- Beranda
- Berita dan Politik
2 Aset Negara yang Dijual Saat Megawati Jadi Presiden, BUMN Jadi Milik Asing
...
TS
kecimprink
2 Aset Negara yang Dijual Saat Megawati Jadi Presiden, BUMN Jadi Milik Asing
Era kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri sejak 2001 menuai banyak polemik. Salah satunya terkait daftar aset negara yang dijual saat era Megawati. Belakangan, presiden kelima Indonesia ini pun banyak mendapatkan kritik dari netizen setelah dalam Rakernas PDIP dirinya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas.
Kata-kata yang sempat viral adalah dirinya tak mau mendapatkan menantu seperti tukang bakso, serta kopi susu yang merujuk pada rasisme orang-orang berkulit hitam. Megawati juga mengecam akan memecat kader PDIP yang melakukan manuver dalam proses pemilu 2024.
Kontroversi Megawati ternyata sudah dimulai sejak dia menjabat sebagai presiden Indonesia. Ada dua dosa masa lalu yang melemahkan posisi Megawati sebagai presiden maupun kader politik. Dua dosa itu adalah daftar aset negara yang dijual saat era Megawati yakni Indosat dan hak eksplorasi ladang gas.
Penjualan Indosat
masa kepemimpinannya, Megawati memperoleh kritik karena telah melakukan penjualan terhadap Indosat yang saat itu berstatus sebagai BUMN.
Divestasi saham diminangkan oleh perusahaan asal Singapura, Singapore Technologies Telemedia Pte Ltd (ST Telemedia) yang sahamnya dikuasai pemerintah Singapura lewat Temasek. Padahal saat itu Indosat tergolong BUMN yang menguntungkan.
Saat dijual pada 2002, ST Telemedia merogoh kocek Rp5,6 triliun untuk membeli 41,94% saham. Lima tahun kemudian, justru ST Telemedia yang memperoleh keuntungan berlipat setelah menjual seluruh saham Indosat yang dibeli dari Indonesia kepada Qatar Telecom QSC.
Kabar ini pun membuat publik naik pitam. Saat itu Qatar Telecom QSC merogoh Rp16,7 triliun untuk membeli saham Indosat dari ST Telemedia. Setelah akuisisi saham ini, Indosat berubah nama menjadi PT Indosat Ooredo.
Hak Eksplorasi Ladang Gas
Megawati juga tercatat pernah menjual hak eksplorasi ladang gas dengan harga yang murah. Para ekonom menilai keputusan Megawati itu membuat negara merugi.
Meski dikecam banyak pihak, kubu Megawati menyebut keputusan ini sudah benar. Pasalnya, dulu harga gas belum setinggi hari ini. Kondisinya justru berkebalikan mengingat saat itu harga gas dan minyak bumi dunia sedang turun. Salah satu gas yang dijual murah oleh Megawati adalah gas dari lapangan Tangguh Papua ke Cina.
https://suara.com/bisnis/2022/06/24/...di-milik-asing
apawaal memberi reputasi
1
3.4K
37
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
691.5KThread•56.8KAnggota
Tampilkan semua post
qavir
#5
Ini penjelasan yg paling jelas:
sumbernya
Ini Sejarah Penjualan Gas Murah Tangguh Papua ke Tiongkok
Jakarta - Selasa, 01 Jul 2014 07:13 WIB
Pada 2002 silam, Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) berkontrak jangka panjang 25 tahun ke Fujian-Tiongkok. Kontrak ini menjadi persoalan, karena harga gas dinilai sangat murah, yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu dan kenaikannya dipatok maksimal US$ 3,35 per mmbtu, seiring kenaikan harga minyak bumi.
Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua sudah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Namun proyek tersebut belum selesai hingga BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Zaman Presiden Gus Dur inilah mulai dicari pembeli, penunjukan penjual yakni BP (British Petroleum). Namun belum sempat dijual Gus Dur digantikan Presiden Megawati Soekarno Putri," kata Kurtubi kepada detikFinance, Selasa (1/7/2014).
Kurtubi mengungkapkan, sebagai presiden yang baru, Megawati disodorkan kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian dengan berbagai rumus yang bagi siapapun presidennya pasti tidak akan paham, karena terlalu teknis. Presiden di dunia mana pun tidak menguasai hal yang teknis.
"Formula penjualan, berdasarkan JCC (Japan Crude Cocktail) atau (harga acuan minyak Jepang), dan teknis sekali, di mana proyek ini disusun oleh Menteri ESDM (waktu itu namanya Menteri Pertambangan) Purnomo Yusgiantoro yang merupakan menteri sejak Zaman Gus Dur, Presidennya lengser Menteri ESDM-nya tetap," ungkap Kurtubi.
Ia memaparkan, sebagai menteri teknis yang menyusun proyek penjualan LNG Tangguh, Purnomo yang paling mengetahui mengapa harga gas Tangguh hanya US$ 2,4 per mmbtu, dan paling tinggi atau maksimal US$ 3,35 per mmbtu.
"Yang salah itu bukan harganya, oke harga pada saat itu memang US$ 2,4 per mmbtu, kalau dibandingkan sekarang sangat murah sekali, tapi pada saat itu harganya pas, yang salah itu formula harganya, kenapa dipatok maksimal berdasarkan harga minyak maksimal US$ 38 per barel, ini kesalahan besar," tegas Kurtubi.
"Sebagai orang perminyakan, pengalaman Indonesia menjual gas sebelum-sebelumnya, formula ini sangat salah, karena kalau tanpa dipatok harga minyak US$ 38 per barel yang artinya harga LNG Tangguh maksimal hanya US$ 3,35 per mmbtu, kalau tanpa itu saat ini harga ekspor gas Tangguh sudah mencapai US$ 18 per mmbtu bukan seperti sekarang sudah berjuang capek-capek hanya US$ 8 per mmbtu, masih rugi kita," ungkapnya lagi.
Kurtubi menegaskan kembali, memang sebagai Presiden saat menjual LNG Tangguh ke Fujian, secara politis memang Megawati yang harus bertanggung jawab sehingga sampai hari ini Indonesia masih mengekspor gas dengan harga yang sangat murah.
"Tapi orang tidak pernah mau mencari tahu siapa dibalik dari penjualan LNG Tangguh yang dijual ke Tiongkok, siapa? Ya menteri teknisnya saat itu, siapa lagi kalau bukan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, itu faktanya," tutup Kurtubi.
Sebelumnya, Gde Pradnyana saat menjabat Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas (sekarang SKK Migas) pernah mengatakan, proyek LNG Tangguh di Bintuni, Papua tidak merugikan negara. Situasi saat lapangan Tangguh akan dikembangkan adalah buyer-market, yaitu situasi di mana pembeli yang menentukan harga yang ditawarkan oleh penjual LNG.
Indonesia, menurut Gde, telah mendapatkan harga yang terbaik untuk ekspor LNG ke provinsi Fujian, China karena kontrak tersebut didapat tanpa melalui tender. Sebelum mendapatkan kontrak pasokan LNG ke Fujian, Indonesia kalah dalam tender pasokan LNG ke Guangdong dan Taiwan karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi saat itu.
"Hitungan pengembangan lapangan migas pada dasarnya adalah hitungan investasi yang ditanam untuk pengembangan suatu lapangan migas. Saat itu harga jual LNG tentu lebih murah dari harga saat ini, karena biaya investasi seperti biaya pembangunan kilang, pengembangan sumur gas, dan lain-lain juga jauh lebih murah dari harga saat ini. Jika dihitung dengan nilai proyek pembangunan kilang LNG saat ini maka harga pembangunan kilang LNG Tangguh Train-1 dan Train -2 adalah kilang termurah di dunia," ujarnya.
Selain itu, ternyata harga rata-rata ekspor gas yang selama ini dianggap murah ternyata masih jauh lebih mahal dari harga gas domestik. Karena itu, lanjutnya, Indonesia butuh perbaikan harga gas domestik untuk menjamin kesinambungan investasi dan mendukung ketersediaan energi domestik.
"Jika disparitas harga terlalu tinggi maka selain penerimaan negara jauh lebih rendah dari seharusnya, juga membuat investor enggan mengembangkan lapangan karena mengatahui investasinya pasti tidak akan kembali. Kalaupun investor akhirnya mau mengembangkan lapangan maka investor pasti meminta agar diizinkan untuk ekspor karena harga jual gas yang lebih baik. Atau minta bisa juga investor meminta insentif untuk menutupi keekonomiannya," jelas Gde.
Namun mulai hari ini, 1 Juli 2014, pemerintah telah berhasil melakukan renegosiasi kontrak gas tersebut, dengan menaikkan harganya. Untuk lengkapnya cek di sini
-------------------------
Barangnya sudah direvisi, harga dinaikkan, namun sama BSH dan kadrun masih terus2an digoreng dan dijelek2an.
sumbernya
Ini Sejarah Penjualan Gas Murah Tangguh Papua ke Tiongkok
Jakarta - Selasa, 01 Jul 2014 07:13 WIB
Pada 2002 silam, Indonesia menjual gas bumi dalam bentuk Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) berkontrak jangka panjang 25 tahun ke Fujian-Tiongkok. Kontrak ini menjadi persoalan, karena harga gas dinilai sangat murah, yakni hanya US$ 2,4 per mmbtu dan kenaikannya dipatok maksimal US$ 3,35 per mmbtu, seiring kenaikan harga minyak bumi.
Pengamat perminyakan dari Center for Petroleum and Energy Economics Studies Kurtubi mengatakan, proyek LNG Tangguh, Papua sudah disusun sejak zaman Presiden BJ Habibie. Namun proyek tersebut belum selesai hingga BJ Habibie digantikan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
"Zaman Presiden Gus Dur inilah mulai dicari pembeli, penunjukan penjual yakni BP (British Petroleum). Namun belum sempat dijual Gus Dur digantikan Presiden Megawati Soekarno Putri," kata Kurtubi kepada detikFinance, Selasa (1/7/2014).
Kurtubi mengungkapkan, sebagai presiden yang baru, Megawati disodorkan kontrak penjualan gas Tangguh ke Fujian dengan berbagai rumus yang bagi siapapun presidennya pasti tidak akan paham, karena terlalu teknis. Presiden di dunia mana pun tidak menguasai hal yang teknis.
"Formula penjualan, berdasarkan JCC (Japan Crude Cocktail) atau (harga acuan minyak Jepang), dan teknis sekali, di mana proyek ini disusun oleh Menteri ESDM (waktu itu namanya Menteri Pertambangan) Purnomo Yusgiantoro yang merupakan menteri sejak Zaman Gus Dur, Presidennya lengser Menteri ESDM-nya tetap," ungkap Kurtubi.
Ia memaparkan, sebagai menteri teknis yang menyusun proyek penjualan LNG Tangguh, Purnomo yang paling mengetahui mengapa harga gas Tangguh hanya US$ 2,4 per mmbtu, dan paling tinggi atau maksimal US$ 3,35 per mmbtu.
"Yang salah itu bukan harganya, oke harga pada saat itu memang US$ 2,4 per mmbtu, kalau dibandingkan sekarang sangat murah sekali, tapi pada saat itu harganya pas, yang salah itu formula harganya, kenapa dipatok maksimal berdasarkan harga minyak maksimal US$ 38 per barel, ini kesalahan besar," tegas Kurtubi.
"Sebagai orang perminyakan, pengalaman Indonesia menjual gas sebelum-sebelumnya, formula ini sangat salah, karena kalau tanpa dipatok harga minyak US$ 38 per barel yang artinya harga LNG Tangguh maksimal hanya US$ 3,35 per mmbtu, kalau tanpa itu saat ini harga ekspor gas Tangguh sudah mencapai US$ 18 per mmbtu bukan seperti sekarang sudah berjuang capek-capek hanya US$ 8 per mmbtu, masih rugi kita," ungkapnya lagi.
Kurtubi menegaskan kembali, memang sebagai Presiden saat menjual LNG Tangguh ke Fujian, secara politis memang Megawati yang harus bertanggung jawab sehingga sampai hari ini Indonesia masih mengekspor gas dengan harga yang sangat murah.
"Tapi orang tidak pernah mau mencari tahu siapa dibalik dari penjualan LNG Tangguh yang dijual ke Tiongkok, siapa? Ya menteri teknisnya saat itu, siapa lagi kalau bukan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro, itu faktanya," tutup Kurtubi.
Sebelumnya, Gde Pradnyana saat menjabat Kepala Divisi Humas, Sekuriti dan Formalitas BP Migas (sekarang SKK Migas) pernah mengatakan, proyek LNG Tangguh di Bintuni, Papua tidak merugikan negara. Situasi saat lapangan Tangguh akan dikembangkan adalah buyer-market, yaitu situasi di mana pembeli yang menentukan harga yang ditawarkan oleh penjual LNG.
Indonesia, menurut Gde, telah mendapatkan harga yang terbaik untuk ekspor LNG ke provinsi Fujian, China karena kontrak tersebut didapat tanpa melalui tender. Sebelum mendapatkan kontrak pasokan LNG ke Fujian, Indonesia kalah dalam tender pasokan LNG ke Guangdong dan Taiwan karena harga yang ditawarkan terlalu tinggi saat itu.
"Hitungan pengembangan lapangan migas pada dasarnya adalah hitungan investasi yang ditanam untuk pengembangan suatu lapangan migas. Saat itu harga jual LNG tentu lebih murah dari harga saat ini, karena biaya investasi seperti biaya pembangunan kilang, pengembangan sumur gas, dan lain-lain juga jauh lebih murah dari harga saat ini. Jika dihitung dengan nilai proyek pembangunan kilang LNG saat ini maka harga pembangunan kilang LNG Tangguh Train-1 dan Train -2 adalah kilang termurah di dunia," ujarnya.
Selain itu, ternyata harga rata-rata ekspor gas yang selama ini dianggap murah ternyata masih jauh lebih mahal dari harga gas domestik. Karena itu, lanjutnya, Indonesia butuh perbaikan harga gas domestik untuk menjamin kesinambungan investasi dan mendukung ketersediaan energi domestik.
"Jika disparitas harga terlalu tinggi maka selain penerimaan negara jauh lebih rendah dari seharusnya, juga membuat investor enggan mengembangkan lapangan karena mengatahui investasinya pasti tidak akan kembali. Kalaupun investor akhirnya mau mengembangkan lapangan maka investor pasti meminta agar diizinkan untuk ekspor karena harga jual gas yang lebih baik. Atau minta bisa juga investor meminta insentif untuk menutupi keekonomiannya," jelas Gde.
Namun mulai hari ini, 1 Juli 2014, pemerintah telah berhasil melakukan renegosiasi kontrak gas tersebut, dengan menaikkan harganya. Untuk lengkapnya cek di sini
-------------------------
Barangnya sudah direvisi, harga dinaikkan, namun sama BSH dan kadrun masih terus2an digoreng dan dijelek2an.
Diubah oleh qavir 25-06-2022 18:42
0