Sri Mulyani Sebut Ngawur, Luhut Bilang Sakit Jiwa : Indonesia Tak Sama Dengan Sri Lanka!

Sri Mulyani dan Luhut menyebut masyarakat "ngawur" sebut Indonesia bakal ngikut jejak Sri Lanka lantaran utang yg sudah capai Rp 7.002,24 triliun.
Luhut bahkan menyebut masyarakat yg menyamakan situasi Indonesia dengan Sri Lanka, "sakit jiwa".

Pernyataan luhut bertumpu pada kuatnya ekonomi Indonesia yg diukur berdasarkan positifnya kinerja perdagangan luar negeri selama 26 bulan berturut-turut.

Meminjam data terkahir BPS, luhut menyebut, kinerja perdagangan pada Juni 2022 surplus US$ 5 miliar dikarenakan positifnya nilai ekspor US$ 26.09 miliar, lebih tinggi dari impor US$ 21 miliar.

Meskipun data kinerja perdagngan terkahir BPS mencatat untung, bukan berarti niali untung tersebut menjadi dasar kepantasan Luhut menyebut, risiko utang Indonesia kategori aman.

Secara teoritik, salah satu standar aman utang paling layak adalah membandingkan total utang dengan kemampuan negara dalam menghasilkan Dollar AS dari proses ekspor. Jika nilai ekspornya tinggi, maka semakin baik rasio kemampuan negara melunasi hutang.

Untuk mengukur hal tersebut, teori ekonomi makro menyodorka rasio Debt to Service Ratio (DSR). Secara rigid, DSR merujuk pada jumlah cicilan pokok utang luar negeri dan bunga dibagi dengan jumlah penerimaan pendapatan ekspor.

BI mencatat, saat ini DSR Indonesia 41,4%. DSR tersebut menunjukan bahwa risiko utang Indonesia tidak aman. Berada pada level risiko gagal bayar utang "lampu kuning menuju lampu merah". Jauh melampaui batas aman yg disodorkan IMF dan International Debt Relief (IDR) dengan rasio layak sebesar 25%-35%.

Dengan, kenyataan ini, rakyat berhak berbalik "menyumpal" mulut Luhut. DSR yg darurat menunjukan pikiran rakyat sehat. Sebaliknya, Luhut yg tidak waras, sakit jiwa !!!

Selain Luhut, Sri Mulyani juga keliru menyebut utang Indonesia aman. Seperti yg beredar di media masa, "menteri keuangan terbalik" menggunakan Cadangan Devisa dan PDB sebagai indikator utama standar aman utang.

Menurutnya, mengutip data BI, Sri Mulyani menyebut, cadangan devisa Indonesia Juni 2022, US$ 136.4 miliar. Jumlah tersebut melampaui standar aman internasional untuk penuhi kebutuhan bayar cicilan utang lebih dari 3 bulan dan bayar impor lebih dari 7 bulan.

Berbeda dengan Sri Lanka. Nilai cadangan devisa Maret 2022 US$ 1.72 miliar sementara utang yg harus dibayar US$ 51 miliar. Maka pantas bila terjadi krisis.

Sekilas terbaca masuk akal. Secara kuantitatif bisa diterima. Tapi jika dibedah secara kualitatif dengan memilah sumber dan struktur cadangan devisa Indonesia, barulah terbongkar boroknya. Dengan jumlah cadangan devisa sebanyak itu, tidak ada yg dimiliki oleh Indonesia selain uang panas.

Kenapa ? Karena mayoritas cadangan devisa nasional bersumber dari utang yg diperoleh dari penjualan surat utang (oblogasi) pemerintah atas nama investas di pasar uang.

Teori ekonomi makro menjelaskan, cadangan devisa diperoleh dari kinerja neraca pembayaran, sementara kinerja neraca pembayaran, salah satunya, diperoleh dari transaksi modal dan finansial.

BI menyebut, Kinerja transaksi modal dan finansial pada triwulan I 2022 tetap terjaga di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi akibat krisi goobal saat ini. Hal tersebut dibuktikan lewat membaiknya defisit dari US$ 2.2 miliar pada periode sebelumnya menjadi US$ 1,7 miliar (0,5% dari PDB).

Perbaikan dikarenakan optimisme investor terhadap prospek pemulihan ekonomi domestik dan iklim investasi sehingga mendorong peningkatan aliran masuk neto investasi pada pembelian surat utang negara secara langsung pada sebesar US$ 4,5 miliar, lebih besar dibandingkan dengan capaian pada triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar US$ 3,8 miliar.

Bagi pemerintah pencapaian ini adalah prestasi. Tapi bagi saya "sangat memalukan". Sebesar apapun penerimaan dari penjualan obligasi, tetap saja rentan, pasalnya, bahasa lain dari penerimaan tersebut adalah "pemerintah berhasil mengambil utang dari investor di pasar lewat penjualan obligasi".

Selanjutnya penerimaan dari utang obligasi tersebut, memicu kenaikan cadangan devisa pada juni 2022 menjadi US$ 136.4 miliar. Kemudian, cadangan devisa yg sumbernya berasal dari dorongan utang itu, disebut aman karena mampu melunasi utang indonesia di atas standar 3 bulan secara internasional.

Sekali lagi, memalukan. Cadangan devisa yg dijadikan standar aman utang, ternyata bersumber dari dorongan utang. Jadi utang digunakan untuk membayar utang. Gali lubang tutup jurang !!!

Selanjutnya, Sri Mulyani menggunakan PDB sebagai standar aman utang. Data kemenkeu menyebut, rasio utang terhadap PDB saat ini capai 38.88%, masih jauh dari batas maksimal 60%.

Berbeda dengan Sri Lanka yg utang terakhirnya capai US$ 51 miliar. Lampu merah karena rasionya terhadap PDB capai 60.85%.

Soal standar kegentingan utang, jelas tertuang dalam pasal 12 ayat 3 UU No. 17 tahun 2003 tentang keuangan negara. Batas bahaya utang terhadap PDB 60%.

Selama ini masyarakat hanya memahami, utang dikatakan aman jika rasionya terhadap PDB di bawah 60%. Tapi jarang ada yg tau, pakah PDB itu sendiri layak dijadikan standar aman utang ? Apakah PDB itu adalah rasio logis untuk menilai kemampuan pemerintah melunasi utangnya ?

Penerapan debt to GDP (PDB) ratio sendiri diadopsi dari standar yang dibuat oleh IMF dan World Bank. IMF merumuskan bahwa kondisi debt to GDP ratio yang aman adalah 26%–58%. sSementara World Bank menetapkan batas aman utang antara 21%– 49%. Indonesia sendiri tidak merujuk keduanya, karen standar gentingnya 30-60%.

Dalam ilmu ekonomi, PDB merupakan output atas seluruh unit usaha yg ada dalam wilayah negara tertentu, yg tidak berbentuk cash, melainkan hanya merupakan perhitungan semata.

Sementara definisi PDB menurut IMF adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDB dirumuskan dalam persamaan:

PDB = C+ G + I + (X-M)

Karena hanya merupakan perhitungan semata, maka PDB tidak dapat dijadikan ukuran pembanding rasio utang pemerintah. Jika rasio utang/PDB rendah tidak berarti bahwa negara memiliki kemampuan yang tinggi untuk melunasi utang-utangnya, sebab PDB sendiri tidak berbentuk cash.

Sederhananya, kalau tidak punya cash, lalu pemerintah mau ambil duit dari mana buat bayar utang. Meskipun rasio utang cuma 10% terhadap PDB, kalau tidak punya cash saat jatuh tempo, pasti tidak bisa dibayar. Apalagi sampai rasionya menyentuh 38.88% terhadap PDB seperti saat ini.

Permasalahan ini adalah persoalan klasik yg menjadi salah satu fokus perdebatan dalam lungkup ilmu ekonomk. Maka menjadi wajar, pasca reformasi, banyak pihak yg menyerukan adanya pembentukan perppu untuk mengganti PDB sebagai rujuk patokan aman utang.

Apalagi ditengah kebijakan politik kebijakan anggaran (APBN) pemerintah yg selalu menyerukan penambahan utang. Tercermin dari Rp 840, 2 triliun atau 4.85% terhadap PDB (melampui batas maksimum 3% UU No 17 Tahun 2003).

Untuk melunasi defisit tersebut, pemerintah menetapkan ambil utang baru Rp 973.6 triliun. Sebagiannya juga diperuntukan bayar cicilan bunga utang lama Rp 409.5 triliun (belum pokok). Gali lubang tutup lubang.

Risiko juga meliputi defisit keseimbangan primer APBN 2022 Rp 462.2 triliun. Secara teoritiakl defisit primer menunjukan bahwa indonesia tidak punya uang sebanyak Rp 462.2 triliun hanya untuk bayar bunga utang. Maka harus ambil utang baru untuk bayar bunga utang. Gali lubang tutup jurang !!!

Ini menunjukan tren pengambilan utang pemerintah Jokowi selain meningkag tajam, juga berda pada level risiko yg sangat tidak aman. Niscaya sangat mengancam jika standar aman atau kemampuan melunaskan, hanya merujuk ke asumi atau perhitungan cadangan devisa dan PDB tanpa ada cash. Bisa terjadi defult debt.

Maka wajar masyarakat menyamakan kondisi Indonesia dengan Sri Lanka. Pikiran masyarakat sehat. Proporsional dalam mengkritik. Bahwa bukan mustahil Indonesia berpotensi nyusul Sri Lanka. Apalagi jatu tempo bunga utang besar-besaran ada di oktober nanti !!!

Sumber :

https://www.google.com/amp/s/bisnis....it-jiwa-kenapa

https://www.google.com/amp/s/m.repub.../amp/rey2zb349