- Beranda
- The Lounge
Demokrasi : Sebuah Tatanan Yang Masih Sekedar Utopia
...
TS
albyabby91
Demokrasi : Sebuah Tatanan Yang Masih Sekedar Utopia
Demokrasi : Sebuah Tatanan Yang Masih Sekedar Utopia
Perhelatan pemilihan umum untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota parlemen masih dua tahun lagi tetapi riak-riaknya nampaknya telah mulai terasa. Di sana-sini, banyak orang membicarakan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan mewarnai perhelatan lima tahunan itu. Jagat media massa tak henti-hentinya mempublikasikan prestasi dan sebaliknya juga kontroversi dan berbagai nama, yang di proyeksikan bakal menjadi opsi untuk dipilih bagi merepresentasekan kehendak dan kedaulatan rakyat.
Jajaran nama-nama populer semisal Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa dan Waketum DPR RI), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat), Jenderal Andika Perkasa (Panglima TNI), Puan Maharani (Ketua DPR RI) hingga nama-nama lain yang juga mencuat seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian dan Ketum Partai Golongan Karya), Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmatyo, Ekonom senior Rizal Ramli sampai Menko Polhukam Mahfud MD menjadi langganan para lembaga survey untuk dipajang.
Di sisi lain, gelombang penolakan presidensial treshold (ambang batas pencalonan presiden) yang saat ini dipasang sebesar 20% juga semakin menguat. Salah satu tokoh penggagasnya adalah Filsuf dan Pengamat Politik Rocky Gerung. Tidak tanggung-tanggung dia bahkan menyerukan untuk memboikot pemilu 2024 jika MK tidak mengambulkan gugatan presidesial treshold menjadi 0% yang dia dan beberapa tokoh lainnya ajukan. Bahkan meski dianggap sinisme bagi sebagian pihak namun Rocky menginisiasi pembentukan Liga Boikot Pemilu (LBP) yang agendanya adanya membatalkan presidensial treshold melalui kekuatan rakyat.
Beberapa fenomena diatas jika dicermati secara mendalam adalah gejala yang menunjukan bahwa demokrasi bukanlah sebuah tatanan ideal bagi sistem pemerintahan dan kenegaraan kita. Tidak banyak hal yang berubah menjadi lebih baik bagi bangsa ini sejak gelombang reformasi tahun 1998 yang menggulingkan pemerintahan Soeharto dengan dalih menentang otoritarianisme dan korupsi.
Keadaan setelah 20 tahun lebih demokrasi dan kebebasan sipil ini dijalankan belum menunjukan tanda-tanda yang signifikan membaik. Meski keran demokrasi telah selebar-lebarnya dibuka yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik di segala bidang termasuk juga politik dan pemerintahan, namun carut-marut masih saja terjadi. Kedaulatan yang katanya ada ditangan rakyat dan sering dieluk-elukan itu ternyata adalah utopia semata. Hasil pembangunan meski secara fisik telah begitu nampak terpampang namun tidak memiliki dampak yang sama masifnya dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pada gilirannya, semua hal ini tidak memberikan feedback yang cukup untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah apakah demokrasi sudah memberikan pengaruh yang banyak bagi kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang katanya punya kedaulatan tertinggi atas negara ini? Apakah demokrasi membuat makin banyak rakyat jelata yang yang tertidur pulas tanpa berpikir besok mau makan apa? Apakah demokrasi ini membuat para pemuda di usia produktif tidak galau lagi mencari lapangan pekerjaan? Dan apakah-apakah yang lainnya yang mungkin saja demokrasi tidak memberi dampak apa-apa.
Demokrasi bisa saja hanyalah sebuah teori yang utopis. Keinginan-keingin yang membayangi pikiran-pikiran kita tentang dunia yang menyerupai surga, tetapi rupanya kita sedang tertidur oleh buaian itu dan saat terbangun kita menyadari realita yang sebenarnya.
*===*
Kendari, 7 Juni 2021
Written by Ali Marwan
Founder, Positive Vibes91
Perhelatan pemilihan umum untuk memilih presiden/wakil presiden dan anggota parlemen masih dua tahun lagi tetapi riak-riaknya nampaknya telah mulai terasa. Di sana-sini, banyak orang membicarakan sejumlah tokoh yang digadang-gadang akan mewarnai perhelatan lima tahunan itu. Jagat media massa tak henti-hentinya mempublikasikan prestasi dan sebaliknya juga kontroversi dan berbagai nama, yang di proyeksikan bakal menjadi opsi untuk dipilih bagi merepresentasekan kehendak dan kedaulatan rakyat.
Jajaran nama-nama populer semisal Anies Rasyid Baswedan (Gubernur DKI Jakarta), Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan RI), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah), Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Muhaimin Iskandar (Ketum Partai Kebangkitan Bangsa dan Waketum DPR RI), Agus Harimurti Yudhoyono (Ketum Partai Demokrat), Jenderal Andika Perkasa (Panglima TNI), Puan Maharani (Ketua DPR RI) hingga nama-nama lain yang juga mencuat seperti Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian dan Ketum Partai Golongan Karya), Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmatyo, Ekonom senior Rizal Ramli sampai Menko Polhukam Mahfud MD menjadi langganan para lembaga survey untuk dipajang.
Di sisi lain, gelombang penolakan presidensial treshold (ambang batas pencalonan presiden) yang saat ini dipasang sebesar 20% juga semakin menguat. Salah satu tokoh penggagasnya adalah Filsuf dan Pengamat Politik Rocky Gerung. Tidak tanggung-tanggung dia bahkan menyerukan untuk memboikot pemilu 2024 jika MK tidak mengambulkan gugatan presidesial treshold menjadi 0% yang dia dan beberapa tokoh lainnya ajukan. Bahkan meski dianggap sinisme bagi sebagian pihak namun Rocky menginisiasi pembentukan Liga Boikot Pemilu (LBP) yang agendanya adanya membatalkan presidensial treshold melalui kekuatan rakyat.
Beberapa fenomena diatas jika dicermati secara mendalam adalah gejala yang menunjukan bahwa demokrasi bukanlah sebuah tatanan ideal bagi sistem pemerintahan dan kenegaraan kita. Tidak banyak hal yang berubah menjadi lebih baik bagi bangsa ini sejak gelombang reformasi tahun 1998 yang menggulingkan pemerintahan Soeharto dengan dalih menentang otoritarianisme dan korupsi.
Keadaan setelah 20 tahun lebih demokrasi dan kebebasan sipil ini dijalankan belum menunjukan tanda-tanda yang signifikan membaik. Meski keran demokrasi telah selebar-lebarnya dibuka yang ditandai dengan meningkatnya partisipasi publik di segala bidang termasuk juga politik dan pemerintahan, namun carut-marut masih saja terjadi. Kedaulatan yang katanya ada ditangan rakyat dan sering dieluk-elukan itu ternyata adalah utopia semata. Hasil pembangunan meski secara fisik telah begitu nampak terpampang namun tidak memiliki dampak yang sama masifnya dengan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Pada gilirannya, semua hal ini tidak memberikan feedback yang cukup untuk kesejahteraan rakyat pada umumnya.
Yang menjadi pertanyaan kita saat ini adalah apakah demokrasi sudah memberikan pengaruh yang banyak bagi kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat yang katanya punya kedaulatan tertinggi atas negara ini? Apakah demokrasi membuat makin banyak rakyat jelata yang yang tertidur pulas tanpa berpikir besok mau makan apa? Apakah demokrasi ini membuat para pemuda di usia produktif tidak galau lagi mencari lapangan pekerjaan? Dan apakah-apakah yang lainnya yang mungkin saja demokrasi tidak memberi dampak apa-apa.
Demokrasi bisa saja hanyalah sebuah teori yang utopis. Keinginan-keingin yang membayangi pikiran-pikiran kita tentang dunia yang menyerupai surga, tetapi rupanya kita sedang tertidur oleh buaian itu dan saat terbangun kita menyadari realita yang sebenarnya.
*===*
Kendari, 7 Juni 2021
Written by Ali Marwan
Founder, Positive Vibes91
Sumber Pendukung :
https://www.google.com/amp/s/amp.sua...pung-dan-sumut
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Distopia
https://www.cnnindonesia.com/nasiona...-disingkat-lbp
Diubah oleh albyabby91 07-07-2022 19:54
penikmatbucin dan gramediapubl701 memberi reputasi
13
1.5K
61
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
The Lounge
1.3MThread•107.3KAnggota
Tampilkan semua post
pixecute
#5
Demokrasi adalah salah satu alat yang digunakan oleh berbagai negara untuk menjalankan pemerintahannya, yang berperan besar adalah penguna alat tersebut. Karena mereka-mereka yang membuat, menentukan serta mewajibkan warganya untuk menjalankan produk-produk yang dihasilkan oleh alat yang bernama demokrasi.
Kita selalu berkutat pada pembahasan bahwa tidak ada sistem yang baik dan benar, terus hendak mengunakan alat yang mana ???. Pendiri bangsa sudah memutuskan bahwa alat yang dipakai negara ini demokrasi dengan Pancasila sebagai coraknya yang membedakan dengan demokrasi yang dimiliki negara lain.
Yang harusnya dibenahi jika tidak mau disalahkan adalah orang-orang yang mengunakan demokrasi tersebut. Demokrasi sebagai salah satu alat seperti yang lainnya mengalami tranformasi, adaptasi terkadang asimilasi sesuai pengunanya seperti alat lainnya karena kebutuhan pengunanya, jadi jika alat saja dapat berubah maka penggunanya juga diharapkan melakukannya tidak berkutat di situ-situ saja. Perbaiki mentalitas, nurani serta adab penguna alat ini maka akan muncul harapan bahwa akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik jika tidak dilakukan seperti Agan TS bilang hanya sebatas Utopia.
Menghancurkan alat memang lebih mudah daripada meningkatkan penguna alat tersebut secara tepat guna atau bahkan mampu memaksimalkan alat itu seutuhnya. Karena korban ataupun nominal yang digunakan tidak sebanyak itu ketimbang mendidik generasi bangsa yang mampu mengunakan alat itu tidak hanya untuk kepentingannya saja tetapi juga untuk bangsa dan negara, yang pasti untuk ini dibutuhkan banyak nominal, waktu serta etos kerja yang berkelanjutan. Dengan mendidik penguna diharapkan keputusan serta kebijakan yang diambil tidak hanya lewat otak namun juga hati serta adab yang baik bukan untuk kepentingan golongan.
Terlihat mudah namun begitu sulit dilakukan, apalagi negara ini baru kembali belajar mengunakan alat itu setelah lama mengunakannya namun dengan cara yang salah. Pada akhirnya apapun alat yang digunakan pengunanya yang mempunyai kewajiban dan beban lebih tinggi untuk mengoptimalkan alat tersebut.
Buset gara2 macet jadi rada2 pikiran Ane.
CMIIW
Kita selalu berkutat pada pembahasan bahwa tidak ada sistem yang baik dan benar, terus hendak mengunakan alat yang mana ???. Pendiri bangsa sudah memutuskan bahwa alat yang dipakai negara ini demokrasi dengan Pancasila sebagai coraknya yang membedakan dengan demokrasi yang dimiliki negara lain.
Yang harusnya dibenahi jika tidak mau disalahkan adalah orang-orang yang mengunakan demokrasi tersebut. Demokrasi sebagai salah satu alat seperti yang lainnya mengalami tranformasi, adaptasi terkadang asimilasi sesuai pengunanya seperti alat lainnya karena kebutuhan pengunanya, jadi jika alat saja dapat berubah maka penggunanya juga diharapkan melakukannya tidak berkutat di situ-situ saja. Perbaiki mentalitas, nurani serta adab penguna alat ini maka akan muncul harapan bahwa akan ada perubahan menuju ke arah yang lebih baik jika tidak dilakukan seperti Agan TS bilang hanya sebatas Utopia.
Menghancurkan alat memang lebih mudah daripada meningkatkan penguna alat tersebut secara tepat guna atau bahkan mampu memaksimalkan alat itu seutuhnya. Karena korban ataupun nominal yang digunakan tidak sebanyak itu ketimbang mendidik generasi bangsa yang mampu mengunakan alat itu tidak hanya untuk kepentingannya saja tetapi juga untuk bangsa dan negara, yang pasti untuk ini dibutuhkan banyak nominal, waktu serta etos kerja yang berkelanjutan. Dengan mendidik penguna diharapkan keputusan serta kebijakan yang diambil tidak hanya lewat otak namun juga hati serta adab yang baik bukan untuk kepentingan golongan.
Terlihat mudah namun begitu sulit dilakukan, apalagi negara ini baru kembali belajar mengunakan alat itu setelah lama mengunakannya namun dengan cara yang salah. Pada akhirnya apapun alat yang digunakan pengunanya yang mempunyai kewajiban dan beban lebih tinggi untuk mengoptimalkan alat tersebut.
Buset gara2 macet jadi rada2 pikiran Ane.
CMIIW
aripmaulana memberi reputasi
1
Tutup