Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang dipimpin Sri Mulyani Indrawati ingin terus mengurangi porsi asing dalam kepemilikan surat utang. Upaya ini untuk meminimalisir risiko gonjang-ganjing pasar keuangan.
"Itu memang strategi pemerintah bagaimana mengurangi ketergantungan kita dalam bentuk mata uang asing," kata Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Luky Alfirman dalam konferensi pers virtual, Senin (13/12/2021).

Berdasarkan data DJPPR, porsi kepemilikan asing pada surat berharga negara (SBN) turun secara bertahap hingga di bawah 20% per 9 Desember 2021. Sebaliknya, pelaku pasar SBN domestik semakin mendominasi salah satunya porsi kepemilikan perbankan nasional yang naik menjadi 25,91%.

Selain perbankan, ada Bank Indonesia (BI) serta asuransi dan dana pensiun yang juga menambah porsi pada kepemilikan surat utang. "Sebelum pandemi kepemilikan asing 40% dan sempat 41%, dan per hari ini hanya di bawah 20%," ujarnya.

Dengan penurunan porsi asing, artinya pemerintah tidak terlalu khawatir jika ada gejolak di pasar keuangan global. Biasanya ketika ada gejolak, Indonesia ikut kena imbasnya karena modal mengalir ke luar dan membuat nilai tukar rupiah melemah.

"Jadi kalau kita dolar makin sedikit, kita mengurangi exposure kita dari risiko mata uang. Ke depan kami ingin menurunkan currency risk," jelas Luky.

Berikut perubahan porsi kepemilikan SBN tenor pendek per 9 Desember:

- Bank: 25,91%
- BI: 23,51%
- Asing: 19,9%
- Dana Pensiun dan Asuransi: 14,33%
- Lain-lain: 16,3%


Detik

Nominal hutang naik tinggi, namun porsinya berubah signifikan dari asing menjadi domestik.