Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sumatera Utara (Sumut) mengungkap kronologis keracunan yang dialami 21 warga di Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara pada Minggu 24 April 2022.

Mereka diduga keracunan gas H2S (Hidrogen Sulfida), akibat aktivitas pengeboran sumur gas PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Madina. Bahkan salah satu korbannya yaitu seorang bayi usia 6 bulan.

Direktur Eksekutif WALHI Sumut Doni Latupeirissa mengatakan awalnya masyarakat melihat gumpalan asap hitam yang melambung tinggi ke atas dari well pad T yang beroperasi di Desa Sibanggor Julu, Kecamatan Sorik Marapi, Kabupaten Madina.

Ia menyebut bahwa semburan asap tersebut bercampur dengan lumpur yang mengalir ke wilayah persawahan masyarakat. Bahkan aktivitas tersebut mengeluarkan aroma yang tidak sedap, seperti aroma telur busuk. Pihaknya menduga semburan lumpur tersebut telah terkontaminasi dengan gas H2S.

Lumpur yang keluar dari sumur well pad T tersebut berwarna hitam pekat dengan kondisi sangat panas. Saat kejadian, Doni menyebut sejumlah warga sedang berada di sawah yang berada di sekitar well pad T. Jarak wilayah sawah dengan titik semburan lumpur tersebut sejauh 200 meter sampai 1 kilometer.

Setelah beberapa menit semburan lumpur terjadi, warga sempat mendengar ada pengumuman lewat masjid yang meminta agar warga yang masih berada di sawahnya segera untuk meninggalkan lokasi.

"Banyak warga yang sedang dalam perjalanan menuju rumah mencium aroma bau busuk dan menyebabkan gejala mual-mual, pusing, dan pingsan. PT. SMGP sendiri tidak pernah melakukan sosialisasi dan pengumuman atas aktivitas yang mereka lakukan di hari tersebut. Ini merupakan kejadian kedua di lokasi yang sama," kata Doni pada Senin 25 April 2022.

Pihaknya mengungkap bahwa aktivitas yang dilakukan PT. SMGP di wilayah itu sudah berulang kali menelan korban. Seperti pada 25 Januari 2021 lalu, terjadi kebocoran gas beracun H2S dari sumur pengeboran di Well pad-T. Dalam peristiwa tersebut, lima orang meninggal dunia dan 44 orang pingsan akibat menghirup gas beracun dari pipa kran isolasi panas bumi.

Lalu pada Senin 7 Maret 2022, kebocoran gas beracun dari aktivitas perusahaan itu kembali terjadi, yaitu tercatat 58 orang mengalami keracunan gas H2S. Seluruh korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit karena mengalami mual-mual, pusing dan sesak nafas. 

Meskipun kerap kali memakan banyak korban jiwa, namun proyek tersebut tetap beroperasional kembali. Untuk itu, Doni kemudian mendesak agar pemerintah pusat untuk menutup secara permanen operasional PT. Sorik Marapi Geothermal Power (PT SMGP) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

"Kecelakaan operasional yang dilakukan oleh PT. SMGP merupakan bentuk kelalaian yang dilakukan secara berulang. Ini merupakan wujud impunitas hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terhadap perusahaan pelaku kejahatan lingkungan hidup dan manusia," kata dia.

Doni kemudian menyoroti sikap Polda Sumut yang menangani kasus yang sudah berulang kali terjadi, namun pihak kepolisian tidak melakukan penindakan secara tegas dan terkesan lemah dalam menyeret peristiwa ini ke ranah hukum.

Selain itu, pihaknya juga meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Arifin Tasrif yang dinilai lemah menyikapi kasus tersebut. Bahkan menurutnya, tak ada tindakan tegas terhadap perusahaan meski puluhan korban telah berjatuhan.

"Atas rentetan peristiwa itu, WALHI meminta Presiden RI untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi yang kami nilai lemah dalam menyikapi kasus ini," ujarnya.

"Dari Kementerian ESDM sudah pernah turun langsung ke lokasi itu, tapi tetap saja seperti ada pembiaran. Padahal korban bukan hanya dari masyarakat tapi juga lingkungan," lanjutnya.

WALHI kemudian meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal bisa mengambil langkah dan tidak terkesan melakukan tindakan pembiaran terhadap berulangnya peristiwa ini.

"Maka tidak ada kata lain selain menutup perusahaan ini. WALHI meminta Komnas HAM mengusut dugaan pelanggaran HAM dan pembiaran yang dilakukan oleh Menteri ESDM dan unsur pemerintah lainnya atas berulangnya kasus ini," ujarnya.

sumber

Harusnya kasus seperti ini yg kudu sering di ekspos dan ditindaklanjuti, bukan malah ngurusi DNA-pro aja