Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati harus merogoh kocek lebih dalam pada tahun ini demi menahan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite, LPG tabung 3 kg hingga tarif listrik.

Tak tanggung-tanggung, dana yang dibutuhkan adalah Rp 520 triliun. Termasuk di dalamnya pembayaran kompensasi kepada PT Pertamina persero dan PT PLN persero yang telah menahan kenaikan harga dalam dua tahun terakhir.

“Untuk tahun ini, kami meminta persetujuan DPR untuk tambah anggaran subsidi dan kompensasi nilainya diperkirakan Rp 520 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat Rapat Paripurna DPR beberapa waktu lalu.

Persetujuan tersebut telah didapatkan saat rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI sebelumnya. Di mana pemerintah dan DPR menggunakan pasal kedaruratan yang tertera dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022.

Acuan kedaruratan tersebut adalah ketika asumsi makro ekonomi bergerak jauh dari yang sudah ditetapkan dan berpengaruh signifikan terhadap belanja negara. Adalah Indonesian Crude Price (ICP) yang diasumsikan sebelumnya adalah US$ 63 per barel menjadi US$ 100 per barel.

Perubahan ini pada satu sisi menambah penerimaan negara. Pemerintah memperkirakan hingga akhir tahun, dana sebesar Rp 420 triliun masuk ke kas negara.

Akan tetapi hal tersebut memberikan imbas kepada masyarakat, berupa kenaikan harga sumber energi. Maka dari itu, pemerintah mengambil opsi dengan mengeluarkan subsidi agar daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah upaya pulih dari pandemi covid-19.

“Inflasi domestik berpotensi tentu bisa lebih tinggi apabila kenaikan harga komoditas global sepenuhnya di passthrough ke harga domestik,” jelasnya

“Namun potensi transmisinya tingginya harga komoditas tersebut dapat kami redam dengan konsekuensi biaya subsidi dan kompensasi yang melonjak sangat tinggi untuk pertahankan harga BBM, LPG dan listrik dalam negeri,” tegas Sri Mulyani. Kecuali untuk listrik dengan tarif di atas 3.000 VA.

Komponen belanja dengan tambahan terbesar adalah subsidi BBM dan LPG Rp 71,8 triliun dan Listrik Rp 3,1 triliun. Sementara kompensasi yang harus dibayarkan adalah Rp 216,1 triliun.

Pemerintah juga menambah penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak. Sehingga pemulihan ekonomi tetap terus berlanjut diikuti ketahanan daya beli masyarakat. Tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 18,6 triliun.

Selanjutnya ada tambahan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp 47,2 triliun. Namun pemerintah melakukan efisiensi dengan pengurangan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp 12 triliun. Efisiensi juga terjadi melalui pemangkasan dana belanja pemerintah pusat sebesar Rp 24,5 triliun.

“APBN sebagai shock absorber melindungi masyarakat agar daya beli tidak tergerus dan melindungi momentum pemulihan ekonomi agar tetap terjaga,” tegas Sri Mulyani.

Tambahan penerimaan negara tahun ini juga dipergunakan untuk memangkas rencana penerbitan surat utang. Maka dari itu defisit APBN 2022 akhirnya disepakati pada level 4,50% PDB atau Rp 868 triliun, lebih rendah dari yang sebelumnya 4,8% PDB atau Rp 840,2 triliun.