JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membangun turap Kali Mampang sebagai langkah antisipasi banjir di wilayah tersebut.

Camat Mampang Prapatan Djaharuddin mengungkapkan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dalam menjalani putusan tersebut.

Menurutnya, pembangunan turap sulit dilakukan karena sejumlah rumah warga berdiri di bantaran Kali Mampang. Untuk mengeksekusi pembangunan turap, maka pemerintah perlu melakukan penggusuran.

"Tentunya butuh pembebasan-pembebasan lahan. Kedua, rumah warga yang berada di pinggiran bantaran kali ini, tentunya harus kita tertibkan," kata Djaharuddin pada Senin (21/2/2022).

Selain itu, keberadaan rumah warga di bantaran kali juga mempersulit proses pengerukan lumpur.

Menurut Djaharuddin, rumah di bantaran kali bisa roboh karena proses pengerukan lumpur yang dilakukan oleh petugas dengan bantuan alat berat.

Robohnya rumah warga pinggiran kali karena proses pengerukan pernah terjadi sebelumnya.

"Banyak rumah warga di bantaran kali. Ini mempersulit kami juga untuk melakukan pengerukan lebih dalam karena akan menyebabkan permasalahan baru ,yaitu bisa saja rumah warga tersebut roboh," kata Djaharuddin.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka Pemprov DKI melalui dinas Sumber Daya Air saat ini membuat bronjong atau doken sementara di lokasi-lokasi yang rawan longsor, bebernya.

Sebelumnya diberitakan, PTUN Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyelesaikan pengerukan dan pembangunan turap Kali Mampang.

Anies digugat oleh tujuh warga korban banjir Kali Mampang dalam perkara nomor 205/G/TF/2021/PTUN.JKT.

Ketujuh penggugat tersebut adalah Tri Andarsanti Pursita, Jeanny Lamtiur Simanjuntak, Gunawan Wibisono, Yusnelly Suryadi D, Shanty Widhiyanti, Virza Syafaat Sasmitawidjaja, dan Indra.

Para penggugat mempermasalahkan program pencegahan banjir. Gugatan itu diputus pada Selasa (15/2/2022), dan Majelis hakim PTUN Jakarta mengabulkan sebagian dari gugatan para penggugat.

Dalam putusannya, majelis hakim PTUN Jakarta mewajibkan Gubernur DKI untuk mengeruk Kali Mampang secara tuntas.

"Mewajibkan tergugat (Anies) untuk mengerjakan pengerukan Kali Mampang secara tuntas sampai ke wilayah Pondok Jaya," demikian bunyi amar putusan di laman resmi PTUN Jakarta, dikutip Kamis (17/2/2022).

Selain itu, Anies juga diwajibkan membangun turap sungai dan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.618.300.

https://megapolitan.kompas.com/read/...page=all#page2

Akankah pak anies pamer penggusuran dan penertiban rumah d bantaran kali mampang selesai 100%??..