‎.
Dalam beberapa hari terakhir kita disuguhi perdebatan sengit di Kongres Amerika Serikat mengenai penundaan atau penaikan plafon utang (debt ceiling) Pemerintah Pusat AS (federal government).



Gedung Capitol di Kota Washington, D.C., tempat pertemuan Kongres AS dengan Pemerintah Pusat AS.Sumber


Sekali lagi, Kubu Demokrat dan kubu Republik di Kongres (setingkat MPR di Indonesia) bertikai mengenai plafon utang (dinaikkan atau tidak diberlakukan sementara) untuk memungkinkan Pemerintah Pusat AS membuat pinjaman uang agar dapat menjalankan anggarannya atau roda pemerintahan dengan baik.. Kejadian sengit serupa dan berlarut-larut pernah terjadi pada Tahun 2011.

Kongres diberi mandat oleh Konstitusi AS untuk menetapkan plafon/batas utang (debt ceiling) Pemerintah Pusat AS dan mengotorisasi Pemerintah Pusat AS untuk membuat pinjaman.

Sebagian dari kita mungkin penasaran dengan apa persisnya yang mereka perdebatkan dan gambaran singkat mengenai sistem anggaran dan keuangan Pemerintah Pusat AS.


Latar belakang polemik plafon utang Pemerintah Pusat AS

Pada 23 Juli 2021, Sekretaris Kementerian Keuangan AS (Treasury Department), Janet L Yellen, menyurati Nancy Pelosi, Jurubicara DPR AS, yang menyampaikan bahwa Pemerintah Pusat AS (federal government)  akan melakukan 'langkah-langkah luar biasa (extraordinary measures)' dalam tiga bulan ke depan untuk menghemat kas anggaran Pemerintah Pusat, yang saat itu di posisi $450 Miliar, dengan menunda sejumlah pengeluaran.

Langkah-langkah luar biasa tersebut dilakukan menunggu keputusan Kongres untuk memutuskan plafon/batas utang (debt ceiling/limit) setelah masa penundaan plafon utang selama dua tahun berakhir pada 1 Agustus 2921. Artinya, selama dua tahun terakhir hingga 31 Juli 2021 Kongres merestui Presiden Trump untuk terus berutang tanpa plafon utang guna membiayai defisit anggaran Tahun Fiskal 2020 dan 2021. Memasuki 1 Agustus 2021 hingga TF2021 berakhir pada 30 September 2021, pendapatan Pemerintah Pusat diperkirakan tidak dapat menutupi rencana pengeluarannya sementara Pemerintah Pusat tidak punya kuasa untuk berutang lagi.



Sekretaris Kementerian Keuangan AS, Janet L Yellen, memaparkan krisis kas anggaran Pemerintah Pusat AS selama dengar pendapat dengan Senat pada Rabu, 28 September 2021. Sumber


Pada dengar pendapat (hearing) 28/9/2021 dengan Senat, Yellen memperingatkan bahwa Pemerintah Pusat akan kehabisan kas memasuki 18 Oktober, kecuali Kongres menaikkan atau tidak memberlakukan plafon/batas utang agar Pemerintah Pusat dapat membuat pinjaman baru dalam anggaran TF2021 dan saat memasuki anggaran TF2022 mulai 1 Oktober 2021 nanti.

Yellen, menekankan bahwa defisit yang terjadi saat ini disebabkan oleh kebijakan pajak dan pengeluaran anggaran yang diputuskan bersama-sama oleh Kongres bersama Pemerintah Pusat. Seyogyanya, Kongres harus bertanggungjawab untuk menaikkan batas utang atau tidak memberlakukannya sementara  waktu. Jiika itu tidak dilakukan sesegera mungkin, sementara pemasukan pemerintah juga tidak menentu, Pemerintah Pusat akan kesulitan menjalankan anggarannya, khususnya untuk sejumlah pengeluaran wajib (mandatory).

Untuk per 1 Oktober saja, Pemerintah Pusat wajib melakukan sejumlah pengeluaran sebesar $150 Milyar, termasuk dana pensiun pada Kementerian Pertahanan dan investasi kesehatan (medicare).

Jadi, Pemerintah Pusat AS mengharapkan agar Kongres kembali memberi otoritas kepadanya agar dapat membuat utang baru dengan atau tanpa plafon/batas utang. 


Mengapa Pemerintah Pusat AS harus berutang dan pengertian defisit anggaran

Karena pendapatan tidak cukup untuk membiayai anggarannya, setiap pemerintah di dunia ini akan berutang, demikian juga dengan Pemerintah Pusat AS.

Struktur Pendapatan Pemerintah Pusat AS (federal government) hampir seluruhnya berupa pendapatan pajak (tax revenues) dengan rincian:

1. Sekitar 50% dari pajak penghasilan individu (individu income tax)
2. Sekitar 7% dari pajak penghasilan perusahaan (individu income tax)
3. Sekitar 36% lainnya dari pajak penggajian (payroll tax) untuk mendanai program jaminan sosial (social security) dan program kesehatan (medicare)
4. Sisanya, sekitar 5-7%, berasal dari sumber-sumber lain, yaitu: estate and gift taxes, bea cukai, penerimaan dari Sistem Bank Sentral (Federal Reserve System) dan sejumlah bentuk penerimaan uang pembayaran (fees) dan denda (charges).



Pendapatan Pemerintah Pusat AS menurut sumbernya dan persentase setiap sumber selama 1950-2019. Sumber


Situasi Pandemi Covid-19 akibat Virus Wuhan dalam satu setengah tahun terakhir menyebabkan terganggunya pendapatan setiap negara, juga dialami oleh Pemerintah Pusat AS., sehingga memperlebar defisit anggaran.

Ketika jumlah uang yang dikumpulkan pemerintah lewat pendapatan pajak dan pendapatan lain-lainnya tadi pada tahun tertentu kurang dari jumlah yang dihabiskannya, perbedaannya disebut defisit anggaran. Dengan kata lain, defisit anggaran terjadi ketika pemerintah telah berutang untuk memenuhi kekurangan pendapatannya tadi ditambah pembayaran wajib (mandatory) yang tertunda. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka kelebihan dana anggaran disebut surplus anggaran.


Bukankah Pemerintah Pusat AS dapat mencetak Dollar untuk menyelesaikan persoalannya? Kenapa harus berutang??

Iya, bisa saja. Tetapi, ada pertimbangan lain sehingga tidak setiap saat pemerintah menambah uang baru ke dalam ekonomi lewat belanja anggarannya, yaitu inflasi. Seperti yang dikatakan oleh Prof. Milton Friedman, peraih Nobel Prize di bidang ekonomi, dengan kalimatnya yang terkenal "too much money chasing after too few goods", maka setiap pemerintah perlu berhati-hati menyuntikkan uang baru ke ekonomi untuk menjaga inflasi cukup di tingkat tertentu.

‎Defisit anggaran Pemerintah Pusat AS dibiayai dengan utang melalui penjualan ‎‎surat berharga pemerintah (treasury securities),  seperti: obligasi (bonds), catatan (notes) dan tagihan (bills). Keuntungan bagi si pembeli surar berharga pemerintah tersebut adalah berupa bunga (interest).

Akumulasi tahunan defisit anggaran Pemerintah Pusat AS membentuk apa yang disebut dengan Utang Nasional AS (national debt). Utang Nasional AS saat ini mencapai $28 Triliun atau 125% terhadap output ekonominya yang diukur menurut PDB (GDP).


Daftar para investor pemegang surat berharga (treasury securities) Pemerintah Pusat AS atau utang Pemerintah Pusat AS yang timbul karena penundaan pembayaran sejumlah tagihan (bills) atau trust funds pada Tahun Fiskal 2021. Sumber


Diagram di atas menunjukkan pihak-pihak yang membeli treasury securities, kecuali untuk entitas Social Security, Civil Sercives Retirement & Disability Fund, Dept of Defense dan Medicare. Pemegang treasury securities yang paling menarik untuk dibahas adalah Federal Reserve, bank sentralnya AS.

Federal Reserve (biasa disebut The Fed), selaku bank sentralnya AS, bertugas mengendalikan suplai mata uang Dollar ke dalam ekonomi (monetary) secara mandiri atau diperintah undang-undang, sistem keuangan dan perbankan dll agar ekonomi AS berjalan dengan stabil.

Ketika Federal Rerseve membeli satu paket treasury bonds, satu dari sejumlah bentuk treasury securities, berarti lembaga tsb menyerahkan sejumlah uang kepada Pemerintah Pusat AS. Dengan kata lain, Pemerintah Pusat AS membuat utang baru dengan menjual surat utangnya tadi kepada Federal Reserve. The Fed akan mendapat bunga sebagai keuntungan baginya.

Dari mana uang Dollar yang dimiliki The Fed berasal? Well, it just comes from nothing or out of thin air!  The Fed cukup ketik angka Dollarnya di komputer sesuai dengan nominal si paket treasury bonds tadi, lalu kirim Dollar digital tsb ke nomor rekening (akun) Pemerintah Pusat AS. The Fed sesunguhnya adalah sebuah bank (swasta), tapi dewan gubernurnya ditunjuk oleh Presiden dan dikonfirmasi oleh Senat.

Sebagai catatan; Sejak 1971, Amerika Serikat tidak lagi menggunakan emas untuk mendukung mata uang Dollar-nya.

Jadi, dengan menjual surat berharganya kepada The Fed, Pemerintah Pusat AS mendapat uang Dollar baru. Inilah yang disebut dengan quantitative easing (QE), di mana The Fed menambah uang beredar lewat Pemerintah Pusat (dengan membeli surat berharganya tadi) atau cara-cara lainnya  Seusai dengan kebutuhan, sebagian dari uang tersebut mungkin akan dicetak oleh Kementerian Keuangan dalam bentuk kertas (print money/bank notes) atau logam (coin) dan biaya cetaknya ditagihkan kepada The Fed.

Demikian jadi jelas bahwa sekalipun Pemerinteh Pusat AS mencetak uang baru (bentuk print/coin maupun elektronik) untuk menutupi kekurangan pendapatannya agar dapat menjalankan anggarannya, secara teknis itu dilakukan dengan berutang kepada The Fed.


Jika Kongres gagal memutuskan plafon utang?

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Konstitusi AS memerintahkan Kongres untuk menetapkan plafon utang (debt ceiling) dan mengotorisasi Pemerintah Pusat AS melakukan pinjaman uang.

Jika Kongres gagal menaikkan atau menunda permberlakuan plafon utang, suatu keadaan keuangan yang belum pernah dialami federal government sepanjang sejarah, maka Pemerintah Pusat AS akan mengalami default atas kewajibannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik hingga default atas utang-utangnya yang akan jatuh tempo.

Sejumlah pelayanan publik akan lumpuh, khususnya jaminan sosial, food stamps, medicare, pembayaran pensiun hingga pengeluaran pertahanan.

Keadaan default tersebut akan menjadi katalis ekonomi AS menuju keterpurukan, di mana tingkat bunga meningkat tajam, pasar saham anjlok, nilai dollar terkikis dan reputasi keuangan satu-satunya negara adidaya akan redup. Peringkat utang AS akan turun dari AAA (peringkat tertinggi) sehingga mengurangi kepercayaan investor dan meningkatkan ongkos utang (bunga).

Pada 2011, S&P pernah menurunkan peringat utang AS yang juga dipicu persoalan yang sama, yaitu pertikaian panjang antara Partai Republik dan Partai Demokrat tentang plafon/batas utang.

Pada akhirnya keadaan default tersebut akan mengurangi kepercayaan dunia pada ekonomi AS dan kewibawaan Dollar.


Perkiraan penulis ke depannya

Sejak 1960, sebanyak 78 kali Kongres telah melakukan upaya terkait plafon utang, yaitu menaikkannya secara permanen, menundanya sementara waktu atau merevisi definisi plafon utang (49 kali di bawah Presiden dari Partai Republik dan 29 kali di bawah Presiden dari Partai Demokrat). Semuanya berakhir dengan keputusan bersama kedua partai yang memungkinkan Pemerintah Pusat dapat terus meminjam. 



Menurut penulis, Kongres tetap akan memberikan jalan keluarnya pada pertengahan Oktober nanti sehingga Pemerintah Pusat AS bisa kembali meminjam uang. Apalagi masing-masing DPR dan Senat dikuasai dan dikendalikan oleh Partai Demokrat. Ada kemungkinan keputusan soal plafon utang itu dibuat oleh Kongres tanpa menunggu kesepakatan dari kubu Republik. Jika itu terjadi, berarti itu yang pertama kali di dalam sejarah.



‎Ada juga kemungkinan kubu Demokrat akan menawarkan kompromi terkait Kenaikan Pajak Biden agar kubu Republik mau terlibat di dalam urusan plafon utang. Biden dalam Proposal Anggarannya Tahun Fiskal 2022 mengusulkan kenaikan pajak yang menargetkan orang-orang kaya, perusahaan, capital gain dll. Termasuk menaikkan pajak bagi joint filersyang berpenghasilan kurang dari $400,000 per tahun (salah satu atau masing-masing dari joint filers) sehingga menciderai janji kampanyenya yang tidak akan menanikkan pajak di kelompok penghasilan tersebut. Di sisi lain, kubu Republik menentang sama sekali menentang usulan pajak Biden tadi.



Jika dirasa utang Pemerintah Pusat AS di luar The Fed sudah cukup menggangu, The Fed dapat secara perlahan-lahan membeli seluruh surat berharga (securitires) Pemerintah Pusat AS yang dimiliki investor selain The Fed. Selanjutnya The Fed dapat mengurangi hingga menghapus surat-surat berharga itu dari neracanya alias mengurangi hingga menolkan utang AS kepada The Fed.

Everybody is happy. 

Itulah enaknya jadi negara adidaya dan mata uangnya jadi patokan atau penyokong mata uang semua negara lain di muka bumi ini. 


Demikian yang penulis bisa sampaikan dan semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas bintang dan rate-nya. 




Opini dengan sumber tulisan: