Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pernah disebut sebagai Menteri jahat. Ini akibat rencana pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) sembako.
Menurutnya, dalam wacana itu beredar bawah dirinya akan memajaki semua kebutuhan pokok mulai dari beras hingga sayur.

"Ini sempat ribut tadi. Pernah suatu saat lagi pembahasan muncul berita sepotong-potong. Sri Mulyani tega benar, sekarang nasi, beras akan dikenakan pajak. Ini memang menteri keuangan jahat betul. Daging, ayam semua kena," curhatnya dalam sosialisasi UU HPP, Jumat (4/2/2022).



Lanjutnya, bahkan akibat hal tersebut saat ia ke pasar ditanya langsung oleh pedagang pasar yang resah akibat pengenaan pajak sembako. Ia pun menekankan hal tersebut tidak benar.

Sebab, sembako merupakan kebutuhan pokok yang dikecualikan dari PPN. Termasuk beberapa jasa lainnya.

Beberapa jasa lain yang juga dikecualikan dari pajak adalah jasa kesehatan dan pendidikan secara umum.

"Maka kebutuhan pokok, barang dan jasa tadi termasuk beras, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa pelayanan sosial. Mereka diberi fasilitas pembebasan PPN," kata dia.

news terbaru





Mari kita semua berpikir positif tentang apa yang sedang dilakukan Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait penanganan pandemi di Indonesia.
Pemerintah sedang fokus untuk melakukan vaksinasi untuk seluruh warganya.


Mencari fakta yang benar adalah hal yang harus kita lakukan mengenai berita yang simpang siur di masyarakat tentang sembako yang akan dikenakan PPN.
Tarif ppn yang dilakukan pemerintah adalah sbg landasan pemerintah untuk barang yang dikonsumsi orang kaya.

#TaatPajakNggakBerat

#PPNGakNaikNoPanik

#SalingBantuEkonomi

#BersamaKitaPulih