Papua No.1 News Portal | Jubi Jayapura, Jubi – Hipo Wangge, seorang mahasiswa PhD di Universitas Nasional Australia yang telah mempelajari dampak luas dari pengungsian akibat konflik di pegunungan tengah Papua menyebutkan siswa-siswa dipegunungan tengah sangat terpengaruh dengan kedatangan anggota TNI ke sekolah mereka. Wangge mengaku, dalam pengalamannya berbicara dengan guru yang ditempatkan di pegunungan, siswa di wilayah ini tidak merasa nyaman dengan kehadiran anggota TNI di sekolah mereka.

“Siswa berhati-hati di daerah konflik, seperti Nduga, Puncak, dan Yahukimo, dan mereka trauma dan takut melihat tentara datang ke sekolah mereka,” kata Wangge, dikutip Radio New Zealand.

Di beberapa kabupaten pegunungan tengah Papua yang terkena dampak konflik bukan hal yang aneh jika personel TNI dikerahkan ke wilayah yang terkena dampak untuk mengambil peran guru di sekolah. TNI telah aktif dalam pendidikan di Papua dan wilayah perbatasan lainnya selama beberapa tahun. Pada tahun 2013, Dinas Pendidikan Provinsi Papua menandatangani nota kesepahaman dengan institusi militer di Papua untuk menugaskan para prajurit untuk mengajar di daerah terpencil, khususnya daerah dataran tinggi dan pegunungan.

Wangge mengatakan bahwa peran mengajar TNI tidak terbatas di pegunungan tengah. Ia mangatakan beberapa sekolah, seperti di daerah dataran rendah, relatif mendukung kehadiran tentara di ruang kelas mereka, terutama di daerah yang tidak mengalami konflik. ;

Bagi masyarakat yang terjebak di tengah konflik, siswa dapat dikompromikan oleh fungsi militer dalam sistem sekolah, sedangkan jenis pendidikan yang mereka terima terbuka untuk dipertanyakan.

“Pengajaran adalah bagian dari operasi teritorial, di mana militer terlibat dalam tugas utama non-militer, berusaha mendapatkan dukungan dari penduduk setempat, mengumpulkan informasi intelijen, dan menyerap ideologi nasional, seperti konsep negara kepulauan kepada rakyat, termasuk orang Papua,” jelas Wangge.

PIhak TNI sendiri mengungkapkan bahwa minimnya ketersediaan tenaga pengajar di pelosok pedalaman Papua, menjadi masalah serius untuk berlangsungnya roda pendidikan kepada generasi penerus di Papua.
“Maka dari itu dengan pembekalan tenaga pengajar yang telah disiapkan sebelumnya, kami hadir untuk menjadi solusi mengatasi kekurangan tenaga pengajar di wilayah yang menjadi tanggung jawab dari satgas,” jelas Dansatgas Pamtas RI-PNG Yonif 611/Awang Long Letkol Inf Albert Frantesca, M. Han beberapa waktu lalu kepada wartawan.

Militerisasi Papua sendiri mungkin hanya akan menambah siklus disrupsi dalam layanan pendidikan dan kesehatan.

Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua Barat, Pendeta Socratez Sofyan Yoman, mengatakan militer mengambil alih peran guru adalah rancangan. “Militer sendiri yang menimbulkan konflik dan guru kabur dari tempat kerja dan sekolah tanpa guru dan digantikan oleh anggota TNI,” katanya. Yoman menyimpulkan, dampak negatif kebijakan ini terhadap pendidikan dan kesehatan sangat mengerikan dalam jangka pendek, menengah dan panjang. (*)


Artikel ini telah tayang di jubi.co.id -LINK Sumber- https://jubi.co.id/mereka-trauma-dan...ekolah-mereka/

Gimana guru dari sekolah keguruan atau jurusan keguruan mau mengajar kalau ada teroris datang dan menembaki mereka bahkan seperti di Kiwirok guru yang ngajar lama trauma akibat serangan teroris dan pergi ke Jayapura?


Sementara aktivis dan pendeta melihat masalahnya ke guru yang merangkap prajurit TNI yang membuat anak-anak ketakutan padahal sumbernya dari para teroris yang datang membakar dan menembaki karena alasan intel