengawal pembangunan di Tanah Papua yang bersih dan terbebas dari koruptor,” jelas Benhur Yaboisembut.

Adapun 5 poin pernyataan sikap yang disampaikan belasan tokoh papua yaitu sebagai berikut:

Mari kita berantas korupsi dalam membangun Papua yang bersih dan sejahtera

Kembalikan dana Otsus kepada rakyat Papua

KPK harus tegas dalam memberantas korupsi oleh oknum pejabat di Tanah Papua

Mari kita kawal pembangunan di Tanah Papua yang bersih dan terbebas dari koruptor

Menghimbau kepada masyarakat agar tidak terlibat dan terprovokasi dalam unjuk rasa save LE

Pernyataan sikap diatas, dibuat dan ditandatangani langsung oleh para tokoh yakni Marthen Wasio (Ondoapi Sabron), Jhon Bukwap (Ketua LMA Nimbokrang), Nathan Yaboisembut ( Kepal Suku Sabron Samon), Yoris Yakadewa (Ondoapi Ravenirara), Melianus Wally (kepala Suku Wally), Marthinus Kasuay (Ketua Tim Koordinator Grime Nawa), Bas Nukuboy (Ondoapi Kampung Pongkonoware Doya Lama), Benny Tesya (Kepala Sukus Kampung Nembugresi Selatan).

Musa Samon (Tokoh Pemuda), Steven Kogoya (Mahasiswa Uncen), Magdalena Merabano (Tokoh Perempuan), Soleman Kogoya (Tokoh penggerak Pegunungan Tengah Papua), Benhur Yaboisembut (Ketua Peradilan Suku Moy yang juga sebagai Anggota MRP Pokja Agama).

https://www.pasificpos.com/belasan-t...-pendukung-le/

Demo kayak gini bisa ditunggani kelompok pro-referendum