Jakarta - Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ibnu Khajar mengungkap keinginan untuk audiensi dengan PPATK usai 60 rekening atas nama Yayasan ACT dibekukan. PPATK menegaskan tak bisa memenuhi keinginan ACT.

"Nggak bisa," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan, Kamis (7/7/2022).

Ivan menyebut dalam tugas dan fungsi PPATK tidak ada mekanisme audiensi. Menurut Ivan pihaknya tak memiliki kewajiban apapun untuk menyampaikan temuan-temuan tersebut kepada pihak terperiksa.

"Nggak ada mekanisme ini dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Penjelasan langsung hanya bisa diberikan kepada penyidik/aparat penegak hukum," ucapnya.

Seperti diketahui, PPATK menghentikan sementara transaksi keuangan di 60 rekening atas nama Yayasan ACT. Rekening itu terdapat di 33 penyedia jasa keuangan.

"Per hari ini, PPATK menghentikan sementara transaksi atas 60 rekening atas nama entitas yayasan tadi di 33 penyedia jasa keuangan sudah kami hentikan," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dalam konferensi pers, Rabu (6/7).

Dia mengatakan penghentian itu tidak ditujukan untuk menghentikan publik berbagi. Dia mengatakan publik boleh saja berbagi untuk sesama.

"Hanya pesannya ada risiko apabila publik tidak paham kalau entitas tadi merupakan entitas kredibel atau tidak. Atau publik tidak paham pengurus-pengurusnya, atau publik tidak paham ke mana dana tersebut kemudian dikelola para pengurusnya," ucapnya.

https://news.detik.com/berita/d-6166...atk-nggak-bisa

Nah.. Tuh dah d kasih petunjuk ma PPATK..

Mending ACT audiensi langsung ke kantor penegak hukum (Polisi/Kejaksaan).. Malah lebih enak..

Bisa curhat dan langsung d bantu ketikin curhatnya ma pak polisi/jaksa..