Pengaturan

Gambar

Lainnya

Tentang KASKUS

Pusat Bantuan

Hubungi Kami

KASKUS Plus

© 2024 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved

wa2n43Avatar border
TS
wa2n43
PMI Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta ,Dipersilakan Pulang
Saat PMI Jadi Sasaran Pemalakan Mafia Karantina, Diminta Rp 4 Juta dan Dipersilakan Pulang


Kompas.com, 23 Desember 2021, 08:40 WIB





Komentar1
Foto udara suasana Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet di Kemayoran, Jakarta, Jumat (17/12/2021). Pemerintah memutuskan untuk mengisolasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran selama 7 hari sebagai bentuk antisipasi pencegahan penularan varian Omicron pada level komunitas menyusul ditemukannya kasus di area rumah sakit tersebut. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nz
Lihat Foto
Penulis: Mutia Fauzia | Editor: Diamanty Meiliana
JAKARTA,
KOMPAS.com -

Video viral mengenai antrean panjang penumpang pesawat yang menunggu tempat karantina pada awal pekan ini mengungkap kembali modus-modus mafia karantina yang juga menyasar para pekerja migran Indonesia (PMI).

Di dalam video yang diambil oleh seorang perempuan di Bandara Soekarno Hatta tersebut menunjukkan, sebagian besar antrean merupakan PMI dan banyak pula calo-calo yang beraksi di bandara menawarkan karantina dengan membayar dalam dalam jumlah tertentu.

Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo mengatakan, sejumlah PMI sudah melaporkan hal ini kepada mereka.



Meski tak mengungkapkan berapa jumlah laporan tersebut, menurutnya perilaku yang dialami oleh para PMI bukan hal yang baru.

"Yang terjadi ada pelaporan diskriminatif ke teman-teman pekerja migran yang pulang. Dan saya kira ini lagu lama dari pelayanan publik Indonesia di mana pekerja migrannya selalu dianggap warga negara plus dua, yang kalau ingin mendapat layanan harus mengeluarkan tambahan biaya," kata Wahyu ketika dihubungi Kompas.com, Rabu (23/12/2021).


Untuk lebih jelasnya, berikut adalah fakta-fakta modus pemalakan oleh mafia karantina yang dialami oleh pekerja migran:

Dimintai Rp 4 juta dan tak karantina

Ketua Pusat Studi Migrasi Migrant Care Anis Hidayah menceritakan, kasus terbaru pungutan liar (pungli) yang dialami oleh pekerja migran baru terjadi pekan lalu.

Ia menjelaskan, salah seorang PMI yang baru pulang dari Hong Kong dimintai uang Rp 4 juta dari petugas yang berada di Bandara Soekarno Hatta.

"Saya lupa ada berapa kasus. Namun pekan lalu kami menangani kasus, ada teman (pekerja migran) pulang dari Hong Kong, itu harusnya karantina, tapi dia dipalak Rp 4 juta kemudian tidak karantina," jelas Anis.


Ia menjelaskan, pekerja migran tersebut sempat dibawa ke Wisma Atlet, namun tidak melakukan karantina di sana.


"Paspor ditahan oleh petugas, beberapa hari lalu kami mendatangi lagi untuk meminta paspornya," kata Anis.

Tak berani melapor

Anis pun mengaku telah beberapa kali mendapatkan aduan serupa dan mendampingi kasus pungli oleh mafia karantina yang dialami oleh para pekerja migran.

Ia menduga, sebenarnya kasus pungli tersebut tak hanya dialami beberapa namun banyak pekerja migran.

Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah ketika ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa malam (20/3/2018).

"Banyak sekali dari mereka yang tidak berani speak up, ketakutan, karena korbannya dikriminalisasi seperti Rachel (Vennya). Padahal pekerja migran ini korban praktik koruptif aparat, yang sering disebut oknum. Orangnya banyak, kok oknum terus," kata Anis.

"Nampaknya kalau dilihat, kasus ini biasa terjadi di Wisma Atlet. Negosiasi harga, pungli, pemalakan, seperti kasus selebgram beberapa waktu lalu," ujar dia.

Masalah tata kelola

Anis menjelaskan, maraknya aksi pungutan yang dialami oleh para pekerja migran menunjukkan ada permasalahan tata kelola pada Satgas Covid-19 serta kementerian/lembaga terkait.



Ia mengatakan, tidak ada yang mengontrol terkait arus jumlah PMI yang pulang ke Indonesia dan ketersediaan tempat di Wisma Atlet yang menimbulkan ketidakpastian bagi para pekerja migran tersebut.

Ia pun mengatakan, hingga saat ini tidak pernah dilakukan evaluasi yang melibatkan masyarakat sipil dalam tata kelola karantina para pekerja migran.

"Nah selama ini tidak ada evaluasi, seharusnya, setiap tiga bulan sekali, atau setiap ada kasus ada evaluasi. Evaluasi ini tidak dilakukan selama ini. Tidak pernah melibatkan masyarakat sipil dalam evaluasi tata kelola karantina," ujar Anis.

https://nasional.kompas.com/read/202...page=all#page2

62 mafia nya rruuuaaarrr biasa

bukan.bomat
kelayan
hhendryz
hhendryz dan 3 lainnya memberi reputasi
4
1.4K
27
GuestAvatar border
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan PolitikKASKUS Official
671.8KThread41.4KAnggota
Tampilkan semua post
CikklancangAvatar border
Cikklancang
#5
Dulu PMI itu palang merah indonesia
Sekarang pekerja migran indonesia

Tai lah, ga bisa cari singkatan lain apa
liatuly919
atamlee
monyetedan
monyetedan dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tutup
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.