Saya mau post soal ini, mungkin lebih ke ekonomi drpd militer. Lebih ke sebuah sudut pandang mengenai industri hilir dan hulu Indonesia yang saat ini kacau balau, terus ada mantan menteri BUMN yang jadi broker kereta cepat dan juga IKN. Sedikit sejarah, mungkin OOT, kalau mau di take down juga ga masalah.

Alkisah ada seorang menteri, mantan menteri perdagangan di zaman SBY. Nampaknya orang ini adalah titipan dari gerombolan beruang di negeri ini yang pingin cepet kaya tanpa harus bangun industri dsb.
Dia salah satu orang yang menggolkan sebuah "masterpiece" bernama CAFTA, menyatakan bahwa Indonesia sudah siap buat FTA dengan Cina Daratan bersama dengan ASEAN.

Dari satu sudut, AFTA, di ASEAN dengan Indonesia sebagai market dan populasi terbesar, memang ga dirugikan. Tapi dengan behemoth seperti Cina Daratan yang penduduk 4x RI dan punya kapabilitas Industri yang jauh lebih besar? Tentu saja FTA akan sangat merugikan Indonesia.

Kesepakatan ini digolkan pada tahun 2010, dimana setahun setelahnya menteri ini diturunkan lalu diganti menteri yang kiblatnya lebih ke barat. Tapi nasi sudah jadi bubur. Indonesia tidak bisa apa2 lagi, karena untuk membatalkan perjanjian ini hanya ada 2 cara: 1. Semua 10 anggota ASEAN harus setuju untuk keluarkan Cina Daratan dr perjanjian ini. 2. Indonesia sendiri keluar dari ASEAN.

Keduanya tentu saja ga memungkinkan.

https://kemenperin.go.id/artikel/5445/Mendag:-CAFTA-Sulit-Dibatalkan

Pusat sadar kalau CAFTA ternyata merugikan negeri, dan memang dari tahun 2011-2014, pemerintahan lalu berupaya sedemikian rupa buat menegosiasikan perjanjian ini, cuma sepertinya gagal.

"Kita tidak bisa mengkaji ulang atau membatalkanCAFTA. Kita harus menghormati hukum. Ini adalah kesepakatan multilateral. Salah satu upaya agar kita bisa menikmati adalah dengan mendorong investasi Tiongkok di Indonesia. Dalam hal ini, kita harus bersabar agar investasi skala besar dari sana bisa masuk ke dalam negeri," kata Menteri Perdagangan Gita Wiryawan usai mengikuti diskusi tentang Indonesia Incorporated 2013 and Beyond di Jakarta, Jumat (11/1).

Sang Menteri yang diplot buat merevisi perjanjian inipun hanya bisa bersabar dan menyerah karena sudah disegel perjanjiannya.

Masuk ke pemerintahan baru, pemerintahan Joko Widodo, juga mewarisi hal yang sama. Makanya pemerintahan yang baru berupaya buat mendatangkan banyak investasi dari Cina Daratan, termasuk diantaranya adalah KA Cepat Bandung-Jakarta itu.

Akibat dari kebijakan CAFTA pada saat itu, industri manufaktur Indonesia sejak 2012 turun terus secara signifikan persentasenya terhadap GDP. Yang naik adalah service industry.
Gudang2 yang dulunya tempat home industry di kawasan Jawa Barat dan Jawa Tengah, beralih fungsi jadi gudang penyimpanan produk2 impor dari Cina Daratan.
Karena jauh lebih mudah dan murah buat ngurusin gudang barang impor dan tinggal jual daripada bangun industri hilir oleh pengusahanya juga.

Lucunya adalah, kalau kita ambil barang dari Amerika atau Eropa, bea dan pajaknya sangat tinggi. Sementara, kalau produk impor Cina Daratan bisa masuk lebih mudah asal ada dokumen COO atau FTA. Padahal pasar kita menengah ke bawah itu lebih besar dan mereka consume low-end product yang selama ini dipegang oleh produk2 Cina Daratan.
Sementara High end product dari Amerika atau Eropa dipajaki sedemikian tinggi, sehingga ga memungkinkan buat impor teknologi dari mereka dan assembling di Indonesia.

Lalu apa solusinya?
Menurut saya mending RI keluar saja dari ASEAN. ASEAN tanpa Indonesia itu kurang relevan di dunia. Daripada harus bergabung dengan organisasi yang justru ga memberikan benefit apapun juga.
ASEAN sendiri semakin lama semakin susah buat mufakat.
Jadi lama2 juga jadi lame duck organization yang merugikan.