Gara-gara BBM naik, imbasnya sudah mulai terasa banyak pengusaha transportasi darat khususnya bus, angkot dan sejenisnya mulai menaikan harga seenak perutnya.

Ada sedikit cerita dari TS sebelum masuk ke dalam inti pembahasan, jadi kebetulan saudara TS ada yang hajatan di daerah Sumatera Selatan. Maka untuk melakukan perjalanan karena tiket pesawat mahal, digunakanlah bus AKAP.

Harga tiket bus Rp 375 ribu, saat itu BBM belum naik namun setelah itu pemerintah melakukan serangan siang menjelang sore dengan naiknya BBM, maka dihari keberangkatan pihak bus meminta tambahan ongkos sebesar Rp 50 ribu dikarenakan kenaikan BBM. Itu baru bus AKAP, belum angkot, bus reguler, bahkan tukang ojek minta tips lebih akibat naiknya BBM.



Harga-harga dipasar juga secara perlahan mulai naik, mereka anggap hal itu imbas dari kenaikan BBM. Padahal logikanya itu adalah mencari untung di moment yang tepat, kalau BBM turun apa mereka mau menurunkan harga? Tentu jawabannya tidak, karena akan ada alasan dan seribu jawaban bila hal itu ditanyakan kepada para pengusaha tersebut.

Dari sini sudah terlihat efek domino kenaikan BBM ternyata cukup berpengaruh, tapi ini semua tak lepas dari politikus yang nemanfaatkan peran BBM ini sebagai sesuatu yang cukup penting untuk di subsidi.



Politisi ini mencari untung dari subsidi BBM apalagi dikalangan oposisi yang demo kenaikan BBM namanya akan terkatrol naik dan menjadi pahlawan kaum miskin, BBM murah maka harga transportasi dan bahan sembako di pasar juga dapat murah. Padahal itu semua, adalah semu.

Petahana juga mempermainkan subsidi BBM untuk membuat namanya harum di masyarakat, jadi ketika mereka korup masyarakat tak perduli karena tuntutan rakyat yang selalu menjadi landasan demo itu adalah harga murah, lapangan kerja yang banyak, dan solusinya adalah Subsidi.



Ketika subsidi ini dipenuhi maka masyarakat tutup mata dengan politisi yang korup, hukum yang tak adil, yang penting pendapatan cukup untuk hidup esok hari dengan gaji tinggi.

Sedangkan kita tahu subsidi adalah beban bagi ekonomi negara, tapi jurus subsidi ini adalah jurus ampuh agar dipilih oleh rakyat.

Padahal kalau kita pikirkan kembali dengan logika, BBM di subsidi siapa yang untung?



Tentu masyarakat yang membeli kendaraan pribadi, hingga memaksa pemerintah membuka lahan baru untuk pembangunan jalan.

Dengan adanya pembangunan dan pelebaran jalan, otomatis semakin banyak masyarakat yang ingin membeli kendaraan ujungnya macet dan polusi udara yang berdampak pada kesehatan. Lalu kesehatan juga minta disubsidi oleh pemerintah, maka keuangan negara bisa saja hancur lebur. Tak heran pajak digalakkan, kalau tak cukup ujungnya berhutang.

Tapi kita fokus ke subsidi BBM, siapa yang akhirnya diuntungkan?



Jelas politisi, pengusaha dan yang mempunyai kendaraan pribadi, bahkan mobil bagus juga sibuk antri BBM bersubsidi.

Padahal kalau subsidi BBM dicabut, sebenarnya malah lebih bagus, tak ada lagi pengusaha apapun itu bentuknya menaikkan harga seenak perutnya sendiri, tak ada lagi politisi yang memainkan isu BBM hingga harus nangis-nangis di depan media.

Bahkan tak ada lagi masyarakat membeli kendaraan pribadi hanya untuk gengsi, kalau secara hitungan buntung di pengeluaran bulanan, maka para pekerja lebih baik memakai transportasi umum.



Tapi hal itu tidak mungkin karena subsidi BBM adalah permainan elite politik, mengerakkan massa dengan isu BBM akan lebih mudah karena ada efek domino di dalamnya dimana semua ingin mencari untung.

Lalu yang buntung siapa? Orang yang tak punya kendaraan, hanya pekerja serabutan ketika hendak berbelanja atau naik angkutan umum, ternyata harga pada terkoreksi naik, sedangkan pendapatannya tidak ikut naik.



Maka kalau dilihat dari kacamata ane yang untung adalah orang-orang mampu, kenapa subsidi BBM tidak dicabut saja mengikuti harga pasar.

Biarkan juga pihak swasta membangun pom-pom mereka hingga ke pelosok tanah air, dengan harga pasar yang mereka mainkan.



Toh transportasi umum yang dikembangkan pemerintah lebih banyak menggunakan bahan bakar gas dan listrik. Ini kalau perlu yang disubsidi dengan membuka proyek transportasi umum murah di semua wilayah Indonesia, baik itu bus, kereta, kapal laut dan sebagainya.

Subsidi itu masih perlu namun tidak untuk BBM, apalagi anggaran dan tunjangan pejabat kalau memang pro rakyat juga dihapuskan, dialokasikan dananya ke yang lebih membutuhkan dengan subsidi membuat big data agar sensus penduduk lebih akurat. Jadi kalau ada BLT bisa tepat sasaran, sebenarnya program sudah bagus tapi pelaksanaannya banyak tikus yang bermain. Kalau tikus rumah biasanya diracun dan dihukum mati, tapi tikus kantor kenapa di puja dan dipuji apa lingkungan hukumnya juga sudah kotor?



Tapi tentu pendapat ini bukanlah hal yang pasti benar, karena agan pastinya punya pendapat yang berbeda.

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. Ane c4punk pamit undur diri, See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"


Tulisan : c4punk@2022
referensi : 1
Pic : google