Ketua Dewan Pengawas MUI : UU Telah Mengatur, Fatwa Halal Tetap Ada di MUI

Beranda

...

Berita dan Politik
Ketua Dewan Pengawas MUI : UU Telah Mengatur, Fatwa Halal Tetap Ada di MUI

samsol...

14-03-2022 04:51

Ketua Dewan Pengawas MUI : UU Telah Mengatur, Fatwa Halal Tetap Ada di MUI

Terkini.id, Jakarta – Sesuai keputusan Kepala BPJPH Nomor 40/2022 soal Penetapan label Halal mengenai label halal, Majelis Ulama Indonusia (MUI) telah digantikan dengan Label Halal Indonesia.

Meskipun telah ditetapkan, Ketua Dewan Pengawas LPPOM MUI Sholahuddin Al Aiyub menegaskan bahwa penetapan fatwa halal bagi suatu produk tetap berada di institusinya.

Ia mengatakan, pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) telah mengatur kewenangan fatwa halal bagi suatu produk.

“UU telah mengatur, fatwa halal tetap ada di MUI. Pemerintah hanya masuk pada wilayah administrative. Sedangkan, subsatansi penetapan halal ada di MUI,” ujar Sholahuddin sebagaimana dilansir dari Cnnindonesiacom. Senin, 14 Maret 2022.

Sebagaimana diketahui bahwa MUI bertanggung jawab untuk menentukan kehalalan produk berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang JPH.

Lebih lanjut Sholahuddin menyatakan bahwa sertifikasi halal MUI dapat digunakan hingga tahun 2026.

Karena bentuk logo halal yang diputuskan oleh MUI diatur dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal Pasal 169, masih dapat digunakan paling lama 5 tahun sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan.

“Betul (label halal MUI masih bisa digunakan hingga 2026) sesuai aturan di atas,” terang Sholahuddin.

Meski demikian, Shalahuddin masih belum mau berkomentar banyak terkait label halal MUI yang digantikan oleh label Halal Indonesia yang diterbitkan Kemenag. Ia menilai kebijakan BPJPH soal label masih berubah-ubah belakangan ini.

“Kita lihat nanti saja. Ini dari BPJPH juga berubah-ubah. Belum lama BPJPH telah merilis logo baru Halal Indonesia yg katanya sudah dipatenkan. Tapi ternyata saat ini berubah lagi,” imbuh dia.

Sebelumnya, Sekretaris BPJPH Kemenag Muhammad Arfi Hatim mengatakan label Halal Indonesia menjadi tanda suatu produk telah terjamin kehalalannya dan memiliki sertifikat halal yang diterbitkan BPJPH.

Karenanya, label halal itu wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk.

“Label Halal Indonesia ini selanjutnya wajib dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu dari produk, dan/atau tempat tertentu pada produk,” ucap Arfi.

https://makassar.terkini.id/ketua-de...ap-ada-di-mui/

Contoh orang2 dungu... emoticon-Wakaka

Quote:

Dalam tayangan video itu, awalnya Felix menyebut keputusan pemerintah yang mengambil alih urusan label halal itu hanya menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

“Ketika diambil alih oleh pemerintah lantas kemudian menjadi polemik dan dibicarakan dicurigai atau mendapatkan selentingan miring,” ujar Felix Siauw.

Hal itu, kata Felix, lantaran rakyat atau umat tidak melihat adanya indealisme itu pada pemerintah. Masyarakat, menurutnya tidak melihat bahwa penguasa itu mengerti dan memahami tentang Islam lalu kemudian bisa dianggap untuk melaksanakan Islam itu tidak dilihat sebelumnya.

“Kalau bahasa gampangnya begini, ‘Lha kamu aja belum dilabelin halal kok bagaimana kamu bisa menentukan yang mana yang halal yang mana yang haram’,” tuturnya.

Quote:

Kemudian, Derry Sulaiman juga berpendapat bahwa hukum halal dan haram harusnya ditentukan oleh ulama, bukan Kementerian Agama.

“Yang menentukan halal haram ini mesti fatwanya para ulama bukan Kementerian Agama,” ujar Derry Sulaiman menjelaskan.

“Gak bisa pak! ini dipaksa-paksakan biar seperti wayang, ini maksudnya apa hey? ini Indonesia bukan Jawa!,” ujar Derry Sulaiman menjelaskan.

Uprutz dan 24 lainnya memberi reputasi

3.9K

Kutip

Balasan

Guest

Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru

Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!

Berita dan Politik

670.3KThread•40.5KAnggota

Tampilkan semua post

uusDK

14-03-2022 05:18

#14

Lagi rame ya emoticon-Big Grin

Teringat waktu kecil dulu aing jarang banget nemuin logo halal di produk produk makanan, malahan klo dulu seinget aing lebih gampang nemuin logo "haram" ada gambar babi dan tulisan mengandung babi karena dulu sempet heboh makanan yang mengandung minyak babi

Masuk ke sekitar taun 2k an yang menjual produk makanan mulai harus ada pengurusan sertifikasi halal, prosesnya lebih mengedepankan sisi administratif dan pembiayaannya saja kata temen yang pernah ngurusin ginian karena dia jual produk makanan gak ada katanya bentuk pengujian yang sifatnya mencari tau apakah produk yang akan disertifikasi ini halal atau tidaknya emoticon-Shutup

Jadi IMHO di sini lebih cocok kembali seperti dulu dengan memberi label haram daripada label halal tapi ternyata dalam prosesnya lebih mendekati suatu ketidak niscayaan.... emoticon-Traveller

aldonistic dan 8 lainnya memberi reputasi

Kutip

Balas

Tutup