Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia masih cukup tergantung dalam pembiayaan asing karena kapasitas di dalam negeri masih belum mumpuni. Bahkan, dana kelolaan jangka panjang di sektor keuangan domestik hanya 14%.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam webinar bertajuk Literasi Keuangan Indonesia Terdepan (LIKE IT), Jumat (12/8/2022).

"Sektor yang memiliki kemampuan akumulasi jangka panjang seperti asuransi, dana pensiun, kontribusi atau porsi di dalam sektor keuangan hanya 14%," jelas Sri Mulyani.

Oleh karena itu, memperdalam sektor keuangan di dalam negeri, kata Sri Mulyani saat ini merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan untuk mengumpulkan dan memobilisasi dana dalam jangka panjang yang kuat dan kredibel.

"Ini PR yang tidak mudah, masyarakat masih perlu dibangun literasi dan kepercayaan terhadap instrumen keuangan dan lembaga-lembaga keuangan," ujarnya.

Selain itu, peranan Kementerian Keuangan dalam mengelola fiskal, juga memperkenalkan instrumen-instrumen keuangan, dalam hal ini yang mampu untuk dilihat oleh para investor terutama investor ritel

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani juga terus mengenalkan instrumen baru di luar deposito dan tabungan, seperti surat berharga negara (SBN) dan SBN Syariah Negara atau sukuk, yang jangka waktunya dibuat lebih panjang.

Sejak 2018, pemerintah konsisten menerbitkan instrumen sukuk hijau atau green sukuk yang diterbitkan secara global, dengan nilai mencapai US$ 5 miliar. Namun ini lebih banyak didominasi oleh investor internasional atau global.

"Kita memang kemudian bisa jadi salah satu negara emerging market yang mampu memposisikan dan memanfaatkan kesempatan dengan meningkatnya awareness atau kebutuhan mencari instrumen yang sifatnya care ke lingkungan atau green investment," jelas Sri Mulyani.

https://www.cnbcindonesia.com/news/2...yang-tak-mudah

Top bu