Orang Dalam Ungkap Kondisi ULMWP Benny Wenda, Tokoh Papua Barat: Pecah Kiri Kanan
Selasa, 12 Juli 2022 19:04
TOKOH ULMWP - Wakil Ketua ULMWP Octavianus Mote mengungkapkan bahwa ULMWP terpecah. 


POS-KUPANG.COM - Wakil Ketua United Liberation Movement for West Papua ( ULMWP ) Octavianus Mote membeberkan kondisi internal Pemerintahan Sementara Persatuan untuk Pembebasan Papua Barat pimpinan Benny Wenda.
Menurut Octavianus Mote, ULMWP tidak kuat. "Di dalam ULMWP sendiri tidak kuat," kata Octavianus Mote melalui video yang diunggah akun ULMWP News @KagoyaSilas.
Octavianus Mote juga menyebut ULMWP pecah. Presiden Sementara Papua Barat Benny Wenda sebagai pemicunya.
" ( ULMWP ) di bawah kepemimpinan Benny pecah kiri kanan," ucap Octavianus Mote dalam video berdurasi 2 menit 20 detik tersebut.
Dia mengatakan, saat ini perjuangan hanya dikendalikan oleh satu kelompok yang berasal dari satu kampung.
"Mereka itu yang hanya mendengar dia (Benny Wenda)," sebut Octavianus Mote.

Dia juga mengungkapkan bahwa dukungan negara lain di forum Perserikatan Bangsa Bangsa atau PBB juga sudah berkurang.
"Yang terjadi di PBB, dari 7 negara, hanya 1 saja yang pidato. Enam lainnya sudah menghilang. Dari yang ada di tangan saja enam sudah terbang jauh," beber Octavianus Mote.
Menurutnya, berkurangnya dukungan dari negara-negara menandakan kemenangan diplomasi pihak musuh.

"Itu kemenangan diplomasi pihak musuh. Mestinya konsen kita di situ," katanya.
Octavianus Mote mengatakan, banyak pihak menuntut agar dilakukan rekonsiliasi. 
"Jadi dimana-mana tuntutannya adalah rekonsilaiasi. Itu yang sangat vital. Mestinya itu yang diutamakan," tandas Octavianus Mote.
Dia menyebut faktor pemicu keretakan ULMWP.
Menurutnya, keputusan bos KKB Papua Benny Wenda mengumumkan pembentukan pemerintahan sementara ternyata bukan merupakan keputusan sidang istimewa ULMWP. 
Octavianus Mote menjelaskan bahwa ada tiga komponen yang mengikuti sidang istimewa membahas pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.
"Sejauh ini dari 3 komponen yang ikut dalam rapat itu, satu kompenen ajukan argumen sangat signifikan, menyatakan bahwa ini belum waktunya," katanya.
"Tapi yang lain mendesak bahwa kalau gitu masukkan menjadi agenda untuk dibicarakan. Dan keputusan final waktu itu adalah menunda," tambah Octavianus Mote.
Namun, lanjut Octavianus Mote, tiba-tiba Benny Wenda membuat pengumuman pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.

 "Tiba-tiba Benny Wenda mengumumkan. Itu membuat saya sebagai wakil ketua dan komponen yang ikut rapat, semua terkejut," ujarnya.
"Karena tidak ada yang memberi mandat kepada Benny Wenda untuk mengumumkan pada 1 Desember 2020," terang Octavianus Mote.
Menurut Octavianus Mote, begitu diumumkan Benny Wenda jauh dari keputusan sidang istimewa, terjadi pro kontra dan perdebatan yang luar biasa.
"Apakah ini secara terbuka kita tolak atau...Supaya musuh tidak memanfaatkan, nanti kita bicara saja. Itu yang sedang terjadi sekarang," ujar Octavianus Mote.
Sebelumnya diberitakan, pada Desember 2020, Benny Wenda mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat.
Pemerintahan Sementara Papua Barat beroperasi menurut sistem presidensial, diatur oleh prinsip-prinsip Demokrasi Hijau.
Kabinet penuh yang memimpin 12 departemen di lapangan di Papua Barat diumumkan pada 1 Mei 2021. (*)

https://kupang.tribunnews.com/2022/0...kanan?page=all