- Beranda
- Berita dan Politik
Gagal Dilakukan SBY tapi Berhasil di Tangan Jokowi, Burhanuddin Muhtadi: Dia yang
...
TS
yellowmarker
Gagal Dilakukan SBY tapi Berhasil di Tangan Jokowi, Burhanuddin Muhtadi: Dia yang
Kontrol Partai Politik
29 April 2022, 21:30 WIB
Kolase Susilo Bambang Yudhoyono (kiri) dan Jokowi (kanan). /Instagram/@aniyudhoyono @jokowi
Eka Alisa Putri
PIKIRAN RAKYAT - Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi membandingkan pemerintahan era SBY dan Jokowi.
Menurutnya, Jokowi berhasil melakukan sesuatu yang gagal dilakukan oleh Susilo Bambang yudhoyono (SBY) saat menjabat dulu.
Hal itu berkaitan dengan oligarki yang memiliki andil di dalam pemerintahan dan pembuatan kebijakan selama ini.
Akan tetapi, berbeda dengan SBY yang gagal mengontrol oligarki, Jokowi justru menjadi super kuat berkat mereka.
"Oligarki itu masuk ke dalam partai dan itu yang membuat posisi Pak Jokowi menjadi Super Kuat," ucap Burhanuddin Muhtadi, Kamis, 28 April 2022.
"Super kuat dalam pengertian di periode Pak SBY menjadi presiden meskipun polanya sama oligarki masuk dalam partai politik, partai politik ditumpuk dalam kabinet over size yang dibentuk oleh Pak SBY, tetapi bedanya zaman itu partai politik yang mengontrol presiden," katanya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi pun mengatakan bahwa dalam banyak kasus, presiden tidak mampu mengontrol kabinetnya sendiri.
"Tapi dalam masa Jokowi itu kebalikannya, jadi alih-alih partai politik mengontrol presiden, Presiden Jokowi yang mengontrol partai politik,"ujarnya.
Konten Sensitif
"dan ini yang membuat akhirnya agenda kebijakan yang tidak populer sekalipun lolos, itu tadi karena ada penyatuan kepentingan para oligarki, sesuatu yang sebenarnya akan sangat berguna buat demokrasi jika mereka berkelahi," tutur Burhanuddin Muhtadi menambahkan.
Oleh karena itu, dia menekankan bahwa demokrasi Indonesia justru diuntungkan jika oligarki saling berkelahi.
"Jadi demokrasi itu diuntungkan kalau mereka berkelahi bukan bersekongkol, berkelahi dalam pengertian idenya bertentangan, interest-nya bertentangan," kata Burhanuddin Muhtadi.
Salah satu buktinya adalah gagalnya wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden direalisasikan.
"Nah ada secercah harapan dalam kasus gagalnya penundaan Pemilu, di mana kepentingan oligarki lagi-lagi tidak sama," ucap Burhanuddin Muhtadi.
"Ini menjelaskan mengapa kemudian ide tentang penundaan atau tiga periode gagal, karena tidak ada kesamaan terkait dengan apakah masa pemerintahan Pak Jokowi harus diperpanjang atau tidak," tuturnya menambahkan.
Burhanuddin Muhtadi mengatakan bahwa ada kepentingan ekonomi-politik ditambah nilai demokrasi yang berbeda di antara para oligarki.
"Ada kelompok di sekitar Pak Jokowi yang sangat agresif untuk mengusung ini tapi lupa bahwa pemerintahan ini bukan hanya dia yang punya, ada banyak kepentingan lain yang mungkin berseberangan," ujarnya.
"Dan karena mereka berkelahi dalam soal isu ini, publik bisa mendesakkan agenda supaya stop terkait dengan wacana penundaan atau tiga periode," kata Burhanuddin Muhtadi menambahkan, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal Youtube Akbar Faizal Uncensored, Jumat, 29 April 2022.***
Spoiler for Selamat Hari Raya Idul Fitri 2022:
Konten Sensitif
Diubah oleh yellowmarker 01-05-2022 13:35
trimusketeers dan 4 lainnya memberi reputasi
5
3.8K
94
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
670KThread•40.3KAnggota
Tampilkan semua post
menemboesdjaman
#11
Quote:
Kamu itu memang buzzer cebong dongok.
Bencana Lumpur Lapindo itu proyeknya Kementrian ESDM, yg masuk dalam Blok Migas Brantas.
PT Lapindo Brantas milik Bakrie itu hanya "Kontraktor yg menang tender" saja untuk pelaksanaan pengeboran.
Jadi titik pengeboran itu yg menentukan ya insinyur-insinyur Kementrian ESDM.
PT Lapindo Brantas milik Bakrie itu hanya nurut saja dengan Kementrian ESDM, titik mana yg mau dibor dan kedalaman berapa?
Kemudian oleh PT Lapindo Brantas nya Bakrie dibor lah di titik yg ditentukan Kementrian ESDM itu dan dengan kedalaman sesuai kontrak kesepakatan, lalu yg keluar bukan bahan tambang energi tapi ternyata lumpur ya itu salahnya insinyur ESDM, bukan salah insinyur tambangnya Bakrie.
Makanya pemerintah mau nalangin kerugian kecamatan yg terendam lumpur kan. Karena apa?
Karena itu Proyek Pemerintah, bukan proyek Bakrie, dongok kamu.
yellowmarker memberi reputasi
1
Tutup