Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi melaporkan RS Eka Hospital BSD ke Kepolisian Sektor Serpong.

Laporan itu buntut dari diagnosa yang dianggap tidak akurat dan penagihan biaya perawatan putrinya secara paksa oleh rumah sakit di area parkir.

Berdasarkan keterangannya, Prasetyo mengaku laporan itu sudah dibuat di Polsek Serpong pada Sabtu (19/3/2022) lalu.

Dia menilai, sikap rumah sakit menagih biaya perawatan di area parkir terkesan memaksa dan tidak manusiawi.

Politikus PDI Perjuangan ini bercerita, pada Jumat (18/3/2022) lalu dia membawa anaknya bernama Putri Dwita ke RS Eka Hospital BSD dengan keluhan nyeri di dada akibat asam lambungnya naik.

Sang anak langsung dibawa ke ruang perawatan Instalasi Gawat Darurat (IGD) dan ditangani dokter jaga.

Setelah diperiksa, dokter jaga menyarankan agar putrinya dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan Computerized Tomography Scan (CT Scan). “Saat itu juga saya menuruti arahan dari dokter jaga untuk dilakukan pemeriksaan CT Scan terhadap putrinya dengan menggunakan teknologi sinar-X dan computer,” ujar pria yang akrab disapa Pras itu.


Tidak lama kemudian, dokter menginformasikan ada sesuatu massa yang diduga kista di tubuh putrinya berdasarkan hasil pemeriksaan CT Scan.

Pihak dokter juga juga menyarankan untuk observasi dan rawat inap.

”Mendengar ‘vonis’ tersebut saya sempat tidak percaya bahwa ada kista di tubuh anak saya karena sebelumnya hanya mengalami keluhan asam lambung,” katanya.


Untuk memastikan hal itu saya sempat meminta hasil CT Scan tersebut, tetapi pihak rumah sakit tetap tidak memberikan,” tambahnya.

Selanjutnya, pasien dirujuk ke dokter spesialis internis dan spesialis kandungan.

Dari hasil pemeriksaan ulang dokter spesialis tersebut tidak ditemukan adanya tanda-tanda masa yang diduga kista ditubuh pasien.


“Setelah mengetahui tidak terdapat kista, pasien meminta pulang ke rumah. Begitu kami mau pulang baru dikasih hasil CT Scan tersebut. Itu pun ada syaratnya pasien harus dilakukan swab Covid-19 dengan biaya Rp 675.000,” jelasnya.

Sambil menunggu proses pulang ke rumah, istri Prasetyo mau membesuk anaknya ke rumah sakit.

Namun, pihak RS meminta agar sang istri terlebih dahulu di swab Covid-19 dan hasilnya garis satu atau negatife.

Meski hasilnya tesnya negatif, tapi ibu pasien harus menunggu hasil laboratorium kurang lebih 15 menit.

Lantaran tak sabar menunggu, istri Pras mendatangi bagian laboratorium.


Lagi-lagi, pihak rumah sakit menahan hasil tersebut dengan alasan harus mendapat persetujuan dari doktor.

”Karena terlalu lama, istri saya menghampiri anak di ruang perawatan dan langsung membawanya pulang ke rumah karena kondisnya sudah mulai pulih,” ungkapnya.


Lantaran pembayaran menggunakan asuransi Allianz, pasien tidak diperbolehkan pulang oleh rumah sakit karena belum ada konfirmasi dari pihak asuransi kepada rumah sakit.

Istri Pras lalu menghubungi pihak agen Asuransi Allianz untuk mengurus segala biaya putrinya selama menjalani perawatan di rumah sakit, dan pihak asuransi menyanggupi semua permintaan tersebut.

Ketika keluarga pasien hendak keluar dari area parkir rumah sakit dihadang oleh pihak security dan custumer care sampai di depan pintu keluar parkir dengan alasan karena belum menyelesaikan pembayaran.


”Kami sempat diadang dan tidak diperbolehkan keluar sebelum membayar semua biaya perawatan tersebut. Penagihan secara paksa ini saya kira tak manusiawi,” jelasnya.

Dia menyesalkan pelayanan dan sikap dari RS tersebut. Harusnya mereka mengedepankan pelayanan, selain mencari keuntungan dalam berbisnis.

“Harapan agar putri saya sembuh dari nyeri dada akibat asam lambung justru berujung pengalaman pahit. Mulai dari diagnosa dokter yang terlalu mengada-ada tanpa bukti, sampai penagihan biaya perawatan secara paksa,” tegasnya.

sumber berita


wah, pentolan PDIP vs Salim group