Jakarta - Kemunculan kelompok Khilafatul Muslimin mendapat reaksi dari ormas Islam dan sejumlah tokoh. Kebanyakan mereka menolak adanya kelompok Khilafatul Muslimin yang menggelar konvoi di kawasan Jakarta itu.
Aksi konvoi itu ketahuan karena viral di media sosial. Konvoi motor itu membawa atribut poster hingga bendera bertulisan 'Khilafatul Muslimin'.

Baca juga:
Spanduk Penolakan Khilafatul Muslimin Marak di Brebes

Terlihat para pemotor itu melintas bergerombol dengan memakai seragam dengan warna dominan hijau. Konvoi 'Khilafatul Muslimin' ini disebut-sebut terjadi di Cawang, Jakarta Timur, Minggu (29/5), pukul 09.14 WIB.

Sejumlah poster berisi pesan terkait khilafah pun turut dibawa peserta konvoi. Ada poster yang berbunyi pesan lainnya.

"Sambut Kebangkitan Khilafah Islamiyah," demikian tulisan di salah satu poster yang dibawa pemotor.

"Jadilah Pelopor Penegak Khilafah Ala Minhajin Nubuwwah," bunyi poster lainnya.

Baca juga:
Partai Garuda: Konvoi Khilafah Ibarat Edarkan Narkoba, Segera Ciduk!

Suara-suara Penolakan

Muhammadiyah
Terkait adanya aksi ini, Muhammadiyah meminta warga tak terpengaruh isi dari selebaran tersebut. Menurut Muhammadiyah informasi yang disebarkan kelompok itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.

"Warga agar tidak terpengaruh oleh selebaran dan berbagai informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan," ujar Sekjen Muhammadiyah Abdul Mu'ti ketika dihubungi, Selasa (31/5/2022).

Baca juga:
Kemenag: Konsep Negara Khilafah Tak Mungkin di Indonesia

Abdul Mu'ti mengapresiasi langkah kepolisian yang bertindak cepat begitu video terkait konvoi 'kebangkitan khilafah' viral. Namun dia juga meminta aparat berhati-hati dalam menyimpulkan aksi tersebut.

"Saya setuju dengan langkah polisi yang bertindak cepat merespons video konvoi Khilafah Islamiah," tutur Abdul.

PBNU
PBNU juga memiliki pandangan yang sama dengan Muhammadiyah. PBNU menilai kelompok ini ingin memecah belah bangsa.

"Aksi itu tidak dapat dibenarkan, perlu dipanggil dan ditertibkan, diberi wawasan kebangsaan bahwa ideologi khilafah bertentangan dengan konsensus nasional NKRI," ujar Ketua PBNU Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) ketika dihubungi, Selasa (31/5).

Fahrur menekankan bentuk pemerintahan NKRI sudah final. Dia menyebut ideologi khilafah hanya membuat kekacauan.

"Ide khilafah itu hanya akan memecah belah bangsa dan membuat kekacauan," tutur Fahrur.

Menurut Fahrur, tidak ada negara di dunia yang mengizinkan ideologi khilafah dikembangkan.

"Memimpikan semua negara dalam satu khalifah adalah utopia, hal yang tidak masuk akal," lanjutnya.



https://news.detik.com/berita/d-6105...yekan-khilafah
-----------------------------------------


sepertinya udah saatnya UU anti subversif (UU anti ideologi asing) zaman orba wajib diaktifkan lagi utk mengatasi hal2 yg spt ini.

yg tinggal & hidup di indonesia, suka atau tidak suka, wajib menerima ideologi negara, yaitu pancasila.

yang menolak, pilihannya ada 2 :
- pergi dari NKRI
- penjara seumur hidup.

yg level propaganda, teriak2, ceramah, hukumannya spt diatas.
yg level makar, udah jelas. Hukuman mati.

UU anti subversif melanggar HAM ?
utk keutuhan suatu bangsa / negara, why not ?
liat aja arab saudi. Punya ideologi lain disitu, lsg tebas.
Singapore, org macem somad sama sekali gak dikasih tempat di sana.

UU anti Subversif kejam ?
Yes. Untuk pemberontak negara.

Azas Pancasila tidak menjamin negeri ini baik.
Suka gak suka, baik gak baik, itulah azas negara ini.
Tidak boleh diganti dengan azas / ideologi lainnya, sekalipun itu lebih baik.
Azas Pancasila utk menjamin keutuhan negeri ini supaya tidak berpecah belah.


Hanya buang2 energi lah, ngadepin gerombolan2 spt ini.
Pake UU anti subversif ajalah udah. Beres deh.
Gak ada lagi tempat untuk khilafah2an di negeri ini.

Meskipun mrk bilang khilafah lebih baik & solusi terbaik untuk negeri ini,
tapi maaf, negeri ini sudah punya azas & ideologi sendiri.
Anda tidak bisa usul apalagi merubah azas negeri ini.

Suka ya alhamdulillah, gak suka ya silakan angkat kaki dari negara ini. 
Atw penjara seumur hidup.