Natuna bagian utara berada dekat Laut China Selatan (LCS). China sendiri mengklaim laut tersebut dengan konsep "sembilan garis putus-putus". Padahal putusan arbitrase internasional di 2016 telah membatalkan klaim tersebut. Selain RI, masalah ini juga membuat China tegang dengan Malaysia, Filipina, hingga Vietnam. Ist/Bakamla


Dalam foto tanpa tanggal yang dirilis 15 September 2020 oleh Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) ini memperlihatkan kapal penjaga pantai China berlayar di Laut Natuna Utara.

Bakamla via AFP

Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia pada Selasa (14/9) mengatakan tidak ada pelanggaran aturan pelayaran yang dilakukan kapal survei milik China dan kapal induk Amerika Serikat (AS) yang terdeteksi berada dekat di garis terluar perairan Laut Natuna pada akhir pekan lalu. 

Pada Minggu (11/9), kapal induk AS USS Carl Vinson (CVN-70) berlayar ke wilayah lepas pantai Indonesia di Laut Natuna dekat lokasi kapal survei China Haiyang Dizhi 10 yang disebut angkatan laut Amerika telah beroperasi sejak akhir Agustus di perairan itu. 

Juru Bicara Bakamla Wisnu Pramandita mengatakan pihaknya sempat memonitor keberadaan Haiyang Dizhi 10 pada 31 Agustus di dekat kilang minyak Blok Tuna Natuna, namun tidak ada laporan gangguan dan pelanggaran dari pelayaran tersebut. 

“Secara pasti saya tidak tahu berapa lamanya. Tapi AIS (sistem identifikasi otomatis)-nya menyala dan bisa dipantau. Tidak ada laporan gangguan dari rig, mungkin mereka melintas biasa,” kata Wisnu kepada BenarNews. 

Indonesia mewajibkan kapal asing menyalakan sistem pelacakan kapal otomatis ketika melintas di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sesuai peraturan Menteri Perhubungan tahun 2019 sebagai turunan dari Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) yang diratifikasi Indonesia pada tahun 1996.

Wisnu menambahkan, pihaknya mengakui pada akhir pekan lalu, juga memonitor keberadaan USS Carl Vinson di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, namun kapal dipastikan tidak berhenti. 

“Kami sempat memonitor juga, tapi juga sudah keluar dan tidak ada di dekat rig lagi,” kata Wisnu. 

Pihaknya tidak bisa mengonfirmasi adanya pertemuan antara kapal survei China dengan kapal induk AS itu. “Dari AS tidak ada info, tapi saya pikir dengan kontestasi yang ada, mungkin mereka (bertemu) di sekitar Laut Cina Selatan sisi sebelah selatan,” katanya. 

Memaknai bebas aktif

Rizal Sukma, Peneliti Senior di Center for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, mengatakan Indonesia perlu menjabarkan kembali kebijakan luar negeri bebas aktifnya dengan turut mengembangkan strategi pertahanan dalam merespons rivalitas AS dan China yang menyinggung wilayah kemaritiman negara. 

“Persoalan yang dihadapi seluruh dunia itu adalah memposisikan diri, merespons, dan me-manage rivalitas AS dan China. Ini persoalan berat. Indonesia selalu mengatakan kita tidak berminat, berharap tidak memihak,” kata Rizal dalam dialog “Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia” oleh CSIS, Selasa. 

“Tapi sangat penting untuk aktif menciptakan kondisi yang bisa menjamin kedaulatan, mencegah kita ditarik ke dalam rivalitas. Karena persoalan ini masih akan ada 5-10 tahun ke depan.” 

Rizal menekankan Indonesia perlu memastikan semua aturan yang berlaku di wilayah perairan Indonesia dipatuhi semua pihak. 

“UNCLOS menjadi instrumen yang sangat penting bagi politik luar negeri. Kita juga punya modal AIOP, doktrin poros maritim dunia, instrumen-instrumen itu yang harus dilakukan,” katanya, merujuk AIOP pada Wawasan ASEAN tentang Indo-Pacific (ASEAN Outlook on the Indo-Pacific). 

https://www.benarnews.org/indonesian...021125503.html