Indonesia Masuk Dalam Negara G8 Versi Rusia Pasca Sanksi Barat

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu
TRIBUNNEWS.COM -- Aksi Amerika Serikat memutuskan hubungan ekonomi dengan Rusia diklaim justru menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia.

Amerika ngotot melakukan embargo kepada Rusia karena negeri Vladimir Putin itu menginvasi Ukraina.

Selain memutus hubungan ekonomi, AS dan negara-negara Barat di Eropa memberi sanksi ekonomi dan menghentikan pembelian minyak dan gas dari Rusia.

Ketua Duma Negara Rusia (majelis rendah parlemen) Vyacheslav Volodin di Telegram pada hari Sabtu menyatakan, pemutusan hubungan ekonomi tersebut efeknya tidak berarti, justru menimbulkan kekuatan baru.

Ia menyebutkan, telah muncul negara G8 (Group Eight) baru atau koalisi delapan negara dianggap termaju secara ekonomi di dunia.

"Langkah Washington dan sekutunya untuk memutuskan hubungan ekonomi yang ada telah menciptakan titik pertumbuhan baru di dunia," katanya.

Menurut ketua parlemen, sanksi Barat mengarah pada pembentukan kelompok delapan negara lain - Cina, India, Rusia, Indonesia, Brasil, Meksiko, Iran dan Turki - yang 24,4 %  di depan kelompok lama negara maju dalam hal PDB dan paritas daya beli.

“Amerika Serikat, dengan tangannya sendiri, telah menciptakan kondisi bagi negara-negara yang mau membangun dialog yang setara dan hubungan yang saling menguntungkan untuk benar-benar membentuk kelompok G8 baru dengan Rusia,” kata Volodin.

Krisis Dunia

Saat ini krisis ekonomi sedang melanda dunia, pemulihan perekonomian global terhambat inflasi yang terus mendaki di sejumlah negara.

Bahkan negara-negara maju di Eropa pun sedang mengalami masa-masa sulit.

Berbagai analis memprediksi inflasi akan tetap tinggi di negara-negara yang pusat perekonomian dunia seperti Amerika Serikat (AS), China, Uni Eropa, hingga Jepang.

Inflasi dari harga grosir atau wholesale Jepang mendekati level rekor tertinggi pada Maret 2022 karena krisis Ukraina.

Selain itu, dikutip dari Kontan, pelemahan yen mendorong naiknya biaya bahan bakar dan bahan mentah akan semakin mengganggu perekonomian Jepang yang sangat bergantung pada impor.

Analis melihat, kenaikan harga produk wholesale ini akan memicu inflasi konsumen menuju target 2 % yang sulit dipahami bank sentral Jepang. Ini akan melukai ekonomi Jepang yang masih belum pulih dari pandemi virus corona.

Data Pemerintah Jepang menunjukkan, indeks harga barang perusahaan (CGPI) Jepang yang mengukur harga yang dibebankan perusahaan satu sama lain untuk barang dan jasa mereka, naik 9,5 % di bulan Maret 2022 dari tahun sebelumnya.

Itu melanjutkan kenaikan sebesar 9,7 % pada bulan Februari 2022, yang merupakan rekor tercepat.

Bank of Japan (BOJ) menyebut kenaikan indeks ini melampaui perkiraan pasar yang sebesar 9,3 % .

"Dengan meningkatnya biaya bahan mentah, perusahaan tidak akan dapat menghasilkan pendapatan kecuali mereka menaikkan harga.

Hari-hari perang diskon telah berakhir," kata Takeshi Minami, Kepala Ekonom Norinchukin Research Institute.

Inflasi inti Jepang dapat meningkat menjadi sekitar 2,5 % akhir tahun ini. Juga akan tetap di atas 2 % lebih lama dari yang diperkirakan, membebani konsumsi dan ekonomi.

Indeks harga impor berbasis yen melonjak 33,4 % di bulan Maret 2022 dari tahun sebelumnya. Ini sebagai tanda penurunan yen baru-baru ini meningkatkan biaya impor untuk perusahaan Jepang.

Perusahaan Jepang lambat dalam meneruskan kenaikan biaya ke rumah tangga karena pertumbuhan upah yang lemah membebani konsumsi. Ini menjaga inflasi konsumen jauh di bawah target BOJ sebesar 2 % .

Tetapi, analis memperkirakan, inflasi inti akan meningkat menjadi sekitar 2 % karena melonjaknya biaya bahan bakar.

Meningkatnya tekanan inflasi memperbesar kemungkinan BOJ merevisi perkiraan inflasi pada tinjauan triwulanan berikutnya.

Perkiraan bank saat ini adalah inflasi konsumen inti mencapai 1,1 % pada tahun yang dimulai pada bulan April.

Sementara, inflasi di zona mata uang euro melonjak menjadi 7,5 % pada Maret 2022. Padahal, ini belum mencapai momen puncak inflasi di Benua Biru. Dus, tekanan The European Central Bank (ECB) semakin tinggi untuk mengendalikan harga yang tidak terkendali, padahal pertumbuhan ekonomi melambat tajam.

Pertumbuhan harga konsumen di 19 negara anggota kawasan mata uang euro mencapai 5,9 % pada Februari 2022. Kenaikan inflasi lantaran perang di Ukraina dan sanksi terhadap Rusia mendorong harga bahan bakar dan gas alam ke rekor tertinggi.

Meskipun energi adalah penyebab utamanya, inflasi harga pangan, jasa dan barang tahan lama semuanya berada di atas target 2 % ECB.

Ini menjadi bukti lebih lanjut bahwa pertumbuhan harga semakin meluas dan bukan hanya cerminan dari harga minyak yang mahal.

Sebelumnya, ECB terus-menerus meremehkan inflasi selama setahun terakhir. Kini, beberapa bankir di bank sentral mulai menyerukan kebijakan yang lebih ketat untuk menghindari pertumbuhan harga yang tinggi.

Inflasi tinggi juga menghantui China. Biro Statistik Nasional (NBS) China mencatat, inflasi indeks harga produsen (IHP) naik ke level 8,3 % pada Maret 2022. Ini terjadi sebagai buah konflik Rusia dan Ukraina mendorong kenaikan harga minyak dunia.

Baca juga: Rusia Kuasai Sebagian Besar Severodonetsk, Pasukan Ukraina Disebut Tak Punya Pilihan Selain Mundur

Pengetatan mobilitas untuk mengekang penyebaran pandemi covid-19 juga menekan pasokan makanan dan biaya konsumen.

Senior NBS Dong Lijuan menyatakan faktor geopolitik dan lainnya telah membuat harga komoditas global terus meningkat, Sehingga mendorong harga minyak, logam non-ferrous, dan industri terkait lainnya untuk mengalami kenaikan di dalam negeri.

Data inflasi Amerika Serikat (AS) yang akan dirilis pada Selasa malam dapat memberikan lebih banyak petunjuk tentang prospek kebijakan Federal Reserve.

Adapun, Amerika Serikat (AS) mencatat inflasi 7,9 % pada Februari 2022. Indeks Harga Konsumen (IHK) ini tercatat yang tertinggi dalam 40 tahun terakhir. (TASS/Reuters/Kontan)


 https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/12/indonesia-masuk-dalam-negara-g8-versi-rusia-pasca-sanksi-barat?page=4.

Dulu ada G7 terus Rusia gabung jadi G8 . Karena Krimea masuk Rusia, Rusia didepak dari G8 . Sekarang Rusia ingin memunculkan G8 versi baru di mana negara-negara penting dalam perekonomian dunia yang bukan di G7 dimasukan termasuk Indonesia.


Indonesia beneran ikutan?