- Beranda
- Berita dan Politik
BPN Minta Sentul City Tak Sepihak Bongkar Rumah Rocky Gerung
...
TS
54m5u4d183
BPN Minta Sentul City Tak Sepihak Bongkar Rumah Rocky Gerung
BPN Minta Sentul City Tak Sepihak Bongkar Rumah Rocky Gerung
Sabtu, 11 September 2021 | 16:30 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Anggota Komisi III DPR RI Partai Nasdem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Penulis: Ardiansyah Fadli
Editor: Hilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi meminta PT Sentul City Tbk tidak mengambil langkah sepihak dalam kasus sengketa lahan dengan Rocky Gerung, di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Menurutnya meski PT Sentul City Tbk mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB, tetap harus taat terhadap aturan hukum yang berlaku.
"Pemegang sertifikat harus hati-hati. Tidak boleh bertindak sepihak. Jika memang ia merasa sebagai pemegang hak karena ada HGB, ia harus meminta pengadilan untuk mengosongkannya," kata Taufiqulhadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/09/2021).
Taufiqulhadi juga mengomentari rencana PT Sentul City Tbk yang akan melakukan pengosongan lahan secara sepihak dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Biar nanti pihak pengadilan yang mengeksekusi. Bukan secara sepihak dengan mengerahkan preman atau satpol PP," tegasnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, sertifikat memang menjadi bukti seseorang dalam hal kepemilikan tanah.
Tetapi, yang paling penting setelah kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah penguasaan tanahnya secara fisik.
"Tidak ada gunanya memiliki sertifikat jika tidak menguasai secara fisik. Jika bertahun-tahun tidak memgusai secara fisik dan justru yang menguasai secara fisik adalah pihak lain," ujarnya.
Untuk diketahui, adu klaim kepemilikan terjadi antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
PT Sentul City Tbk mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB Nomor B 2412 dan 2411.
Taanah yang diklaimnya tersebut saat ini ditempati oleh Rocky Gerung.
Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk David Rizar Nugroho mengatakan perseroan telah melayangkan surat somasi kepada Rocky Gerung untuk segera mengosongkan dan membongkar rumahnya.
Bahkan, menurut David, perseroan telah melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali yaitu pada 28 Juli 2021, 6 Agustus 2021, dan terakhir 12 Agustus 2021.
"PT Sentul City Tbk benar telah melayangkan surat somasi," kata David kepada Kompas.com, Kamis (09/09/2021).
Dalam somasinya dijelaskan apabila Rocky Gerung memasuki wilayah tersebut akan dilakukan tindakan tegas atas dugaan tindak pidana Pasal 167, 170 dan Pasal 385 KUH Pidana dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.
PT Sentul City Tbk juga memberikan batas waktu 7 x 24 jam kepada Rocky Gerung untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya.
Jika tidak, perusahaan akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Rocky Gerung Haris Azhar membantah klaim tersebut.
Menurut dia kliennya sudah tinggal di lokasi itu sejak tahun 2009 dan mendapatkan lahan itu dengan cara yang sah.
"Bahwa selama Rocky Gerung menguasai sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Terdapat warga yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut sejak tahun 1960. Tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya," kata Haris kepada Kompas.com, Kamis (9/9/2021).
Haris menuturkan, kliennya juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng pada waktu itu.
Dalam suratnya, pemilik lama yakni Andi Junaedi menyatakan di bawah sumpah bahwa ia mempunyai garapan yang terletak di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11, Desa Bojong Koneng.
Atas kasus tersebut keduanya pun saling melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan terhadap sengketa lahan yang terjadi.
Sumber:
https://www.kompas.com/properti/read...h-rocky-gerung
Sabtu, 11 September 2021 | 16:30 WIB
KOMPAS.com/Nabilla Tashandra
Anggota Komisi III DPR RI Partai Nasdem Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
Penulis: Ardiansyah Fadli
Editor: Hilda B Alexander
JAKARTA, KOMPAS.com - Staf Khusus sekaligus Juru Bicara (Jubir) Kementerian ATR/BPN Teuku Taufiqulhadi meminta PT Sentul City Tbk tidak mengambil langkah sepihak dalam kasus sengketa lahan dengan Rocky Gerung, di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
Menurutnya meski PT Sentul City Tbk mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB, tetap harus taat terhadap aturan hukum yang berlaku.
"Pemegang sertifikat harus hati-hati. Tidak boleh bertindak sepihak. Jika memang ia merasa sebagai pemegang hak karena ada HGB, ia harus meminta pengadilan untuk mengosongkannya," kata Taufiqulhadi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (11/09/2021).
Taufiqulhadi juga mengomentari rencana PT Sentul City Tbk yang akan melakukan pengosongan lahan secara sepihak dengan melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
"Biar nanti pihak pengadilan yang mengeksekusi. Bukan secara sepihak dengan mengerahkan preman atau satpol PP," tegasnya.
Lebih jauh, dia menjelaskan, sertifikat memang menjadi bukti seseorang dalam hal kepemilikan tanah.
Tetapi, yang paling penting setelah kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah penguasaan tanahnya secara fisik.
"Tidak ada gunanya memiliki sertifikat jika tidak menguasai secara fisik. Jika bertahun-tahun tidak memgusai secara fisik dan justru yang menguasai secara fisik adalah pihak lain," ujarnya.
Untuk diketahui, adu klaim kepemilikan terjadi antara Rocky Gerung dengan PT Sentul City Tbk atas lahan yang berlokasi di Bojong Koneng, Babakan Madang, Kabupaten Bogor.
PT Sentul City Tbk mengeklaim sebagai pemegang hak yang sah atas bidang tanah bersertifikat SHGB Nomor B 2412 dan 2411.
Taanah yang diklaimnya tersebut saat ini ditempati oleh Rocky Gerung.
Head of Corporate Communication PT Sentul City Tbk David Rizar Nugroho mengatakan perseroan telah melayangkan surat somasi kepada Rocky Gerung untuk segera mengosongkan dan membongkar rumahnya.
Bahkan, menurut David, perseroan telah melayangkan surat somasi sebanyak tiga kali yaitu pada 28 Juli 2021, 6 Agustus 2021, dan terakhir 12 Agustus 2021.
"PT Sentul City Tbk benar telah melayangkan surat somasi," kata David kepada Kompas.com, Kamis (09/09/2021).
Dalam somasinya dijelaskan apabila Rocky Gerung memasuki wilayah tersebut akan dilakukan tindakan tegas atas dugaan tindak pidana Pasal 167, 170 dan Pasal 385 KUH Pidana dengan ancaman maksimal tujuh tahun penjara.
PT Sentul City Tbk juga memberikan batas waktu 7 x 24 jam kepada Rocky Gerung untuk membongkar dan mengosongkan rumahnya.
Jika tidak, perusahaan akan meminta bantuan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk merobohkan dan menertibkan bangunan tersebut.
Dihubungi terpisah, Kuasa Hukum Rocky Gerung Haris Azhar membantah klaim tersebut.
Menurut dia kliennya sudah tinggal di lokasi itu sejak tahun 2009 dan mendapatkan lahan itu dengan cara yang sah.
"Bahwa selama Rocky Gerung menguasai sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini. Terdapat warga yang telah menguasai secara fisik tanah tersebut sejak tahun 1960. Tidak pernah ada klaim dari pihak manapun yang mengakui tanah tersebut adalah miliknya," kata Haris kepada Kompas.com, Kamis (9/9/2021).
Haris menuturkan, kliennya juga memiliki surat keterangan tidak bersengketa yang ditandatangani Kepala Desa Bojong Koneng pada waktu itu.
Dalam suratnya, pemilik lama yakni Andi Junaedi menyatakan di bawah sumpah bahwa ia mempunyai garapan yang terletak di Blok 026 Kampung Gunung Batu RT 02 RW 11, Desa Bojong Koneng.
Atas kasus tersebut keduanya pun saling melapor ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meminta kejelasan terhadap sengketa lahan yang terjadi.
Sumber:
https://www.kompas.com/properti/read...h-rocky-gerung
Quote:
Quote:
Original Posted By .noiss..►@bellx
point satu..
point dua..
status tanah HGU atau tanah HGB itu BISA HILANG STATUS NYA SALAH SATUNYA KARNA TANAH TSB DI TELANTARKAN.
MAKA.. tanah yg tadinya statusnya HGU tau HGB bisa jd hak milik..
kalo udah jd hak milik ya bebas dia mau bangun rumah kek mau bangun kolam isi cebong kek..
si rocky nempatin tanah itu 2009.. yg sebelumnya nempatin tanah tsb itu si JUNAEDI dia nempatin tanah tsb dari tahun 1960an.. nah PT SC ngeributin itu tanah baru tahun 2021.
berarti selama ini sejak tahun 1960an tanah tsb di telantarkan donk..??
ya udah hak milik si rocky lah..
dia kan beli tanah nya SAH SECARA HUKUM.
karna si junaedi data namanya dia TERDAFTAR di kelurahan TANDANYA TANAH TSB TIDAK BERSENGKETA.
point tiga..
emang masa berlaku HGU atau HGB berapa puluh tahun gw tanya sama elu..???
dari tahun 1960 yg nempatin tanah tsb si JUNAEDI.. tahun 2009 si rocky.. tau tau tahun 2021 dtg nih PT SC ngaku ngaku punya SHGB..
lah mabok...[/SIZE][/B]
point satu..
point dua..
status tanah HGU atau tanah HGB itu BISA HILANG STATUS NYA SALAH SATUNYA KARNA TANAH TSB DI TELANTARKAN.
MAKA.. tanah yg tadinya statusnya HGU tau HGB bisa jd hak milik..
kalo udah jd hak milik ya bebas dia mau bangun rumah kek mau bangun kolam isi cebong kek..
si rocky nempatin tanah itu 2009.. yg sebelumnya nempatin tanah tsb itu si JUNAEDI dia nempatin tanah tsb dari tahun 1960an.. nah PT SC ngeributin itu tanah baru tahun 2021.
berarti selama ini sejak tahun 1960an tanah tsb di telantarkan donk..??
ya udah hak milik si rocky lah..
dia kan beli tanah nya SAH SECARA HUKUM.
karna si junaedi data namanya dia TERDAFTAR di kelurahan TANDANYA TANAH TSB TIDAK BERSENGKETA.
point tiga..
emang masa berlaku HGU atau HGB berapa puluh tahun gw tanya sama elu..???
dari tahun 1960 yg nempatin tanah tsb si JUNAEDI.. tahun 2009 si rocky.. tau tau tahun 2021 dtg nih PT SC ngaku ngaku punya SHGB..
lah mabok...[/SIZE][/B]
Diubah oleh 54m5u4d183 12-09-2021 12:10
viniest dan 5 lainnya memberi reputasi
6
2.6K
56
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
671.1KThread•41KAnggota
Tampilkan semua post
extreme78
#18
Yg keliru tuh pemahaman atas aturannya..
Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan seseorang yang menguasai fisik tanah selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun secara terus-menerus dapat mendaftarkan diri sebagai pemegang hak atas tanah tersebut. Pasal tersebut berbunyi:
Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat:
(1) Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
(2) Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.
Jadi, bukan otomatis lgs dimiliki, tapi punya hak utk mendaftarkan diri sebagai pemilik tanah, dengan catatan, ga ada yg keberatan.. Nah, yg jadi pertanyaannya, kalaulah memang sudah menguasai fisik selama 20 tahun, apakah sudah memanfaatkan haknya utk membuat sertifikat sehingga jd bukti sah sebagai pemilik tanah atau belum? Klo belum, ya salahinlah diri sendiri yg ga bener2 ngurusnya
by @ryo edogawa
muhamad.hanif.2 dan antiketek memberi reputasi
2
Tutup