Sudah lebih dari 1 tahun, pandemi COVID-19 melanda seluruh penjuru dunia.  Berbagai penanganan terhadap COVID-19 sudah dilakukan, mulai dari pedoman kesiapsiagaan hingga vaksinasi.  Lantas, apakah vaksinasi merupakan langkah terakhir untuk mengakhiri pandemi ini?  Check this out.  

Kalau kalian masih inget, dulu di awal pandemi, hal pertama yang dilakukan adalah menerbitkan pedoman kesiapsiagaan khusus virus korona. 

Upaya preventif yang dilakukan yaitu melakukan pengawasan ketat di bandara dan pelabuhan yang menjadi jalur masuk negara lain ke Indonesia. 

Hasilnya? malah menerima warga negara asing yang berbondong-bondong datang kemari.   

Kemudian, dilakukan pembatasan sosial yang bertujuan untuk mencegah penularan COVID-19.  Hasilnya? naik turun, awalnya kasus COVID sempat turun, kemudian naik drastis.  Larangan Mudik Menjelang hari raya Idul Fitri, pemerintah mengeluarkan peraturan yang cukup fantastis.  Hasilnya? ahhsudahlah   

New Normal 

Dikarenakan peraturan social distancing masih belum merata di seluruh kabupaten/kota, pemerintah tetap melakukan PSBB dengan kelonggaran terhadap mobilitas masyarakat. 

Hal tersebut dilakukan mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang mandegggg. Hasilnya? kasus perlahan meningkat.  

Vaksinasi 

Penyebaran vaksin di seluruh dunia mulai dilakukan.  Berbagai perusahaan vaksin/non vaksin di luar negeri mulai melakukan kapitalisme produk besar-besaran.  Hal ini diharapkan dapat mencegah lonjaknya kasus COVID-19.  Hasilnya? hingga saat ini masih dipantau  

Mulai muncul pro dan kontra terkait program-program yang dilakukan pemerintah untuk mencegah COVID-19.  Hingga muncullah #batalkankartuvaksin yang menampung aspirasi masyarakat terkait kewajiban vaksin bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Padahal, di awal program vaksinasi, vaksin bukan sebuah kewajiban, bahkan tidak menjadi syarat utama administrasi. WHO sendiri menyatakan bahwa vaksinasi tidak menjadi kewajiban bagi masyarakat. Di lain sisi, vaksin dapat menurunkan angka penyebaran COVID-19 hingga saat ini (menurut data dari Presiden Jokowi). 

Namun, dalam pelaksanaannya, tidak boleh dipaksa karena melanggar HAM dan UU, kira-kira begitu yang ane dapet dari penjelasannya. Cekidot.