- Beranda
- Berita dan Politik
Alasan Tiongkok Protes Indonesia di Natuna Tidak Masuk Akal
...
TS
dragonroar
Alasan Tiongkok Protes Indonesia di Natuna Tidak Masuk Akal
Alasan Tiongkok Protes Indonesia di Natuna Tidak Masuk Akal
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.id
Marcheilla Ariesta • 03 Desember 2021 07:53
Jakarta: Tiongkok mengajukan surat protes kepada pemerintah Indonesia pada Rabu lalu. Protes itu terkait dengan aktifitas pengeboran lepas pantai di Landas Kontinen Indonesia yang berada di Natuna Utara.
Alasan protesnya Tiongkok dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, wilayah perairan tersebut masih dalam kedaulatan Indonesia sesuai dengan hukum internasional.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengungkapkan, ada tiga alasan protes tersebut dilayangkan Tiongkok.
"Pertama, karena dalam perspektif Tiongkok pengeboran yang dilakukan berada di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok berdasarkan sembilan garis putus," tuturnya, dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Jumat, 3 Desember 2021.
Kedua, kata dia, protes dilakukan sebagai prosedur standar agar Tiongkok tidak dikesankan melepas klaim atas wilayah mereka. Sekali lagi, karena menurut Beijing, wilayah yang menjadi lokasi pengeboran Indonesia masuk dalam sembilan garis putus.
Hikmahanto menjelaskan, pengeboran yang dilakukan memperkuat klaim Landas Kontinen Indonesia, tidak hanya sebatas klaim di atas peta. Tapi juga diwujudkan secara nyata.
"Bila Tiongkok tidak melakukan protes, maka secara hukum internasional, berarti mereka mengakui wilayah tempat pengeboran sebagai Landas Kontinen Indonesia," ungkapnya.
Alasan terakhir, lanjut Hikmahanto, Tiongkok melakukan protes agar di dalam negeri otoritas yang berwenang akuntabel di mata para pemangku kepentingan, termasuk rakyatnya.
Menurutnya, otoritas ingin menunjukkan telah benar-benar menjalankan fungsinya dalam mengamankan klaim sembilan garis putus.
Namun, perspektif Beijing ini bertolak belakang dengan Indonesia. "Oleh karenanya bagi Indonesia kegiatan pemboran perlu terus dilakukan, bahkan perlu mendapat pengamanan dari Bakamla bila ada gangguan dari Coast Guard Tiongkok," sambung dia.
Ia menegaskan, kegiatan pengeboran yang dilakukan Imdonesia saat ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menteri ESDM saat rapat di KRI Imam Bonjol pada 2016.
Saat itu Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulaun Natuna dan sekitarnya dikembangkan terutama untuk dua hal, yaitu perikanan dan migas.
https://www.medcom.id/internasional/...dak-masuk-akal
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. Foto: Medcom.idMarcheilla Ariesta • 03 Desember 2021 07:53
Jakarta: Tiongkok mengajukan surat protes kepada pemerintah Indonesia pada Rabu lalu. Protes itu terkait dengan aktifitas pengeboran lepas pantai di Landas Kontinen Indonesia yang berada di Natuna Utara.
Alasan protesnya Tiongkok dinilai tidak masuk akal. Pasalnya, wilayah perairan tersebut masih dalam kedaulatan Indonesia sesuai dengan hukum internasional.
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengungkapkan, ada tiga alasan protes tersebut dilayangkan Tiongkok.
"Pertama, karena dalam perspektif Tiongkok pengeboran yang dilakukan berada di wilayah yang diklaim oleh Tiongkok berdasarkan sembilan garis putus," tuturnya, dalam pernyataan yang diterima Medcom.id, Jumat, 3 Desember 2021.
Kedua, kata dia, protes dilakukan sebagai prosedur standar agar Tiongkok tidak dikesankan melepas klaim atas wilayah mereka. Sekali lagi, karena menurut Beijing, wilayah yang menjadi lokasi pengeboran Indonesia masuk dalam sembilan garis putus.
Hikmahanto menjelaskan, pengeboran yang dilakukan memperkuat klaim Landas Kontinen Indonesia, tidak hanya sebatas klaim di atas peta. Tapi juga diwujudkan secara nyata.
"Bila Tiongkok tidak melakukan protes, maka secara hukum internasional, berarti mereka mengakui wilayah tempat pengeboran sebagai Landas Kontinen Indonesia," ungkapnya.
Alasan terakhir, lanjut Hikmahanto, Tiongkok melakukan protes agar di dalam negeri otoritas yang berwenang akuntabel di mata para pemangku kepentingan, termasuk rakyatnya.
Menurutnya, otoritas ingin menunjukkan telah benar-benar menjalankan fungsinya dalam mengamankan klaim sembilan garis putus.
Namun, perspektif Beijing ini bertolak belakang dengan Indonesia. "Oleh karenanya bagi Indonesia kegiatan pemboran perlu terus dilakukan, bahkan perlu mendapat pengamanan dari Bakamla bila ada gangguan dari Coast Guard Tiongkok," sambung dia.
Ia menegaskan, kegiatan pengeboran yang dilakukan Imdonesia saat ini telah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi kepada Menteri ESDM saat rapat di KRI Imam Bonjol pada 2016.
Saat itu Presiden meminta agar perkembangan ekonomi di wilayah Kepulaun Natuna dan sekitarnya dikembangkan terutama untuk dua hal, yaitu perikanan dan migas.
https://www.medcom.id/internasional/...dak-masuk-akal
koi7 dan 2 lainnya memberi reputasi
3
2K
54
Komentar yang asik ya
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
672.1KThread•41.8KAnggota
Tampilkan semua post
markjankulovski
#13
Nine Dash Line itu memang gak masuk akal, dengan alasan faktor sejarah itu adalah wilayah tradisional nelayan Cina sejak jaman kuno dan tidak diakui hukum internasional. Jika faktor sejarah yang dipake, Indonesia juga bisa bilang itu adalah wilayah Sriwijaya dan Majapahit di jaman kuno. Tapi kan hukum internasional tidak mengakui hal2 macam in6i. Tapi Cina kan juga tidak mau tahu dan mengakui hukum internasional juga, karena memiliki kekuatan militer yang kuat, Filipina aja menang di pengadilan arbitrase internasional, tapi tetap saja Cina gak mau tahu dan tetap seliweran di situ sambil membully Filipina.
Inilah yang membuat bos geng Amerika geram dan menghimpun konco-konconya macam Jepang, India, Australia, Inggris, Vietnam dll untuk "menegakkan hukum internasional" di Laut Cina Selatan menghadapi perilaku agresif Cina terhadap negara-negara lemah. Dan seperti kebiasaan Amerika selama ini, mereka akan main keroyokan untuk melawan Cina. Siapkah Cina dikeroyok ?.
Inilah yang membuat bos geng Amerika geram dan menghimpun konco-konconya macam Jepang, India, Australia, Inggris, Vietnam dll untuk "menegakkan hukum internasional" di Laut Cina Selatan menghadapi perilaku agresif Cina terhadap negara-negara lemah. Dan seperti kebiasaan Amerika selama ini, mereka akan main keroyokan untuk melawan Cina. Siapkah Cina dikeroyok ?.
Diubah oleh markjankulovski 04-12-2021 01:24
lqmnnhkm dan 2 lainnya memberi reputasi
3
Tutup