- Beranda
- Berita dan Politik
Saat Reses, Anggota DPR Temukan Banyak BUMN yang Rugi
...
TS
4sodasodi
Saat Reses, Anggota DPR Temukan Banyak BUMN yang Rugi
Saat Reses, Anggota DPR Temukan Banyak BUMN yang Rugi
Anggota DPR meminta direksi perusahaan BUMN serius bekerja
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah perusahaan BUMN yang terus mengalami kerugian. Rudi menjelaskan, temuan itu diketahui saat masa reses dan bertemu dengan sejumlah perusahaan BUMN.
Rudi menjelaskan, pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh.
Salah satu perusahaan yang mengalami kerugian yakni PTPN I. Padahal, PTPN I ini mengelola lahan kelapa sawit seluas 23 ribu hektare.
"Bagaimana manajemen mereka (PTPN I) ini, saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektare sampai 100 hektare, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektar kok rugi? Nah itu yang kita sorotin dan kita minta jawaban dari mereka,” ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).
1. Rudi Hartono heran PT Adhi Karya tak bisa raup keuntungan ratusan miliar
Saat Reses, Anggota DPR Temukan Banyak BUMN yang Rugi
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)
Dalam kesempatan itu, Rudi juga menyoroti keuntungan PT Adhi Karya yang hanya puluhan miliar. Padahal, kata dia, perusahaan BUMN lainnya pada 2021 melaporkan mendapat keuntungan ratusan miliar.
Dia kemudian mempertanyakan keuntungan anak perusahaan yang Adhi Karya miliki.
"Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu," ucap dia.
2. Negara bisa kolaps bila terus tanggung kerugian BUMN
Lebih lanjut, Rudi Hartono mengatakan, negara bisa kolaps apabila terus menanggung kerugian BUMN. Oleh karena itu, dia meminta direksi perusahaan BUMN untuk serius bekerja.
"Jadi, kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (Negara) bisa kolaps,” kata dia.
3. Harga pupuk yang diproduksi oleh BUMN diharapkan bisa murah
Rudi kemudian meminta kepada BUMN yang memproduksi pupuk agar harganya bisa murah. Hal itu agar masyarakat mampu membelinya.
"Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada. sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” imbuhnya.
https://www.idntimes.com/news/indone...-rugi?page=all
Waduh gimana pak
Anggota DPR meminta direksi perusahaan BUMN serius bekerja
Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi VI DPR RI, Rudi Hartono Bangun mengatakan, pihaknya menemukan sejumlah perusahaan BUMN yang terus mengalami kerugian. Rudi menjelaskan, temuan itu diketahui saat masa reses dan bertemu dengan sejumlah perusahaan BUMN.
Rudi menjelaskan, pertemuan itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dengan jajaran Eselon I Kementerian BUMN, Direksi PT Pupuk Indonesia (Persero), perwakilan Direksi PT Pupuk Iskandar Muda, Direksi PT PTPN III (Persero) (Holding), Direksi PT PTPN I, Direksi PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Direksi PT Hutama Karya (Persero), Direksi PT Adhi Karya (Persero), Direksi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, di Banda Aceh.
Salah satu perusahaan yang mengalami kerugian yakni PTPN I. Padahal, PTPN I ini mengelola lahan kelapa sawit seluas 23 ribu hektare.
"Bagaimana manajemen mereka (PTPN I) ini, saya lihat dan saya duga ada ketidakberesan dengan manajemen mereka, baik di tingkat direksi ataupun administrasinya, karena pembandingnya adalah swasta. Yang swasta saja punya lahan, misalnya 10 hektare sampai 100 hektare, mereka untung, kenapa mereka (PTPN I) dengan luas lahan 23.000 hektar kok rugi? Nah itu yang kita sorotin dan kita minta jawaban dari mereka,” ujar Rudi dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).
1. Rudi Hartono heran PT Adhi Karya tak bisa raup keuntungan ratusan miliar
Saat Reses, Anggota DPR Temukan Banyak BUMN yang Rugi
Anggota DPR RI Fraksi NasDem, Rudi Hartono Bangun (dok. Pribadi)
Dalam kesempatan itu, Rudi juga menyoroti keuntungan PT Adhi Karya yang hanya puluhan miliar. Padahal, kata dia, perusahaan BUMN lainnya pada 2021 melaporkan mendapat keuntungan ratusan miliar.
Dia kemudian mempertanyakan keuntungan anak perusahaan yang Adhi Karya miliki.
"Ini yang kita pertanyakan juga dengan manajemen atau direksinya, bagaimana mereka mempola atau mengaturnya itu," ucap dia.
2. Negara bisa kolaps bila terus tanggung kerugian BUMN
Lebih lanjut, Rudi Hartono mengatakan, negara bisa kolaps apabila terus menanggung kerugian BUMN. Oleh karena itu, dia meminta direksi perusahaan BUMN untuk serius bekerja.
"Jadi, kalau BUMN merugi, negara ini pakai apa nanti ya bayar utangnya? (Negara) bisa kolaps,” kata dia.
3. Harga pupuk yang diproduksi oleh BUMN diharapkan bisa murah
Rudi kemudian meminta kepada BUMN yang memproduksi pupuk agar harganya bisa murah. Hal itu agar masyarakat mampu membelinya.
"Jadi kita minta ke Pupuk Indonesia, agar bisa pupuk subsidi juga yang terjangkau dan stoknya ada. sekarang ini masalah mereka kesulitan dengan harga mahal dan stoknya tidak ada,” imbuhnya.
https://www.idntimes.com/news/indone...-rugi?page=all
Waduh gimana pak
extreme78 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
1.7K
23
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.9KThread•41.5KAnggota
Tampilkan semua post
supremacist
#8
Kebetulan ane pernah jadi konsultan manajemen, dan beberapa klien dulu BUMN.
Ane sendiri heran dengan power dan kapasitas yang dimiliki kok bisa rugi, tapi in a nutshell ini hasil pengamatan ane:
1. Kebanyakan VP ke atas (termasuk direksi dan komisaris) itu memang orang-orang yang naik secara politis, bukan kemampuan. Ada beberapa pro-hire dari swasta, ex konsultan (BCG, McKinsey dll) tapi ini minoritas, dan biasanya di dalam mereka disingkirkan/dikriminalisasi. Akhirnya pada balik ke swasta.
2. Banyak sekali kepentingan politis di BUMN, internal maupun eksternal, yang internalnya terkait jabatan, yg eksternal biasanya bagi-bagi proyek ke orang-orang DPR, partai politik, kementrian BUMN. Menteri BUMN juga semuanya orang bisnis dari zaman dulu sampe sekarang. Jadi banyak yang memanfaatkan BUMN ke proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dan direksi tentunya tidak bisa berkata tidak kalau perintahnya dari atas.
3. Ketidakefisienan dan kolusi yang dibiarkan, banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan karyawan BUMN, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah pensiun, sehingga banyak proyek proyek yang tidak perlu.
4. Tidak ada rencana strategis yang berkelanjutan, terkait point 1, karena jabatan VP keatas bersifat politis, maka tidak ada rencana strategis yang bisa berjalan lebih dari 3 tahun, ganti manajemen, ganti pula kebijakan dan rencana. Termasuk orang-orangnya.
Menurut ane satu-satunya cara, BUMN dibubarkan saja, termasuk kementriannya. Terus dipegang oleh profesional murni, kalau perlu orang asing. Seperti Temasek dan Aramco.
BUMN jangan dipegang menteri, apalagi menteri yang emang pekerjaan sehari-harinya pedagang dan makelar. Harus dipegang sama CEO profesional.
Dan BUMN harus benar-benar murni bersih dari kepentingan politik.
Ane sendiri heran dengan power dan kapasitas yang dimiliki kok bisa rugi, tapi in a nutshell ini hasil pengamatan ane:
1. Kebanyakan VP ke atas (termasuk direksi dan komisaris) itu memang orang-orang yang naik secara politis, bukan kemampuan. Ada beberapa pro-hire dari swasta, ex konsultan (BCG, McKinsey dll) tapi ini minoritas, dan biasanya di dalam mereka disingkirkan/dikriminalisasi. Akhirnya pada balik ke swasta.
2. Banyak sekali kepentingan politis di BUMN, internal maupun eksternal, yang internalnya terkait jabatan, yg eksternal biasanya bagi-bagi proyek ke orang-orang DPR, partai politik, kementrian BUMN. Menteri BUMN juga semuanya orang bisnis dari zaman dulu sampe sekarang. Jadi banyak yang memanfaatkan BUMN ke proyek-proyek yang tidak menguntungkan. Dan direksi tentunya tidak bisa berkata tidak kalau perintahnya dari atas.
3. Ketidakefisienan dan kolusi yang dibiarkan, banyak sekali kerajaan-kerajaan kecil yang didirikan karyawan BUMN, baik yang masih menjabat ataupun yang sudah pensiun, sehingga banyak proyek proyek yang tidak perlu.
4. Tidak ada rencana strategis yang berkelanjutan, terkait point 1, karena jabatan VP keatas bersifat politis, maka tidak ada rencana strategis yang bisa berjalan lebih dari 3 tahun, ganti manajemen, ganti pula kebijakan dan rencana. Termasuk orang-orangnya.
Menurut ane satu-satunya cara, BUMN dibubarkan saja, termasuk kementriannya. Terus dipegang oleh profesional murni, kalau perlu orang asing. Seperti Temasek dan Aramco.
BUMN jangan dipegang menteri, apalagi menteri yang emang pekerjaan sehari-harinya pedagang dan makelar. Harus dipegang sama CEO profesional.
Dan BUMN harus benar-benar murni bersih dari kepentingan politik.
donal.duck. dan 13 lainnya memberi reputasi
14
Tutup