- Beranda
- Sejarah & Xenology
Mengenal Hoegeng Iman Santoso "Simbol Integritas dan Idealisme Penegak Hukum"
...
TS
LordFaries4.0
Mengenal Hoegeng Iman Santoso "Simbol Integritas dan Idealisme Penegak Hukum"
Jenderal Polisi (Purn.) Drs. Hoegeng Iman Santoso (14 Oktober 1921 – 14 Juli 2004) adalah adalah satu tokoh kepolisian Indonesia yang pernah menjabat sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ke-5. Hoegeng terkenal sebagai polisi paling berani dan jujur di Indonesia oleh media dan masyarakat. Hoegeng hidup pada era di mana banyak pejabat pemerintah yang korup. Abdurrahman Wahid, mantan presiden Indonesia pernah memuji kejujuran Hoegeng, mengatakan bahwa "hanya ada 3 polisi jujur di negara ini: polisi tidur, patung polisi, dan Hoegeng". Hoegeng adalah salah satu orang tersingkat yang mengepalai badan kepolisian nasional Indonesia dari tahun 1968–1971.
Hoegeng juga merupakan salah satu penandatangan Petisi 50. Namanya diabadikan sebagai nama Rumah Sakit Bhayangkara di Mamuju dengan nama Rumah Sakit Bhayangkara Hoegeng Iman Santoso dan namanya juga diabadikan sebagai stadion sepak bola di Kota Pekalongan.
Potret Hoegeng semasa kecil. Sumber: Ensiklopedia Kapolri
Kehidupan awal dan pendidikan
Spoiler for Isi:
Hoegeng lahir di Pekalongan pada 14 Oktober 1921. Nama lahirnya adalah Iman Santoso. Nama Hoegeng diambil dari "bugel" (menjadi "bugeng" dan kemudian "hugeng"; yang berarti gemuk) karena tubuhnya yang gemuk semasa kecil. Ayahnya adalah Soekarjo Kario Hatmodjo dari Tegal, seorang jaksa di Pekalongan; ibunya adalah Oemi Kalsoem. Ia memiliki dua adik perempuan: Titi Soedjati dan Soedjatmi. Hoegeng ingin menjadi polisi karena dipengaruhi oleh teman ayahnya yang menjadi kepala kepolisian di kampung halamannya Ating Natadikusumah.[4] Perwira hukum lain yang merupakan teman ayahnya adalah Soeprapto.
Hoegeng bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS; sekolah dasar) Pekalongan dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian mendaftar di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO; sekolah menengah pertama) di kota yang sama dan lulus tiga tahun kemudian. Ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di Algemene Middelbare School (AMS; sekolah menengah atas) jurusan bahasa dan sastra Barat. Selama di AMS, Hoegeng berteman dengan seniornya Burhanuddin Harahap, teman sekelasnya Soedarpo Sastrosatomo, dan juniornya Usmar Ismail dan Rosihan Anwar. Pada tahun 1940, setelah lulus, ia pindah ke Batavia melanjutkan studinya di Rechtshoogeschool te Batavia (RHS; perguruan tinggi hukum), meskipun beberapa anggota keluarganya menginginkannya untuk mendaftar di Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA; perguruan tinggi pegawai negeri). Di sana ia terlibat dalam organisasi kemahasiswaan bernama Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI). Di organisasi itu, ia bertemu Soebadio Sastrosatomo, Subandrio, Oemar Senoadji, Chairul Saleh, dan Hamid Algadrie.[5]
Pada bulan Maret 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Awalnya, Hoegeng merasa lega dengan kedatangan Jepang. Tapi, kemudian militer Jepang menutup RHS. Hoegeng kemudian kembali ke rumah pada bulan April; ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang bepergian dari satu kota ke kota lain termasuk Pati dan Semarang bersama temannya Soehardjo Soerjobroto. Di Semarang, ia bertemu kerabatnya dan ditawari bekerja di stasiun radio Hoso Kyoku. Dia diterima dan mulai bekerja satu bulan kemudian. Saat bekerja di stasiun, ia mendaftar ke pembukaan kursus polisi di Pekalongan. Hoegeng kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari sebelas anggota kepolisian dari 130 pelamar.
Dia bergabung dengan Marshall General School di Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat.
Hoegeng bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School (HIS; sekolah dasar) Pekalongan dan lulus pada tahun 1934. Ia kemudian mendaftar di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO; sekolah menengah pertama) di kota yang sama dan lulus tiga tahun kemudian. Ia pindah ke Yogyakarta untuk melanjutkan studinya di Algemene Middelbare School (AMS; sekolah menengah atas) jurusan bahasa dan sastra Barat. Selama di AMS, Hoegeng berteman dengan seniornya Burhanuddin Harahap, teman sekelasnya Soedarpo Sastrosatomo, dan juniornya Usmar Ismail dan Rosihan Anwar. Pada tahun 1940, setelah lulus, ia pindah ke Batavia melanjutkan studinya di Rechtshoogeschool te Batavia (RHS; perguruan tinggi hukum), meskipun beberapa anggota keluarganya menginginkannya untuk mendaftar di Middlebare Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (MOSVIA; perguruan tinggi pegawai negeri). Di sana ia terlibat dalam organisasi kemahasiswaan bernama Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI). Di organisasi itu, ia bertemu Soebadio Sastrosatomo, Subandrio, Oemar Senoadji, Chairul Saleh, dan Hamid Algadrie.[5]
Pada bulan Maret 1942, Jepang menduduki Hindia Belanda. Awalnya, Hoegeng merasa lega dengan kedatangan Jepang. Tapi, kemudian militer Jepang menutup RHS. Hoegeng kemudian kembali ke rumah pada bulan April; ia menggunakan waktu luangnya untuk menjual telur dan buku sekolah bahasa Jepang bepergian dari satu kota ke kota lain termasuk Pati dan Semarang bersama temannya Soehardjo Soerjobroto. Di Semarang, ia bertemu kerabatnya dan ditawari bekerja di stasiun radio Hoso Kyoku. Dia diterima dan mulai bekerja satu bulan kemudian. Saat bekerja di stasiun, ia mendaftar ke pembukaan kursus polisi di Pekalongan. Hoegeng kemudian melamar dan diterima sebagai salah satu dari sebelas anggota kepolisian dari 130 pelamar.
Dia bergabung dengan Marshall General School di Military Police School, Fort Gordon, Georgia, Amerika Serikat.
Hoegeng dan Mery pada masa muda mereka. Sumber: Repro Biografi Hoegeng.
Karier awal
Spoiler for Isi:
Hoegeng awalnya merasa kecewa ketika mengetahui bahwa output dari kursus tersebut bukan untuk perwira tinggi (inspektur kedua), tetapi dua pangkat lebih rendah. Namun, dia masih melewatinya. Selama pelatihan, Hoegeng menerima Rp32 per bulan, bersih Rp19,50. Setiap hari setelah pelatihan, para taruna ditugaskan sebagai petugas polisi reguler di kota. Rekan-rekannya, para pelatih dan sesama taruna, kemudian menjadi perwira tinggi terkemuka termasuk Soemarto, Soehardjo Soerjobroto, Soerojo, dan Soedjono Parttokoesoemo. Setelah lulus dari kursus tersebut, Hoegeng sempat ragu apakah akan melanjutkan karirnya sebagai polisi atau sedikit beralih sebagai hakim. Saat itu, Soemarto, pelatihnya, mendaftarkan Hoegeng ke kursus perwira polisi di Sukabumi. Hoegeng kemudian diterima, meski tidak terlalu serius dalam seleksi tersebut, antara lain enam orang dari Pekalongan, alumnus kursus tadi.
Di Sukabumi, Hoegeng mendaftar ke kursus Koto Kaisatsu Gakko, kursus bagi siapa saja yang sudah terlatih di kepolisian. Sebelum lulus, Hoegeng dan kawan-kawan mengira akan naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi bernama Junsabucho. Sebaliknya, peringkat mereka harus diturunkan menjadi Minarai Junsabucho. Mereka memprotes keras keputusan itu sampai Jenderal Harada dari Angkatan Darat ke-16 mengunjungi tempat itu untuk menenangkan mereka. Pada tahun 1944, Hoegeng lulus dan bersama ketiga temannya, Soetrisno, Noto Darsono, dan Soenarto, ditugaskan ke Chiang Bu (bagian keamanan) Semarang. Hoegeng dan Soenarto menduduki jabatan Koto Kei Satsuka (bagian intelijen), sedangkan Noto dan Soetrisno masing-masing diberi jabatan di Keimu Ka (urusan umum) dan Keiza Ka (urusan ekonomi). Setelah beberapa minggu di Semarang, Hoegeng dipromosikan menjadi Kei Bu Ho II. Dalam beberapa bulan berikutnya, Hoegeng kembali naik pangkat, kali ini menjadi Kei Bu Ho I. Sesaat sebelum Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu, Hoegeng dipindahkan ke Keibi Ka Cho (divisi perwalian) di bawah pimpinan R. Soekarno Djojonegoro dan dipromosikan lagi.
Suatu hari setelah proklamasi, Soeprapto, teman ayah Hoegeng, mengumpulkan anggota polisi, termasuk Hoegeng dan atasannya Soekarno Djojonegoro, dan memberi tahu mereka tentang kemerdekaan Indonesia dan akan ada pemindahan kekuasaan. Pada bulan Oktober, Hoegeng dirawat di sebuah rumah sakit (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi) di Semarang setelah menderita gegar otak selama bertugas menjaga tahanan Jepang. Saat itu, Pertempuran Lima Hari antara pejuang Indonesia dan tawanan Jepang terjadi. Pagi hari sebelum rumah sakit diserbu oleh Jepang, Hoegeng kabur karena tidak suka dengan suasana rumah sakit dan kabur dari tempat dia dirawat. Setelah pertempuran mulai berhenti, Hoegeng disarankan oleh dokter untuk beristirahat. Ia lalu pamit dan beristirahat di Pekalongan.
Selama di Pekalongan, Hoegeng dikunjungi Komodor M. Nazir yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Laut pertama. Nazir tertarik pada Hoegeng karena dia ingin membentuk polisi militer angkatan laut dan menawarkan yang terakhir untuk menjadi bagian dari angkatan laut. Hoegeng kemudian menerima tawaran itu terutama karena dia ingin tantangan karena kepolisian sudah mapan. Sebagai perwira militer berpangkat Mayor, ia diberi hak untuk tinggal di Hotel Merdeka, Yogyakarta, dan dibayar Rp 400 per bulan. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal, tugas pertamanya adalah merumuskan landasan dasar kepolisian militer yang pada mulanya bernama satuan Penyelidik Militer Laut Chusus (PMLC). Selama tinggal di hotel, Hoegeng dibujuk oleh Soekanto Tjokrodiatmodjo, kepala kepolisian, untuk kembali menjadi polisi. Di Yogyakarta, Hoegeng memiliki aktivitas lain sebagai pemeran utama sandiwara radio Saija dan Adinda yang disiarkan oleh radio Angkatan Laoet, Darat, dan Oedara (ALDO) dan RRI Yogya. Ia kemudian menikah dengan lawan mainnya dalam lakon, Merry, pada 31 Oktober 1946 di Jetis, Yogyakarta. Setelah mereka menikah, Hoegeng mengundurkan diri sebagai perwira angkatan laut untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi seorang perwira polisi.
Di Sukabumi, Hoegeng mendaftar ke kursus Koto Kaisatsu Gakko, kursus bagi siapa saja yang sudah terlatih di kepolisian. Sebelum lulus, Hoegeng dan kawan-kawan mengira akan naik pangkat ke jenjang yang lebih tinggi bernama Junsabucho. Sebaliknya, peringkat mereka harus diturunkan menjadi Minarai Junsabucho. Mereka memprotes keras keputusan itu sampai Jenderal Harada dari Angkatan Darat ke-16 mengunjungi tempat itu untuk menenangkan mereka. Pada tahun 1944, Hoegeng lulus dan bersama ketiga temannya, Soetrisno, Noto Darsono, dan Soenarto, ditugaskan ke Chiang Bu (bagian keamanan) Semarang. Hoegeng dan Soenarto menduduki jabatan Koto Kei Satsuka (bagian intelijen), sedangkan Noto dan Soetrisno masing-masing diberi jabatan di Keimu Ka (urusan umum) dan Keiza Ka (urusan ekonomi). Setelah beberapa minggu di Semarang, Hoegeng dipromosikan menjadi Kei Bu Ho II. Dalam beberapa bulan berikutnya, Hoegeng kembali naik pangkat, kali ini menjadi Kei Bu Ho I. Sesaat sebelum Jepang menyerah kepada pasukan Sekutu, Hoegeng dipindahkan ke Keibi Ka Cho (divisi perwalian) di bawah pimpinan R. Soekarno Djojonegoro dan dipromosikan lagi.
Suatu hari setelah proklamasi, Soeprapto, teman ayah Hoegeng, mengumpulkan anggota polisi, termasuk Hoegeng dan atasannya Soekarno Djojonegoro, dan memberi tahu mereka tentang kemerdekaan Indonesia dan akan ada pemindahan kekuasaan. Pada bulan Oktober, Hoegeng dirawat di sebuah rumah sakit (sekarang Rumah Sakit Umum Pusat Dokter Kariadi) di Semarang setelah menderita gegar otak selama bertugas menjaga tahanan Jepang. Saat itu, Pertempuran Lima Hari antara pejuang Indonesia dan tawanan Jepang terjadi. Pagi hari sebelum rumah sakit diserbu oleh Jepang, Hoegeng kabur karena tidak suka dengan suasana rumah sakit dan kabur dari tempat dia dirawat. Setelah pertempuran mulai berhenti, Hoegeng disarankan oleh dokter untuk beristirahat. Ia lalu pamit dan beristirahat di Pekalongan.
Selama di Pekalongan, Hoegeng dikunjungi Komodor M. Nazir yang kemudian menjadi Kepala Staf Angkatan Laut pertama. Nazir tertarik pada Hoegeng karena dia ingin membentuk polisi militer angkatan laut dan menawarkan yang terakhir untuk menjadi bagian dari angkatan laut. Hoegeng kemudian menerima tawaran itu terutama karena dia ingin tantangan karena kepolisian sudah mapan. Sebagai perwira militer berpangkat Mayor, ia diberi hak untuk tinggal di Hotel Merdeka, Yogyakarta, dan dibayar Rp 400 per bulan. Di bawah pimpinan Letnan Kolonel Darwis, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut di Tegal, tugas pertamanya adalah merumuskan landasan dasar kepolisian militer yang pada mulanya bernama satuan Penyelidik Militer Laut Chusus (PMLC). Selama tinggal di hotel, Hoegeng dibujuk oleh Soekanto Tjokrodiatmodjo, kepala kepolisian, untuk kembali menjadi polisi. Di Yogyakarta, Hoegeng memiliki aktivitas lain sebagai pemeran utama sandiwara radio Saija dan Adinda yang disiarkan oleh radio Angkatan Laoet, Darat, dan Oedara (ALDO) dan RRI Yogya. Ia kemudian menikah dengan lawan mainnya dalam lakon, Merry, pada 31 Oktober 1946 di Jetis, Yogyakarta. Setelah mereka menikah, Hoegeng mengundurkan diri sebagai perwira angkatan laut untuk mengejar impian masa kecilnya menjadi seorang perwira polisi.
Jendral Hoegeng dan kelompok musiknya Hawaiian Senior 1968
Kemerdekaan Indonesia dan pendudukan Belanda
Spoiler for Isi:
Setelah bergabung kembali, Hoegeng tercatat sebagai mahasiswa Akademi Kepolisian di Mertoyudan, Magelang. Selama liburan di pertengahan tahun 1947, Hoegeng dan istrinya yang sedang hamil mengunjungi keluarganya di Pekalongan. Namun, pada tanggal 21 Juli militer Belanda melakukan operasi militer. Hoegeng dan keluarganya kemudian melarikan diri ke selatan kota. Hoegeng diberitahu oleh Soekarno Djojonegoro, Kepala Kepolisian Pekalongan, bahwa Soekanto telah memerintahkan semua mahasiswa akademi untuk membantu kepolisian setempat. Tugas Hoegeng saat itu adalah mengumpulkan materi intelijen. Kemudian, dia ditangkap oleh petugas polisi yang bekerja untuk Netherlands Indies Civil Administration (NICA). Saat ditangkap, Hoegeng diperlakukan dengan baik, tidak seperti yang lain. Dia akhirnya mengetahui bahwa orang yang memberi perintah itu adalah de Bretonniere, temannya di RHS. Hoegeng dibujuk untuk bekerja untuk NICA tetapi menolak. Setelah tiga minggu, dia dibebaskan. Hoegeng kemudian memutuskan untuk mengunjungi komando Yogyakarta. Dia, istrinya, dan orang tuanya pergi ke Jakarta pada awalnya. Di Jakarta, Hoegeng bertemu dengan Soemarto yang saat itu menjabat Wakil Kepala Djawatan Kepolisian Negara dan diminta menjadi bawahannya. Hoegeng diterima tetapi ingin mengunjungi Yogyakarta. Dia dibantu oleh Soemarto dan meninggalkan istrinya dan pergi sendiri pada bulan September. Di Yogyakarta, Hoegeng melaporkan tugasnya kepada Soekanto dan meminta izin sebagai bawahan Soemarto di Jakarta; Soekanto memberikan izin. Pada bulan November, Hoegeng bekerja sebagai asisten Soemarto dan diberi tugas untuk mengamati tahanan politik Indonesia dan membantu mereka jika memungkinkan. Di Jakarta, ia berkorespondensi dengan Sudirman, Hamengkubuwono IX, Oerip Soemohardjo, Suryadi Suryadarma, dan M. Nazir.
Ia pernah menjadi Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1952. Ia menjadi kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Medan, Sumatra Utara pada tahun 1956. Pada tahun 1959, ia mengikuti sekolah pelatihan Mobile Brigade (Mobrig) dan menjadi staf direktorat II di Markas Besar Polri pada tahun 1960, ia menjadi Kepala Djawatan Imigrasi pada tahun 1960, menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Setelah Hoegeng mengundurkan diri sebagai kepala polisi, ia tampil di TVRI bermain gitar Hawaii bersama dengan band "The Hawaiian Seniors", dan menjadi pembawa acara musik The Hawaiian Seniors (aslinya Irama Lautan Teduh) dari tahun 1968 sampai 1979. Kadang ia tampil bersama istrinya, Merry Hoegeng dan putrinya, Reny Hoegeng atau Aditya Hoegeng.
Ia pernah menjadi Kepala Dinas Pengawasan Keamanan Negara (DPKN) di Surabaya, Jawa Timur pada tahun 1952. Ia menjadi kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) di Medan, Sumatra Utara pada tahun 1956. Pada tahun 1959, ia mengikuti sekolah pelatihan Mobile Brigade (Mobrig) dan menjadi staf direktorat II di Markas Besar Polri pada tahun 1960, ia menjadi Kepala Djawatan Imigrasi pada tahun 1960, menjadi Menteri Iuran Negara pada tahun 1965, dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti pada tahun 1966. Setelah Hoegeng mengundurkan diri sebagai kepala polisi, ia tampil di TVRI bermain gitar Hawaii bersama dengan band "The Hawaiian Seniors", dan menjadi pembawa acara musik The Hawaiian Seniors (aslinya Irama Lautan Teduh) dari tahun 1968 sampai 1979. Kadang ia tampil bersama istrinya, Merry Hoegeng dan putrinya, Reny Hoegeng atau Aditya Hoegeng.
Karier
Spoiler for Isi:
Sewaktu pendudukan Jepang, ia mengikuti latihan kemiliteran Nippon (1942) dan Koto Keisatsu Ka I-Kai (1943). Setelah itu ia diangkat menjadi Wakil Kepala Polisi Seksi II Jomblang Semarang (1944), Kepala Polisi Jomblang (1945), dan Komandan Polisi Tentara Laut Jawa Tengah (1945-1946). Kemudian mengikuti pendidikan Polisi Akademi dan bekerja di bagian Purel, Jawatan Kepolisian Negara.
Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatra Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Dari situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.
Saat menjadi Kapolri Hoegeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabes Pol).
Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.
Tahun 1950, Hoegeng mengikuti Kursus Orientasi di Provost Marshal General School pada Military Police School Port Gordon, Georgia, Amerika Serikat. Dari situ, dia menjabat Kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya (1952). Lalu menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatra Utara (1956) di Medan. Tahun 1959, mengikuti pendidikan Pendidikan Brimob dan menjadi seorang Staf Direktorat II Mabes Kepolisian Negara (1960), Kepala Jawatan Imigrasi (1960), Menteri luran Negara (1965), dan menjadi Menteri Sekretaris Kabinet Inti tahun 1966. Setelah Hoegeng pindah ke markas Kepolisian Negara kariernya terus menanjak. Dari situ, dia menjabat Deputi Operasi Pangak (1966), dan Deputi Men/Pangak Urusan Operasi juga masih dalam 1966.
Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Terakhir, pada 5 Mei 1968, Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara (tahun 1969, namanya kemudian berubah menjadi Kapolri), menggantikan Soetjipto Joedodihardjo. Hoegeng mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 2 Oktober 1971 dan digantikan oleh Drs. Mohamad Hasan.
Saat menjadi Kapolri Hoegeng Iman Santoso melakukan pembenahan beberapa bidang yang menyangkut struktur organisasi di tingkat Mabes Polri. Hasilnya, struktur yang baru lebih terkesan lebih dinamis dan komunikatif. Pada masa jabatannya terjadi perubahan nama pimpinan polisi dan markas besarnya. Berdasarkan Keppres No.52 Tahun 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) diubah menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri). Dengan begitu, nama Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisian (Mabes Pol).
Perubahan itu membawa sejumlah konsekuensi untuk beberapa instansi yang berada di Kapolri. Misalnya, sebutan Panglima Daerah Kepolisian (Pangdak) menjadi Kepala Daerah Kepolisian RI atau Kadapol. Demikian pula sebutan Seskoak menjadi Seskopol. Di bawah kepemimpinan Hoegeng peran serta Polri dalam peta organisasi Polisi Internasional, International Criminal Police Organization (ICPO), semakin aktif. Hal itu ditandai dengan dibukanya Sekretariat National Central Bureau (NCB) Interpol di Jakarta.
Diubah oleh LordFaries4.0 10-12-2021 11:48
ondeonde04 dan 48 lainnya memberi reputasi
49
9.4K
Kutip
81
Balasan
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Sejarah & Xenology
6.5KThread•11.6KAnggota
Tampilkan semua post
TS
LordFaries4.0
#3
Kisah Kesederhanaan Hoegeng, Menolak Pengawalan dan Mobil Dinas
Spoiler for Isi:
Sederhana", barangkali kata itulah yang pertama muncul di kepala saat membaca atau mendengar nama Hoegeng Iman Santoso, Kapolri pada periode 1968-1971.
Cerita kesederhanaan Hoegeng nyatanya tak dimulai sejak Hoegeng menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara melainkan juga saat Hoegeng menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada Maret 1966-Juli 1966, dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.
Dalam buku berjudul Hoegeng, Polisi, dan Menteri Teladan (2013) yang ditulis Suhartono, selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng berhak memperoleh pengawalan pribadi baik di kantor dan di rumahnya.
Namun, tawaran itu ditolaknya secara halus.
Kepada sekretarisnya, Soedharto Martopoespito, Hoegeng beralasan, dia tetap bisa bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawalan yang diberikan oleh negara.
"Hidup Hoegeng berserah saja, tak perlu dikawal-kawal. Kalau Hoegeng mau mati, ya mati saja. Tidak usah pakai pengawal atau penjaga di rumah," kata Hoegeng.
Hoegeng juga menolak tawaran pengawalan di depan rumah yang menurutnya akan membuat teman-temannya tak berani berkunjung ke rumah.
"Nanti, teman-teman Hoegeng tidak ada yang berani berkunjung ke rumah karena harus lapor lebih dulu ke petugas penjaga. Jadi, tidak usah, Mas Dharto. Biar saja bebas," tuturnya.
Kebiasaan itu berlanjut ketika Hoegeng ditunjuk menjadi Wakil Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dan Menteri/Pangak sebelum berubah nama menjadi Kapolri.
Hanya ada dua ajudan dinas yang bergantian bertugas saat hari kerja dan staf ajudan yang membantunya sehari-hari.
Jenderal Hoegeng pun tak mengizinkan mereka mengenakan pakaian dinas kecuali ajudan dinas yang memang mendampinginya sehari-hari. Staf ajudan pun diminta hanya berpakaian preman.
Menolak mobil
Kesederhanaan Hoegeng juga terlihat ketika ia menolak mobil jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diperuntukkan untuk keluarganya.
Selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng memang berhak dua buah mobil yakni mobil dinas dan mobil untuk keluarganya.
Hoegeng menolak mobil yang diperuntukkan untuk keluarganya karena ia telah menerima mobil dinas sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet serta mobil jeep Willis dari korpsnya di Kepolisian.
"Hoegeng mau simpang di mana lagi, Mas Dharto? Hoegeng tak punya garasi lagi?" kata Hoegeng beralasan kepada Soedharto.
Akhirnya, Hoegeng pun meminta agar mobil itu disimpan di rumah Dharto akibat ketentuan Sekretariat Negara.
Dharto pun rutin membersihkan dan memanasi mobil itu setiap hari. Suatu saat, Dharto juga sempat menjalankan mobil dinas Hoegeng supaya mesinnya tidak rusak.
Namun, Dharto justru kapok. Nomor plat mobilnya yang berkode khusus membuat Dharto diberi penghormatan oleh polisi yang bertugas di sepanjang jalan.
Serahkan hadiah mobil ke teman
Beberapa minggu menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng juga mendapat hadiah mobil Mazda "kotak" dari Dasaad Musin Concern, perusahaan pemegang lisensi beberapa merek mobil Eropa dan Jepang.
Dalam suratnya, Dasaad meneyebutkan Hoegeng mendapat fasilitas kendaraan untuk menjalankan tugas sebagai menteri.
Mobil itu dapat diambil di showroom mobil dengan syarat membawa surat pemberitahuan tersebut. Namun, Heogeng membiarkan surat itu tergeletak di meja kerjanya karena ia tak mau menerima gratifikasi.
Seiring waktu berlalu, suatu hari Hoegeg seorang teman lamanya yang langsung memuji-muji Hoegeng setelah duduk di depan meja kerja Hoegeng.
"Selamat ya, Mas Hoegeng, Saiki penak, yo (Sekarang enak, ya). Wis dadi (Sudah jadi) menteri. Kabare (kabarnya) Mas Hoegeng entuk (dapat) mobil baru jenis Mazda saka (dari) Dasaad, yo (ya)," kata tamu itu.
Mendengar itu, Hoegeng tertegun sejenak lalu mengakui dan menunjukkan surat itu kepada sang tamu. Namun, kata Hoegeng, mobilnya belum ia ambil karena masih ia pertimbangkan.
"Sampeyan gelem (kamu mau)?" ujar Hoegeng menawarkan mobil tersebut kepada temannya.
Sang tamu langsung menjawab seraya mengambil dari tangan Hoegeng sambil berkata, "Yo, gelem wae (ya, mau saja) mas."
Surat hadiah mobil pun berpindah tangan dan sang tamu akhirnya pulang setelah berbincang ngalor-ngidul bersama Hoegeng.
Usai pertemuan itu, Hoegeng berkata kepada Dharto, "Mas Dharto, Hoegeng heran ya. Saiki (Sekarang), ada orang sing tego-tegone (yang tega-teganya) mau menerima mobil, padahal teman Hoegeng tadi hidupnya lebih kaya dari Hoegeng."
Hoegeng memang tak mau mengambil begitu saja hadiah tersebut. Ia justru mempertanyakan apakah ia pantas dan layak menerima hadiah mobil dari pengusaha yang beluk dikenalnya, apalagi hadiah itu berhubungan dengan jataban yang ia sandang.
"Dengan kejadian tersebut, barangkali Hoegeng diingatkan agar tidak perlu menerima hadiah mobil yang tak diketahui juntrungannya. Kejadian itu membuat Hoegeng bersyukur tidak menerima hadiah apa pun dari siapa pun apalagi terkait tugas dan jabatan Hoegeng," kata dia.
Cerita kesederhanaan Hoegeng nyatanya tak dimulai sejak Hoegeng menjadi orang nomor satu di Korps Bhayangkara melainkan juga saat Hoegeng menjabat Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet pada Maret 1966-Juli 1966, dua tahun sebelum dilantik sebagai Kapolri.
Dalam buku berjudul Hoegeng, Polisi, dan Menteri Teladan (2013) yang ditulis Suhartono, selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng berhak memperoleh pengawalan pribadi baik di kantor dan di rumahnya.
Namun, tawaran itu ditolaknya secara halus.
Kepada sekretarisnya, Soedharto Martopoespito, Hoegeng beralasan, dia tetap bisa bekerja dengan baik meskipun tanpa pengawalan yang diberikan oleh negara.
"Hidup Hoegeng berserah saja, tak perlu dikawal-kawal. Kalau Hoegeng mau mati, ya mati saja. Tidak usah pakai pengawal atau penjaga di rumah," kata Hoegeng.
Hoegeng juga menolak tawaran pengawalan di depan rumah yang menurutnya akan membuat teman-temannya tak berani berkunjung ke rumah.
"Nanti, teman-teman Hoegeng tidak ada yang berani berkunjung ke rumah karena harus lapor lebih dulu ke petugas penjaga. Jadi, tidak usah, Mas Dharto. Biar saja bebas," tuturnya.
Kebiasaan itu berlanjut ketika Hoegeng ditunjuk menjadi Wakil Menteri/Panglima Angkatan Kepolisian (Pangak) dan Menteri/Pangak sebelum berubah nama menjadi Kapolri.
Hanya ada dua ajudan dinas yang bergantian bertugas saat hari kerja dan staf ajudan yang membantunya sehari-hari.
Jenderal Hoegeng pun tak mengizinkan mereka mengenakan pakaian dinas kecuali ajudan dinas yang memang mendampinginya sehari-hari. Staf ajudan pun diminta hanya berpakaian preman.
Menolak mobil
Kesederhanaan Hoegeng juga terlihat ketika ia menolak mobil jenis Holden keluaran terbaru tahun 1965 yang diperuntukkan untuk keluarganya.
Selaku Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng memang berhak dua buah mobil yakni mobil dinas dan mobil untuk keluarganya.
Hoegeng menolak mobil yang diperuntukkan untuk keluarganya karena ia telah menerima mobil dinas sebagai Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet serta mobil jeep Willis dari korpsnya di Kepolisian.
"Hoegeng mau simpang di mana lagi, Mas Dharto? Hoegeng tak punya garasi lagi?" kata Hoegeng beralasan kepada Soedharto.
Akhirnya, Hoegeng pun meminta agar mobil itu disimpan di rumah Dharto akibat ketentuan Sekretariat Negara.
Dharto pun rutin membersihkan dan memanasi mobil itu setiap hari. Suatu saat, Dharto juga sempat menjalankan mobil dinas Hoegeng supaya mesinnya tidak rusak.
Namun, Dharto justru kapok. Nomor plat mobilnya yang berkode khusus membuat Dharto diberi penghormatan oleh polisi yang bertugas di sepanjang jalan.
Serahkan hadiah mobil ke teman
Beberapa minggu menjadi Menteri/Sekretaris Presidium Kabinet, Hoegeng juga mendapat hadiah mobil Mazda "kotak" dari Dasaad Musin Concern, perusahaan pemegang lisensi beberapa merek mobil Eropa dan Jepang.
Dalam suratnya, Dasaad meneyebutkan Hoegeng mendapat fasilitas kendaraan untuk menjalankan tugas sebagai menteri.
Mobil itu dapat diambil di showroom mobil dengan syarat membawa surat pemberitahuan tersebut. Namun, Heogeng membiarkan surat itu tergeletak di meja kerjanya karena ia tak mau menerima gratifikasi.
Seiring waktu berlalu, suatu hari Hoegeg seorang teman lamanya yang langsung memuji-muji Hoegeng setelah duduk di depan meja kerja Hoegeng.
"Selamat ya, Mas Hoegeng, Saiki penak, yo (Sekarang enak, ya). Wis dadi (Sudah jadi) menteri. Kabare (kabarnya) Mas Hoegeng entuk (dapat) mobil baru jenis Mazda saka (dari) Dasaad, yo (ya)," kata tamu itu.
Mendengar itu, Hoegeng tertegun sejenak lalu mengakui dan menunjukkan surat itu kepada sang tamu. Namun, kata Hoegeng, mobilnya belum ia ambil karena masih ia pertimbangkan.
"Sampeyan gelem (kamu mau)?" ujar Hoegeng menawarkan mobil tersebut kepada temannya.
Sang tamu langsung menjawab seraya mengambil dari tangan Hoegeng sambil berkata, "Yo, gelem wae (ya, mau saja) mas."
Surat hadiah mobil pun berpindah tangan dan sang tamu akhirnya pulang setelah berbincang ngalor-ngidul bersama Hoegeng.
Usai pertemuan itu, Hoegeng berkata kepada Dharto, "Mas Dharto, Hoegeng heran ya. Saiki (Sekarang), ada orang sing tego-tegone (yang tega-teganya) mau menerima mobil, padahal teman Hoegeng tadi hidupnya lebih kaya dari Hoegeng."
Hoegeng memang tak mau mengambil begitu saja hadiah tersebut. Ia justru mempertanyakan apakah ia pantas dan layak menerima hadiah mobil dari pengusaha yang beluk dikenalnya, apalagi hadiah itu berhubungan dengan jataban yang ia sandang.
"Dengan kejadian tersebut, barangkali Hoegeng diingatkan agar tidak perlu menerima hadiah mobil yang tak diketahui juntrungannya. Kejadian itu membuat Hoegeng bersyukur tidak menerima hadiah apa pun dari siapa pun apalagi terkait tugas dan jabatan Hoegeng," kata dia.
Pertemuan Kelompok Petisi 50 dengan anggota FKP membahas ketidakpercayaan mereka terhadap Presiden Soeharto, tampak Hoegeng Iman Santoso (duduk kiri), Jakarta, 1980. [TEMPO/ A Margana; 09A/146/1980; 20030806].
Hoegeng dan Petisi 50
Spoiler for Isi:
Hoegeng Iman Santoso menjabat sebagai Kapolri saat kasus penyelundupan mobil mewah yang dilakukan oleh Robby Tjahjadi terbongkar. Dalam masa dinasnya juga terjadi kasus pemerkosaan Sum Kuning dan penembakan mahasiswa ITB Rene Louis Conrad. Ketika kasus-kasus itu belum terselesaikan--dengan alasan peremajaan--Hoegeng diganti oleh Mohammad Hasan yang usianya justru lebih tua dari Hoegeng.
Menurut Aris Santoso dan kawan-kawan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa(2009), pemberhentian itu diduga terkait dengan terbongkarnya penyelundupan mobil mewah yang dilakukan Robby Tjahjadi yang melibatkan sejumlah pejabat ABRI.
"Kenyataannya banyak ide dan program kepolisian dalam masa jabatan saya tidaklah terwujud atau berjalan mulus," tutur Hoegeng dalam autobiografinya yang berjudul Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan (1993:327).
Setelah tak lagi menjadi Kapolri, Hoegeng ditawari menjadi duta besar, namun dia menolaknya. Hoegeng memilih menjauh dari kekuasaan dan asyik dengan musik Hawaiian. Ia pun dikenal sebagai The Singing General.
Selama satu dekade, Hoegeng rutin bernyanyi dan berbincang di Radio Elshinta. Tak hanya itu, ia juga kerap tampil di TVRI bersama grup The Hawaiian Seniors. Kala itu, Soeharto tak ambil pusing dengan penampilan Hoegeng di televisi yang banyak ditonton pemirsa Indonesia.
Sekali waktu, Hoegeng yang gaya hidupnya sederhana pergi naik bajaj untuk menghadiri pertemuan dengan beberapa tokoh nasional, pemuka agama, dan para pemuda kritis. Mereka menandatangani Petisis 50 sebagai ungkapan keprihatinan atas kepemimpinan Soeharto yang mereka angggap telah keliru dalam menafsirkan Pancasila.
"Sesungguhnya saya gembira jika ada oposisi terhadap saya, dengan syarat ia adalah oposisi yang loyal. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya Petisi 50 itu, tidak saya sukai," kata Soeharto menanggapi Petisi 50 seperti ia sampaikan dalam Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989:346).
Soeharto menegaskan bahwa para penandatangan Petisi 50 itu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar sendiri dan merasa diri mereka pejuang.
Faktanya di antara para penandatangan Petisi 50 itu memang terdapat para pejuang kemerdekaan: Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara, Jaksa Agung awal kemerdekaan Kasman Singodimedjo, Perdana Menteri Mohammad Natsir, dan pemikir TNI Abdul Haris Nasution.
Bagaimana dengan Hoegeng? Di awal revolusi kemerdekaan ia pernah menjadi polisi tentara laut. Pada 19 Desember 1948 ia ditawan Belanda sehingga barangkali tak dianggap sebagai pejuang 45, atau setidaknya pejuang yang gagal. Namun bagi Hoegeng hal tersebut tidaklah penting, sebab faktanya ia terkenal sebagai polisi yang jujur: jauh lebih penting dari sekadar label pejuang.
Seperti para penandatangan Petisi 50 lainnya, Hoegeng pun menerima risiko. Ia buru-buru ditelpon TVRI: siaran Hawaiian Seniors digantikan siaran musik nasional dengan alasan musik Hawaiian dianggap sebagai musik asing.
"Lha yang benar saja, apa bukan karena saya penandatangan Petisi 50?" tanya Hoegeng.
Si penelpon pun bilang, "kok Bapak tahu?"
Tak hanya di TVRI, di radio Elshinta pun ia tak lagi bebas berbicara. Hoegeng bertanya-tanya, apakah dengan bernyanyi bisa memengaruhi orang untuk benci kepada Soeharto.
Setelah kehilangan apa yang disukainya, seperti dikisahkan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, mantan Kapolri itu jadi pendiam meskipun tetap aktif dalam pertemuan-pertemuan Petisi 50. Ia lebih suka menjadi pendengar, termasuk mendengarkan orang-orang yang lebih muda darinya.
Menurut Aris Santoso dan kawan-kawan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa(2009), pemberhentian itu diduga terkait dengan terbongkarnya penyelundupan mobil mewah yang dilakukan Robby Tjahjadi yang melibatkan sejumlah pejabat ABRI.
"Kenyataannya banyak ide dan program kepolisian dalam masa jabatan saya tidaklah terwujud atau berjalan mulus," tutur Hoegeng dalam autobiografinya yang berjudul Hoegeng, Polisi Idaman dan Kenyataan (1993:327).
Setelah tak lagi menjadi Kapolri, Hoegeng ditawari menjadi duta besar, namun dia menolaknya. Hoegeng memilih menjauh dari kekuasaan dan asyik dengan musik Hawaiian. Ia pun dikenal sebagai The Singing General.
Selama satu dekade, Hoegeng rutin bernyanyi dan berbincang di Radio Elshinta. Tak hanya itu, ia juga kerap tampil di TVRI bersama grup The Hawaiian Seniors. Kala itu, Soeharto tak ambil pusing dengan penampilan Hoegeng di televisi yang banyak ditonton pemirsa Indonesia.
Sekali waktu, Hoegeng yang gaya hidupnya sederhana pergi naik bajaj untuk menghadiri pertemuan dengan beberapa tokoh nasional, pemuka agama, dan para pemuda kritis. Mereka menandatangani Petisis 50 sebagai ungkapan keprihatinan atas kepemimpinan Soeharto yang mereka angggap telah keliru dalam menafsirkan Pancasila.
"Sesungguhnya saya gembira jika ada oposisi terhadap saya, dengan syarat ia adalah oposisi yang loyal. Tetapi apa yang dilakukan oleh mereka yang menamakan dirinya Petisi 50 itu, tidak saya sukai," kata Soeharto menanggapi Petisi 50 seperti ia sampaikan dalam Pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya (1989:346).
Soeharto menegaskan bahwa para penandatangan Petisi 50 itu adalah orang-orang yang merasa dirinya paling benar sendiri dan merasa diri mereka pejuang.
Faktanya di antara para penandatangan Petisi 50 itu memang terdapat para pejuang kemerdekaan: Ketua PDRI Sjafruddin Prawiranegara, Jaksa Agung awal kemerdekaan Kasman Singodimedjo, Perdana Menteri Mohammad Natsir, dan pemikir TNI Abdul Haris Nasution.
Bagaimana dengan Hoegeng? Di awal revolusi kemerdekaan ia pernah menjadi polisi tentara laut. Pada 19 Desember 1948 ia ditawan Belanda sehingga barangkali tak dianggap sebagai pejuang 45, atau setidaknya pejuang yang gagal. Namun bagi Hoegeng hal tersebut tidaklah penting, sebab faktanya ia terkenal sebagai polisi yang jujur: jauh lebih penting dari sekadar label pejuang.
Seperti para penandatangan Petisi 50 lainnya, Hoegeng pun menerima risiko. Ia buru-buru ditelpon TVRI: siaran Hawaiian Seniors digantikan siaran musik nasional dengan alasan musik Hawaiian dianggap sebagai musik asing.
"Lha yang benar saja, apa bukan karena saya penandatangan Petisi 50?" tanya Hoegeng.
Si penelpon pun bilang, "kok Bapak tahu?"
Tak hanya di TVRI, di radio Elshinta pun ia tak lagi bebas berbicara. Hoegeng bertanya-tanya, apakah dengan bernyanyi bisa memengaruhi orang untuk benci kepada Soeharto.
Setelah kehilangan apa yang disukainya, seperti dikisahkan dalam Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa, mantan Kapolri itu jadi pendiam meskipun tetap aktif dalam pertemuan-pertemuan Petisi 50. Ia lebih suka menjadi pendengar, termasuk mendengarkan orang-orang yang lebih muda darinya.
------------------------------------------------------------
Quote:
Original Posted By heiji000►Keren gan,,,
Ayo lanjutken lagi kisahnya sampai beliau wafat,,,petisi 50 gmn tu lanjutanny...
Ayo lanjutken lagi kisahnya sampai beliau wafat,,,petisi 50 gmn tu lanjutanny...
Saya coba update semampu saya gan. Semoga bisa memuaskan
------------------------------------------------------------
Update: Hoegeng dan Petisi 50
Spoiler for Isi:
Petisi 50 merupakan dokumen yang berisi protes penggunaan filsafat negara Pancasila oleh Presiden Soeharto terhadap para lawan politiknya.
Petisi ini diterbitkan tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta yang ditandatangi oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, salah satunya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution.
Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Soeharto sudah menganggap dirinya sebagai manifestasi Pancasila.
Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila.
Latar Belakang
Terbentuknya Petisi 50 berawal dari upaya penghindaran ancaman-ancaman ideologi komunisme dan Islam politik.
Oleh sebab itu, tahun 1978, pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi untuk mewajibkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintahan, sekolah, dan tempat kerja.
Rupanya, keputusan ini mengundang kritik dari para kaum intelektual.
Dalam rapat umum dengan para pimpinan angkatan ABRI pada 27 Maret 1980 di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, Riau, Soeharto mengatakan bahwa ABRI berjanji untuk melindungi Pancasila dari segala kemungkinan amandemen.
Soeharto juga mengatakan bahwa sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, ABRI harus memilih mitra politik yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila.
Agar protesnya tersampaikan, Soeharto pun mengulangi pemikirannya dalam sebuah pidato di bulan berikutnya, saat hari jadi Kopassus.
Dari pidato-pidato Soeharto inilah muncul berbagai tanggapan-tanggapan keras yang kemudian tercetus Petisi 50.
Nama Petisi 50 digunakan karena petisi ini ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia.
Isi Petisi 50
Isi dari Petisi 50 ini adalah keprihatinan rakyat yang mendalam terkait pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato-pidato yang ia sampaikan di Pekanbaru tanggal 27 Maret 1980 dan peringatan hari jadi Kopassus tanggal 16 April 1980 di Cijantung.
Pidato dari Presiden Soeharto yang menuai keprihatinan adalah:
1. Prasangka bahwa di antara rakyat kita yang bekerja keras untuk membangun meskipun mereka mengalami beban yang semakin berat, terdapat polarisasi di antara mereka yang ingin "melestarikan Pancasila" dan pihak lain ingin "mengganti Pancasila".
2. Keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik.
3. Membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan rencana-rencana untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menggunakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai alasannya.
4. Meyakinkan ABRI untuk memihak, untuk tidak berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman-temannya berdasarkan pertimbangan pihak yang berkuasa.
5. Memberikan kesan bahwa dia adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan sebagai anti-Pancasila.
6. Melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada usaha-usaha untuk mengangkat senjata, mensubversi, menginfiltrasi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang.
Dari uraian tersebut, disimpulkan isi Petisi 50 sebagai berikut:
1. Upaya konstitusional dari putra-putra bangsa untuk meluruskan Presiden Soeharto dari pernyataannya yang membuat bingung masyarakat.
2. Mengembalikan fungsi hak-hak DPR-RI sebagai wakil-wakil rakyat untuk berdialog dengan presiden sebagai mandataris MPR-DPR.
3. Sebagai bukti kesungguhan para putra bangsa atas keikutsertaan mereka di dalam membangun negara, termasuk menegur atau meluruskan penguasa negara.
4. Petisi 50, baik langsung atau pun tidak, juga ikut menjaga stabilitas nasional.
Tokoh Petisi 50
HM Kamal
Letjen TNI Ahmad Yunus Mokoginta
Suyitno Sukirno
Letjen TNI M Jasin
Ali Sadikin
Prof. Dr. Kasman Singodimejo
M Radjab Ranggasoli
Bachrun Martosukarto
Abdul Mu'thi
M Amin Ely
HM Sanusi
Mohammad Natsir
Ibrahin Madylao
M Ch Ibrahim
Bustaman
Burhanuddin Harahap
SK Trimurti
Chris Siner Key Timu
Maqdir Ismail
Alex Jusuf Malik
Julius Hussein
Darsjaf Rahman
Slamet Bratanata
Endy Syafruddin
Wachdiat Sukarti
Ibu Doroteha Walandouw
Hoegeng Imam Santoso
Letkol Cpl M Sriamin
Edi Haryono
AH Nasution
Bambang Singgih
AM Fatwa
Indra K Budenani
Drs. Sulaiman Hamzah
Haryono
S Yusuf
Ibrahim G Zakir
Ezra MTH Shah
Abdul Djalil Latuconsina
Djoddy Happy
Bakri AG Tianlean
Dr. Judilherry Justam
Drs. Med Dody Ch Suriadiredja
A Shofandi Zakaria
A Bachar Mu'id
Mahyudin Nawawi
Sjafruddin Prawiranegara
Manai Sophiaan
Mohammad Nazir
Anwar Harjono
Azis Saleh
Haji Ali Akbar
Tanggapan Pemerintah
Petisi 50 dibacakan di depan para anggota DPR pada 13 Mei 1980.
Tujuannya adalah untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden Soeharto tentang apa maksud pidatonya tersebut.
Delegasi yang menghadap para wakil rakyat dipimpin oleh Mayjen Dr. Azis Saleh.
Tanggal 3 Juli 1980, 19 anggota DPR mengajukan dokumen berisi dua pertanyaan kepada Presiden Soeharto.
Isi pertanyaan tersebut adalah apakah presiden setuju bahwa Ungkapan Keprihatinan itu berisikan masalah penting.
Kemudian yang kedua, apakah rakyat Indonesia patut mendapat penjelasan yang menyeluruh dan terperinci mengenai masalah-masalah yang diangkat.
Kedua pertanyaan tersebut kemudian diajukan ke presiden melalui surat tanggal 14 Juli.
Setelah itu, tanggal 1 Agustus 1980, Soeharto menghaturkan jawabannya kepada Ketua DPR Daryatmo.
Soeharto menulis bahwa ia yakin para anggota DPR sudah berpengalaman akan memahami makna dari pidatonya tersebut.
Akan tetapi, jika mereka masih belum puas, ia mengusulkan agar para anggota DPR mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para anggota dari Komisi-Komisi DPR terkait.
Mendapat jawaban tersebut, pemerintah menganggap bahwa tanggapan ini sudah cukup memberikan perhatian kepada 19 anggota DPR tersebut dan sudah memperlihatkan rasa hormat kepada DPR.
Orba matikan langkah Hoegeng
Kehadiran Hoegeng sebagai bagian dari kelompok petisi 50 semakin mengukuhkan pendapat bahwa Indonesia sedang tak baik-baik saja. Sederet tokoh terkenal lainnya dari Petisi 50 adalah Ali Sadikin, Jenderal Abdul Harris Nasution, Akhmad Subarjo, Sabam Sirait, Mochtar Lubis, Chris Siner Key Timu, dan Marsillam Simandjuntak.
Imbasnya, kritikan itu dibalas oleh Soeharto dengan memberikan gelar musuh politik kepada seluruh tokoh Petisi 50. Soeharto kemudian menjatuhkan “hukuman kematian perdata” tanpa proses pengadilan kepada kelompok Petisi 50, termasuk Hoegeng yang sering kali ikut diskusi kelompok Petisi 50 di Rumah Ali Sadikin dengan naik Bajaj.
Wujud “kematian perdata” tersebut, beberapa di antaranya tak lain dicekal berpergian ke luar negeri, diisolasikan oleh publikasi media massa, tidak mendapatkan kredit dari bank, dan lainnya.
“Hoegeng, seperti juga umumnya para penandatangan Petisi 50, menghadapi ‘Hukuman Kematian Perdata’ tanpa proses pengadilan ini dengan sikap ksatria tanpa keluhan karena disadarinya sepenuhnya bahwa hal tersebut menjadi bagian dari konsekuensi logis perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan demokrasi,” cerita Ali Sadikin dalam buku Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009).
Lebih lagi, Hoegeng harus menerima risiko acaranya di TVRI, Hawaiian Senior dihentikan. Lalu, TVRI menggantinya dengan siaran musik nasional dengan alasan musik Hawaiian dianggap musik asing.
Senada dengan acaranya di TVRI, acara Obrolan Mas Hoegeng di Radio Elshinta mulai dibatasi. Padahal, sebelum penandatanganan Petisi 50, Hoegeng masih bebas malang-melintang di layar kaca maupun radio.
“Alumnus PTIK tahun 1952 ini lebih senang jadi orang bebas, ia tampil dengan grup musik Hawaian Senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Tetapi musik barat dengan kalungan bunga itu dianggap kurang sesuai "kepribadian nasional" oleh Menteri Penerangan, Ali Moertopo sehingga ia tidak boleh tampil lagi,” tutup Asvi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah (2010).
Petisi ini diterbitkan tanggal 5 Mei 1980 di Jakarta yang ditandatangi oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia, salah satunya Kepala Staf Angkatan Bersenjata Jenderal Nasution.
Para penandatangan petisi ini menyatakan bahwa Soeharto sudah menganggap dirinya sebagai manifestasi Pancasila.
Bagi Soeharto, setiap kritik terhadap dirinya akan dialihkan menjadi kritik terhadap ideologi Pancasila.
Latar Belakang
Terbentuknya Petisi 50 berawal dari upaya penghindaran ancaman-ancaman ideologi komunisme dan Islam politik.
Oleh sebab itu, tahun 1978, pemerintah Orde Baru mengeluarkan instruksi untuk mewajibkan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di departemen-departemen pemerintahan, sekolah, dan tempat kerja.
Rupanya, keputusan ini mengundang kritik dari para kaum intelektual.
Dalam rapat umum dengan para pimpinan angkatan ABRI pada 27 Maret 1980 di Balai Dang Merdu, Pekanbaru, Riau, Soeharto mengatakan bahwa ABRI berjanji untuk melindungi Pancasila dari segala kemungkinan amandemen.
Soeharto juga mengatakan bahwa sebagai sebuah kekuatan sosial-politik, ABRI harus memilih mitra politik yang telah terbukti bersedia mempertahankan Pancasila.
Agar protesnya tersampaikan, Soeharto pun mengulangi pemikirannya dalam sebuah pidato di bulan berikutnya, saat hari jadi Kopassus.
Dari pidato-pidato Soeharto inilah muncul berbagai tanggapan-tanggapan keras yang kemudian tercetus Petisi 50.
Nama Petisi 50 digunakan karena petisi ini ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka Indonesia.
Isi Petisi 50
Isi dari Petisi 50 ini adalah keprihatinan rakyat yang mendalam terkait pernyataan Presiden Soeharto dalam pidato-pidato yang ia sampaikan di Pekanbaru tanggal 27 Maret 1980 dan peringatan hari jadi Kopassus tanggal 16 April 1980 di Cijantung.
Pidato dari Presiden Soeharto yang menuai keprihatinan adalah:
1. Prasangka bahwa di antara rakyat kita yang bekerja keras untuk membangun meskipun mereka mengalami beban yang semakin berat, terdapat polarisasi di antara mereka yang ingin "melestarikan Pancasila" dan pihak lain ingin "mengganti Pancasila".
2. Keliru menafsirkan Pancasila sehingga dapat digunakan sebagai suatu ancaman terhadap lawan-lawan politik.
3. Membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa untuk melakukan rencana-rencana untuk membatalkan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menggunakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit sebagai alasannya.
4. Meyakinkan ABRI untuk memihak, untuk tidak berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman-temannya berdasarkan pertimbangan pihak yang berkuasa.
5. Memberikan kesan bahwa dia adalah personifikasi Pancasila sehingga desas-desus apapun tentang dirinya akan ditafsirkan sebagai anti-Pancasila.
6. Melontarkan tuduhan-tuduhan bahwa ada usaha-usaha untuk mengangkat senjata, mensubversi, menginfiltrasi, dan perbuatan-perbuatan jahat lainnya dalam menghadapi pemilu yang akan datang.
Dari uraian tersebut, disimpulkan isi Petisi 50 sebagai berikut:
1. Upaya konstitusional dari putra-putra bangsa untuk meluruskan Presiden Soeharto dari pernyataannya yang membuat bingung masyarakat.
2. Mengembalikan fungsi hak-hak DPR-RI sebagai wakil-wakil rakyat untuk berdialog dengan presiden sebagai mandataris MPR-DPR.
3. Sebagai bukti kesungguhan para putra bangsa atas keikutsertaan mereka di dalam membangun negara, termasuk menegur atau meluruskan penguasa negara.
4. Petisi 50, baik langsung atau pun tidak, juga ikut menjaga stabilitas nasional.
Tokoh Petisi 50
HM Kamal
Letjen TNI Ahmad Yunus Mokoginta
Suyitno Sukirno
Letjen TNI M Jasin
Ali Sadikin
Prof. Dr. Kasman Singodimejo
M Radjab Ranggasoli
Bachrun Martosukarto
Abdul Mu'thi
M Amin Ely
HM Sanusi
Mohammad Natsir
Ibrahin Madylao
M Ch Ibrahim
Bustaman
Burhanuddin Harahap
SK Trimurti
Chris Siner Key Timu
Maqdir Ismail
Alex Jusuf Malik
Julius Hussein
Darsjaf Rahman
Slamet Bratanata
Endy Syafruddin
Wachdiat Sukarti
Ibu Doroteha Walandouw
Hoegeng Imam Santoso
Letkol Cpl M Sriamin
Edi Haryono
AH Nasution
Bambang Singgih
AM Fatwa
Indra K Budenani
Drs. Sulaiman Hamzah
Haryono
S Yusuf
Ibrahim G Zakir
Ezra MTH Shah
Abdul Djalil Latuconsina
Djoddy Happy
Bakri AG Tianlean
Dr. Judilherry Justam
Drs. Med Dody Ch Suriadiredja
A Shofandi Zakaria
A Bachar Mu'id
Mahyudin Nawawi
Sjafruddin Prawiranegara
Manai Sophiaan
Mohammad Nazir
Anwar Harjono
Azis Saleh
Haji Ali Akbar
Tanggapan Pemerintah
Petisi 50 dibacakan di depan para anggota DPR pada 13 Mei 1980.
Tujuannya adalah untuk meyakinkan para wakil rakyat agar meminta penjelasan dari Presiden Soeharto tentang apa maksud pidatonya tersebut.
Delegasi yang menghadap para wakil rakyat dipimpin oleh Mayjen Dr. Azis Saleh.
Tanggal 3 Juli 1980, 19 anggota DPR mengajukan dokumen berisi dua pertanyaan kepada Presiden Soeharto.
Isi pertanyaan tersebut adalah apakah presiden setuju bahwa Ungkapan Keprihatinan itu berisikan masalah penting.
Kemudian yang kedua, apakah rakyat Indonesia patut mendapat penjelasan yang menyeluruh dan terperinci mengenai masalah-masalah yang diangkat.
Kedua pertanyaan tersebut kemudian diajukan ke presiden melalui surat tanggal 14 Juli.
Setelah itu, tanggal 1 Agustus 1980, Soeharto menghaturkan jawabannya kepada Ketua DPR Daryatmo.
Soeharto menulis bahwa ia yakin para anggota DPR sudah berpengalaman akan memahami makna dari pidatonya tersebut.
Akan tetapi, jika mereka masih belum puas, ia mengusulkan agar para anggota DPR mengajukan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada para anggota dari Komisi-Komisi DPR terkait.
Mendapat jawaban tersebut, pemerintah menganggap bahwa tanggapan ini sudah cukup memberikan perhatian kepada 19 anggota DPR tersebut dan sudah memperlihatkan rasa hormat kepada DPR.
Orba matikan langkah Hoegeng
Kehadiran Hoegeng sebagai bagian dari kelompok petisi 50 semakin mengukuhkan pendapat bahwa Indonesia sedang tak baik-baik saja. Sederet tokoh terkenal lainnya dari Petisi 50 adalah Ali Sadikin, Jenderal Abdul Harris Nasution, Akhmad Subarjo, Sabam Sirait, Mochtar Lubis, Chris Siner Key Timu, dan Marsillam Simandjuntak.
Imbasnya, kritikan itu dibalas oleh Soeharto dengan memberikan gelar musuh politik kepada seluruh tokoh Petisi 50. Soeharto kemudian menjatuhkan “hukuman kematian perdata” tanpa proses pengadilan kepada kelompok Petisi 50, termasuk Hoegeng yang sering kali ikut diskusi kelompok Petisi 50 di Rumah Ali Sadikin dengan naik Bajaj.
Wujud “kematian perdata” tersebut, beberapa di antaranya tak lain dicekal berpergian ke luar negeri, diisolasikan oleh publikasi media massa, tidak mendapatkan kredit dari bank, dan lainnya.
“Hoegeng, seperti juga umumnya para penandatangan Petisi 50, menghadapi ‘Hukuman Kematian Perdata’ tanpa proses pengadilan ini dengan sikap ksatria tanpa keluhan karena disadarinya sepenuhnya bahwa hal tersebut menjadi bagian dari konsekuensi logis perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan demokrasi,” cerita Ali Sadikin dalam buku Hoegeng: Oase Menyejukkan di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa (2009).
Lebih lagi, Hoegeng harus menerima risiko acaranya di TVRI, Hawaiian Senior dihentikan. Lalu, TVRI menggantinya dengan siaran musik nasional dengan alasan musik Hawaiian dianggap musik asing.
Senada dengan acaranya di TVRI, acara Obrolan Mas Hoegeng di Radio Elshinta mulai dibatasi. Padahal, sebelum penandatanganan Petisi 50, Hoegeng masih bebas malang-melintang di layar kaca maupun radio.
“Alumnus PTIK tahun 1952 ini lebih senang jadi orang bebas, ia tampil dengan grup musik Hawaian Senior di TVRI, satu-satunya saluran televisi masa itu. Tetapi musik barat dengan kalungan bunga itu dianggap kurang sesuai "kepribadian nasional" oleh Menteri Penerangan, Ali Moertopo sehingga ia tidak boleh tampil lagi,” tutup Asvi Warman Adam dalam buku Menguak Misteri Sejarah (2010).
Sumber:
Spoiler for List:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Hoegeng_Iman_Santoso
https://www.urbanjabar.com/lifestyle/pr-922088914/sejarah-penggunaan-helm-pertama-kali-di-indonesia-siapa-pencetusnya
https://voi.id/memori/94637/menolak-lupa-kasus-kematian-mahasiswa-itb-rene-conrad-membuka-tabir-keberingasan-polis
https://voi.id/memori/92379/anak-petinggi-negeri-ramai-ramai-rudapaksa-sum-kuning-si-penjual-telur
https://m.merdeka.com/peristiwa/sekelas-hoegeng-pun-tak-berdaya-lawan-penyelundup-robby-tjahjadi-borok-bea-cukai-3.html
https://nasional.okezone.com/read/2021/05/15/337/2410417/saat-kapolri-hoegeng-tolak-rumah-mewah-dan-mobil-dari-bandar-judi-kelas-kakap
https://tirto.id/nasib-mantan-kapolri-hoegeng-setelah-menandatangani-petisi-50-fscl
https://nasional.kompas.com/read/2020/07/14/14383121/kisah-kesederhanaan-hoegeng-menolak-pengawalan-dan-mobil-dinas?page=all&jxconn=1*q9ik8y*other_jxampid*MXBhVkRONm9QaS15c0lvRUoyd0I4TldjWmQ1ZlhFQWVsT1FyMWVxZTdkazdaUG85bllZVG9mcndEWko3TW5iTQ..#page2
https://www.kompas.com/stori/read/2021/10/08/080000979/petisi-50-latar-belakang-isi-tokoh-dan-tanggapan?page=all&jxconn=1*a2rdg7*other_jxampid*MXBhVkRONm9QaS15c0lvRUoyd0I4TldjWmQ1ZlhFQWVsT1FyMWVxZTdkazdaUG85bllZVG9mcndEWko3TW5iTQ..#page2
https://voi.id/memori/63229/soeharto-kerepotan-hentikan-kritik-jenderal-hoegeng
Belajar dari Hoegeng (Mata Najwa)
Diubah oleh LordFaries4.0 18-12-2021 10:23
vijay.avi dan 10 lainnya memberi reputasi
11
Kutip
Balas