Jakarta, Beritasatu.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan fenomena banjir tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia. Bahkan, kata Riza, banjir juga terjadi di negara-negara maju seperti negara di Eropa, Amerika hingga Tiongkok.

"Teman-teman lihat banjir ini tidak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia bahkan di Kalimantan yang tidak padat seperti Jakarta pun ada banjir. Negara-negara maju sekalipun mau di Eropa, Amerika, Tiongkok, masih ada banjir," kata Riza di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/11/2021).

Riza menekankan, pengendalian banjir harus dilakukan bersama-sama dan tidak bisa diselesaikan dalam waktu yang singkat. Untuk itu, kata Riza, perlu kerja sama semua pihak, bahkan kerja sama lintas negara untuk mencegah dan mengantisipasi berbagai bencana termasuk banjir.

"Memang masalah banjir ini tidak bisa diselesaikan satu atau dua tahun, satu dua periode, butuh kerjasama semua pihak. Memang ini banyak hal termasuk masalah perubahan iklim dan sebagainya yang harus kita hadapi bersama," ungkapnya.

Diketahui, sejumlah permukiman di Jakarta terendam banjir. BPBD DKI Jakarta menyebutkan 13 RT di Jakarta Timur terendam banjir dengan ketinggian 40 sampai 55 sentimeter akibat luapan kali Sunter pada Senin (1/11/2021).

Riza menegaskan Pemprov DKI Jakarta sudah melakukan berbagai program untuk pengendalian banjir dengan target tidak ada korban jiwa dan genangan surut dalam waktu 6 jam setelah hujan berhenti. Sementara prinsip dalam menghadapi banjir adalah siaga, tanggap dan galang.

Berbagai langkah telah strategis dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam mengendalikan banjir. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan penanganan banjir di DKI Jakarta saat ini jauh lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya.

Sebagai contoh, banjir yang terjadi pada 20 Februari 2021 disebabkan hujan ekstrem 226 mm/hari yang melebihi kapasitas tampungan drainase DKI Jakarta yang berkisar 100-150 mm/hari. Kejadian tersebut berdampak pada 49 RT dari total 30.470 RT di Jakarta (1,6 % dari total area) terendam banjir.

Namun, berbeda jauh dibandingkan dampak banjir pada tahun-tahun sebelumnya dengan curah hujan yang sama, banjir tersebut berhasil ditangani secara cepat, sehingga warga bisa langsung kembali beraktivitas sehari setelahnya.

Dalam pengendalian banjir, kata Sigit, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan berbagai program yang tidak berorientasi pada betonisasi, seperti program gerebek lumpur dengan mengintensifkan pengerukan pada selokan, kali, situ, waduk, lalu membuat olakan-olakan, memperbaiki saluran air, mengintensifkan instalasi sumur resapan atau drainase vertikal, mengimplementasikan Blue and Green yaitu taman yang menjadi kawasan tampungan air sementara saat intensitas hujan tinggi, penyediaan alat pengukur curah hujan, dan perbaikan pompa.

Pemprov DKI Jakarta menyiagakan pompa sepanjang tahun di 178 lokasi rumah pompa. Terdapat 457 pompa stasioner di dekat sungai, waduk, maupun pintu air. Lalu, terdapat 282 unit pompa mobile atau portabel yang tersebar di lima kota administrasi. Pemprov DKI Jakarta juga mendatangkan tambahan pompa mobile sebanyak 40 unit.

Pemprov DKI Jakarta juga menambahkan ruang terbuka hijau yang turut menjadi kawasan serapan air hujan, yang mana tahun ini ditargetkan ada 12 taman baru untuk melengkapi 57 Taman Maju Bersama (TMB) yang sudah ada.

Selain itu, ada pula Taman Grande, yakni merevitalisasi taman-taman yang sudah ada sehingga naik kelas. Contohnya, Taman Tebet, Taman Tugu Tani, Taman Langsat, dan Taman Cempaka. RTH lainnya adalah hutan kota, misalnya Hutan Kota Srengseng dan Hutan Kota Sangga Buana di Jakarta Selatan, serta Hutan Mangrove di Jakarta Utara.

Sebagai langkah antisipasi kurangnya daerah tangkapan hujan dan penurunan muka tanah (land subsidence), Pemprov DKI Jakarta secara masif membuat drainase vertikal untuk membantu penyerapan air ke tanah dan menampung cadangan air bersih.

Untuk diketahui, drainase vertikal yang telah dibangun oleh Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta di tahun 2021 hingga bulan September sebanyak 6.967 titik, tersebar di lima kota administrasi.

Selain itu, organisasi perangkat daerah (OPD) lainnya di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, masyarakat umum, dan komunitas turut membangun drainase vertikal, sehingga total sudah terbangun 11.975 titik drainase vertikal di Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta juga menerapkan mekanisme pajak tanah untuk membatasi penyedotan air tanah. Ada pula pembangunan dan rehabilitasi polder untuk mengelola sistem tata air terintegrasi sehingga melindungi suatu kawasan dari banjir. Sepanjang tahun 2021-2022 akan dilakukan pembangunan dan rehabilitasi polder di sembilan lokasi.

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta turut melakukan naturalisasi sungai dan waduk sesuai Pergub Nomor 31 Tahun 2019. Dengan adanya Pergub ini, pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air memperhatikan penataan ruang terbuka hijau, penyediaan sarana prasarana umum, ekologi lingkungan pengelolaan sampah dan kualitas air, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan prasarana dan sarana sumber daya air dalam pengendalian banjir telah dilaksanakan di lima lokasi, yaitu naturalisasi kali/sungai dan kelengkapannya pada Kanal Banjir Barat segmen Shangrilla – Karet dan Kali Ciliwung lama segmen Jalan Krapu. Kemudian, revitalisasi Waduk Rambutan, Waduk Cimanggis, dan Waduk Sunter Selatan. Revitalisasi ini juga dilakukan untuk menambah kapasitas daya tampung air.

Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan Kementerian PUPR untuk melaksanakan normalisasi Kali Ciliwung yang mana proses penyediaan lahan untuk normalisasi dengan pembebasan lahan diatur pada UU Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, PP Nomor 19 Tahun 2021, Permen ATR/BPN Nomor 19 Tahun 2021, dan Pergub DKI Jakarta Nomor 82 Tahun 2017.

Selain itu, sebagai upaya penanganan banjir rob akibat naiknya permukaan laut, Pemprov DKI Jakarta juga berkolaborasi dengan Kementerian PUPR dalam membangun tanggul pantai di sepanjang wilayah pesisir Jakarta yang membentang sekitar 12,66 kilometer di pantai Utara. Ke depan, target pembangunan tanggul sepanjang 46,21 kilometer.

Pemprov DKI Jakarta selalu berkeinginan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Tentu, LBH Jakarta memiliki keinginan yang sama dan menjunjung tinggi keadilan. Maka dari itu, Pemprov DKI Jakarta terbuka untuk berkolaborasi dengan LBH Jakarta agar semakin baik ke depannya dalam membangun kota.

https://www.beritasatu.com/megapolit...-hanya-jakarta