WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkejut dengan tingkat kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tahun 2020 dari anggota DPRD DKI Jakarta yang dinilai masih rendah.

Meski DKI Jakarta telah difasilitasi jaringan internet yang cepat, namun tak menjamin anggota DPRD DKI Jakarta patuh dalam menyerahkan LHKPN kepada KPK melalui online.

“Nah yang kelima ini yang mengagetkan kami, bahwa DPRD Provinsi DKI Jakarta baru 62 persen (menyerahkan LHKPN),” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan saat jumpa pers melalui siaran YouTube KPK pada Selasa (7/9/2021).

Menurut Pahala, ada enam DPRD tingkat provinsi yang tingkat kepatuhan menyerahkan LHKPN masih di bawah 75 persen.

Sebagai pejabat publik, anggota dewan memiliki kewajiban untuk melaporkan kekayaannya kepada KPK setiap tahun.

Pahala merasa heran, masih ada anggota DPRD provinsi yang belum melaporkan LHKPN. Padahal secara teori, mereka memiliki sumber daya manusia (SDM) yang bagus dan jaringan internet yang relatif stabil.

“Izinkan saya membacakan (laporan), bukan untuk mempermalukan hanya mengingatkan saja bahwa enam DPRD Provinsi masih di bawah 75 persen,” ujarnya.

Dia merinci, enam DPRD tingkat provinsi yang kepatuhannya di bawah 75 persen adalah DPRD Provinsi Papua Barat 52 persen, DPRD Aceh 53 persen, DPRD Provinsi Kalimantan Barat 58 persen, DPRD Provinsi Sulawesi Tengah 60 persen, DPRD Provinsi DKI Jakarta 62 persen dan DPRD Provinsi Papua 74 persen.

“Jadi kami sampaikan kepada masyarakat, tolong konstituennya mendorong fraksinya di DPRD agar patuh menyampaikan LHKPN, karena menurut kami hampir tidak ada hambatan teknis, tapi hanya komitmennya saja. Jadi, kami heran kenapa tidak bisa 100 persen patuh,” jelasnya. (faf)

Data : Jumlah anggota DPRD DKI Jakarta 106 orang

1. PDI Perjuangan (kepatuhan 54,17 persen) 13 orang sudah lapor dan 11 orang belum
2. PKS (kepatuhan 47,06 persen) delapan orang sudah lapor dan sembilan orang belum
3. Gerindra (kepatuhan 72,22 persen) 13 sudah lapor dan lima orang belum
4. PAN (kepatuhan 50 persen) empat orang sudah lapor dan empat orang belum
5. Demokrat (kepatuhan 66,67 persen) enam orang sudah lapor dan tiga orang belum
6. Golkar (kepatuhan 83,33 persen) lima orang sudah lapor dan satu orang belum
7. PSI (kepatuhan 100 persen) delapan orang sudah lapor
8. PKB (kepatuhan 60 persen) tiga orang sudah lapor dan dua belum
9. NasDem (kepatuhan 28,57 persen) dua orang sudah lapor dan lima orang belum
10. PPP (kepatuhan 100 persen) satu orang sudah lapor


Sumber :
https://wartakota.tribunnews.com/amp...asdem-terburuk