Jakarta — Anggota DPR RI Fraksi Gerindra Fadli Zon meminta Menko Marves Luhut B Pandjaitan mempertanggungjawabkan pernyataannya soal klaim big data. Sebelumnya, Luhut mengatakan ada 110 juta masyarakat Indonesia yang setuju Pemilu 2024 ditunda menurut big data media sosial.

Fadli meminta Luhut membuka klaim tersebut ke publik. Hal ini diungkap Fadli dalam menanggapi cuitan Jubir Luhut, Jodi Mahardi, yang mengatakan tak punya kapasitas untuk mengungkap hasil big data yang diklaim Luhut.

Baca Juga: Migrasi Polis Sudah 67,84%, IFG Progress Bayar Klaim Rp 2,7 Triliun

“Kenapa data big datanya tak bisa dibuka ke publik? Harus ada pertanggungjawaban kepada masyarakat atas klaim 110 juta itu,” kata Fadli di Twitter dikutip kumparan, Rabu (16/3).

kumparan sudah mendapat izin Fadli untuk mengutip cuitan tersebut.

Fadli curiga tak dibukanya data tersebut secara transparan memiliki maksud tersembunyi. Ia pun menyindir Luhut agar tak menghalalkan segala hanya untuk mewujudkan penundaan Pemilu 2024.

“Jangan halalkan segala cara untuk melawan konstitusi,” tandas dia.
Selain Fadli, sejumlah pihak juga mempertanyakan kredibilitas klaim big data yang disampaikan Luhut. Meski tak langsung menyebut nama, anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menyindir bahwa klaim big data tersebut hanya omong kosong.

“Bagi saya aneh, ketika dari unsur pemerintah juga ikut [bicara penundaan pemilu], menteri yang bukan ranahnya. Kan, tugasnya bantu presiden.

Dengan alasan big data begini-begini, ini sumbernya big data apa big mouth, sih?” kata Masinton dalam diskusi terkait penundaan pemilu yang digelar MPR RI Fraksi PKB.

Luhut sendiri sudah menyatakan tidak bakal membuka big data tersebut.
“Ya, pasti adalah [big datanya], masa bohong. Janganlah [diungkap ke publik],” kata Luhut di Hotel Grand Hyatt, Selasa (15/3).


Sumber: kumparan.com